Bina Desa Fasilitasi Pendidikan Paralegal di Sulawesi

Bina Desa, Sulawesi (13/1) Bina Desa memfasilitasi Pendidikan Paralegal dan advokasi rakyat untuk petani dan mahasiswa di Sulawesi Barat.

Kegiatan pelatihan paralegal dan advokasi rakyat tersebut berlangsung 13-15 januari 2016. Acara tersebut dihadiri 30 peserta baik dari kalangan aktivis mahasiswa mau pun petani. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Suci Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.

Pelatihan advokasi dan paralegal tersebut merupakan hasil refleksi pengorganisasian dan kerja advokasi Bina Desa di Polman. “Saat ini pemda polman gencar melaksanakan agenda investasi di lapangan agraria, seperti pertambangan, perluasan perkebunan sawit dan yang terakhir dan sedang memanas yaitu penolakan 11 warga desa tehadap pembangunan proyek PDAM di Kecamatan Tapango”. Jelas Khadafi B selaku PPW Bina Desa Sulawesi.

Akan hal itu, jelas Khadafi, dirasa perlu ada penguatan pemahaman hukum dan praktek paralegal untuk membela hak-hak petani jika berhadapan dengan proses hukum.

Selain pelatihan bantuan hukum, pelatihan ini juga mendiskusikan Hak-Hak Asasi Petani sesuai dengan konstitusi dan sejumlah UU seperti UUPA, UU Perlindunhan Petani dan UU Desa mau pun UU lain yang relevan. Selain untuk membangun kesadaran kritis hal itu bertujuan agar petani menyadari hak-hak dasarnya yang kerap terabaikan.

“Kegiatan ini juga mendiskusikan materi hukum acara pidana dan proses melakukan investigasi-monitoring dan pendukementasian sebuah kasus.” Papar Khadafi.

Salah satu peserta, Mansur 48 tahun, adalah salah satu petani yang ditangkap (saat ini telah bebas) dalam kasus proyek PDAM, merasa beruntung menjadi bagian dari peserta pelatihan ini, “Karena baru mengetahui proses hukum jika berhadapan dengan tuduhan pidana dan bagaimana melakukan advokasi terhadap masalah yang dihadapi” ujarnya berbinar.

Selain Mansur ada 4 peserta perempuan dan 23 peserta lainnya. Sementata hadir dalam agenda pelatihan tersebut adalah Gunawan dan Priadi dari kantor IHCS (Indonesian Human Rights Committee For Social Justice). Juga Khadafi dari Bina Desa selaku fasilitator langkah Advokasi khususnya di Polman, Sulawesi.

“Agenda tindak lanjut akan ada investigasi disejumlah kasus dan melakukan pertemuan-pertemuan di kampung terkait agenda advokasi petani.” Jelas Khadafi.

Yang terdekat, masih menurut Khadafi, advokasi terkait agenda investasi pengelolaan air oleh PDAM yang akan menbendung sungai yang selama ini menjadi sumber air yang mengaliri sawah seluas 3000 Ha di 2 kecamatan (matakali dan tapango), juga rencana perluasan Sawit di kecamatan Luyo. (MKB, SC)