Bina Desa

January 2016

Kita harus bermimpi ada gerakan sosial yang lebih masif

Yogyakarta, Bina Desa: Para pendamping dari Bina Desa berkumpul di Yogyakarta, persisnya di Wisma Semedi (19/1), pertemuan masih akan berlanjut dua hari ke depan. Baik pendamping yang masih aktif mendampingi masyarakat desa bersama Bina Desa mau secara mandiri dan swadaya, sepaham untuk berkumpul dan merefleksikan situasi pedesaan terkini dan tantangannya ke depan. “Situasinya telah banyak […]

Kita harus bermimpi ada gerakan sosial yang lebih masif Read More »

Kronik Berunding dan simpang Reforma Agraria Awal

Pasca proklamasi 1945, Hatta menggagas tanah bekas perkebunan Belanda harus diambil alih oleh rakyat. Ironisnya, ia pun yang menjadi ketua delegasi perjanjian KMB yang membuat rakyat harus mengembalikan tanahnya kepada Belanda. Reforma agrarian terutama memang soal politk? Pasca Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia punya semangat kuat melakukan reforma agraria sejati. Bersamaan dengan itu, Indonesia terjebak pada

Kronik Berunding dan simpang Reforma Agraria Awal Read More »

Bina Desa Fasilitasi Pendidikan Paralegal di Sulawesi

Bina Desa, Sulawesi (13/1) Bina Desa memfasilitasi Pendidikan Paralegal dan advokasi rakyat untuk petani dan mahasiswa di Sulawesi Barat. Kegiatan pelatihan paralegal dan advokasi rakyat tersebut berlangsung 13-15 januari 2016. Acara tersebut dihadiri 30 peserta baik dari kalangan aktivis mahasiswa mau pun petani. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Suci Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.

Bina Desa Fasilitasi Pendidikan Paralegal di Sulawesi Read More »

Kebijakan Agraria era 1950

Sempat terjadi nasionalisasi aset Belanda. Militer yang membuat proses  nasionalisasi aset asing ini tak dirasakan rakyat banyak 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Republik Indonesia Serikat hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 hanya dijalankan kurang lebih delapan bulan. Sistem pemerintahan pun berubah, berlandaskan UUD Sementara (UUDS-1950). Presiden hanya

Kebijakan Agraria era 1950 Read More »

Pertanian Keluarga Disingkirkan

“Pemerintah lupa bahwa pertanian Indonesia basisnya adalah pertanian keluarga dan bukan industri. Lebih-lebih kalau kita hitung penyedia pangan non beras, jagung dan kedelai,” ujar Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Menurut Gus Din, panggilan akrabnya, setahun Pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan sektor pertanian dibangun lewat cara-cara industrialisasi pertanian seperti di eranya Rezim Suharto. “Yang itu

Pertanian Keluarga Disingkirkan Read More »

Mengenang Ben Anderson: Membangun Hidup Akademia

Oleh: Daniel Dhakidae Perkenalan kami berlangsung profesional saat urusan penerimaan di universitas. Saya ke Cornell tanpa melamar, dan lebih menjadi tindakan pro-aktif Ben Anderson dalam mencari bakat di Indonesia untuk dididik menjadi peneliti dan mampu menyusun teori sendiri tanpa harus bergantung kepada peneliti asing. Setelah setahun di Cornell, Amerika Serikat, suatu hari Ben berkata kepada

Mengenang Ben Anderson: Membangun Hidup Akademia Read More »

Dua Paradigma Desa

Analisis J Kristiadi di harian ini empat hari lalu menempatkan pemilahan dua paradigma sebagai pangkal kisruh desa dalam dua tahun terakhir: desa membangun dan (pemerintah) membangun desa. Kesimpulan Kris berguna untuk memusatkan penyelesaian persoalan pada pemupukan pertemanan paradigma. Tujuannya, memantik implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui soliditas antarpemimpin, antarkelembagaan, dan pola perilaku

Dua Paradigma Desa Read More »

Sediono MP Tjondronegoro, Dari Tentara Pelajar sampai AIPI

Sediono termasuk keturunan bangsawan Tjondronegoro (ayah) dan Arungbinang (ibu). Di zaman sebelum Indonesia merdeka, keturunan Tjondronegoro banyak yang menjadi bupati di daerah Jepara, Pati, dan Kudus. Adapun trah Arungbinang di daerah Kebumen dan Wonosobo. Waktu Sediono lahir, ayahnya, RM Soetioso Sosro Boesono, menjabat Asisten Wedana, salah satu kota tugasnya, sebelum sebagai Bupati Semarang dan bergelar

Sediono MP Tjondronegoro, Dari Tentara Pelajar sampai AIPI Read More »

Sediono MP Tjondronegoro: Merosotnya Kemandirian dan Kebersamaan

Hari-harinya kini tidak lagi sesibuk sebelumnya. Kegiatan akademis dan penelitian tidak lagi sebanyak dulu. Tidak lagi duduk sebagai promotor utama pengujian calon doktor, tidak lagi mengajar secara rutin, tidak lagi melakukan penelitian lapangan. Lebih banyak di rumah, tempat menghasilkan karya-karyanya selama ini. Namun, perhatian dan kegiatan tetap di sekitar pemberdayaan masyarakat, seperti Yayasan Akatiga di

Sediono MP Tjondronegoro: Merosotnya Kemandirian dan Kebersamaan Read More »

Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan

Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) mengamanatkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan

Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan Read More »

Scroll to Top