Bina Desa

June 2021

SPA BUTTA TOA MELANJUTKAN KAYUH GERAKAN PERTANIAN ALAMI DI BANTAENG

Sejak diawali dengan kunjungan beberapa pemuda dari Kabupaten Bantaeng ke desa Salassae untuk belajar pertanian alami, pertanian alami saat ini telah memperoleh statusnya sebagai sistem pertanian berkelanjutan untuk perwujudan kedaulatan pangan di Kabupaten Bantaeng. Sebagai gerakan yang digawangi oleh kaum muda, perkembagan pertanian alami memperoleh dukungan dari para pemangku kebijakan di Bantaeng. Puncaknya, Bupati Bantaeng […]

SPA BUTTA TOA MELANJUTKAN KAYUH GERAKAN PERTANIAN ALAMI DI BANTAENG Read More »

Sidang MK Lanjutan: Presiden Ingkari Pernyataannya Sendiri, Minta Hakim Konstitusi Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja

Setelah aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung luas di wilayah Indonesia setahun yang lalu. Presiden Jokowi memberi pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan Bogor itu dengan disiarkan secara langsung lewat akun youtube Sekretariat Presiden per tanggal 09 Oktober 2020. Dalam pernyataannya Jokowi menyebut demonstrasi penolakan omnibus law UU Ciptaker berlangsung luas di wilayah

Sidang MK Lanjutan: Presiden Ingkari Pernyataannya Sendiri, Minta Hakim Konstitusi Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja Read More »

KSP Bansr Gelar Konsolidasi Lingkar Tambang

Komunitas Swabina Pedesaan Bansr (KSP BANSR) yang meliputi Bunta, Nuho dan Simpang Raya di Banggai Sulawesi Tengah, menggelar diskusi konsolidasi jaringan lingkar tambang, (14-15/6) . Acara yang dikemas dalam bentuk diskusi tematik terpadu tentang UU Minerba tersebut dimaksudkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan rakyat terutama yang berada di pedesaan untuk selanjutnya mengupayakan usaha-usaha advokasi sehubungan banyak

KSP Bansr Gelar Konsolidasi Lingkar Tambang Read More »

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 10 Juni 2021 – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejak masuk dalam Prolegnas pada 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020, hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Proses cepat

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Read More »

Sidang JR UU Ciptaker: Kuasa Presiden Diwakili 6 Menteri Minta Ditunda Karena Belum Siap.

Jakarta, 10 Juni 2021 – Persidangan Uji Formil dan Materiil Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kembali digelar. Yayasan Bina Desa bersama-sama 14 lembaga lain yang tergabung dalam Koalisi Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) yang telah mengajukan Gugatan Uji Formil UU Cipta Kerja sejak 10 November 2020 lalu pun turut menghadiri sidang hari ini. 

Sidang JR UU Ciptaker: Kuasa Presiden Diwakili 6 Menteri Minta Ditunda Karena Belum Siap. Read More »

Scroll to Top