Bina Desa

MEMBELA HAK PETANI, NELAYAN, DAN MASYARAKAT ADAT : KEPAL AJUKAN UJI MATERIL UU CIPTA KERJA

Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 19 September 2025. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) sejak 2020 lalu konsisten melakukan serangkaian tindakan advokasi mengawal UU Cipta Kerja. Setelah sebelumnya melakukan permohonan uji formil UU Cipta Kerja, melakukan pemantauan dan pengaduan konstitusional atas pelanggaran putusan melakukan pemantauan pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja, […]

MEMBELA HAK PETANI, NELAYAN, DAN MASYARAKAT ADAT : KEPAL AJUKAN UJI MATERIL UU CIPTA KERJA Read More »

Mendesak Tanggung Jawab dan Komitmen Politik Presiden dan DPR RI Membenahi Persoalan Struktural Agraria yang Menyebabkan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

PERNYATAAN SIKAPKOMITE NASIONAL PEMBARUAN AGRARIA (KNPA) Jakarta, 08 September 2025 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyatakan keprihatinan pada situasi krisis politik dan demokrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir, yang mengakibatkan ribuan orang ditangkap dan 10 orang warga-massa aksi meninggal. Tindakan anarkis dan brutal aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi yang terjadi pada 40 kota/kabupaten di

Mendesak Tanggung Jawab dan Komitmen Politik Presiden dan DPR RI Membenahi Persoalan Struktural Agraria yang Menyebabkan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Read More »

PERNYATAAN SIKAP “NAVA ARUTALA”

Menyikapi situasi politik nasional akhir-akhir ini, terutama atas masifnya gerakan pro-demokrasi yang disuarakan rakyat dan direspons secara berlebihan oleh aparat, kami menyampaikan keprihatinan mendalam. Respons represif ini telah menimbulkan korban jiwa, termasuk seorang warga pengemudi ojol yang meninggal secara tragis setelah dilindas mobil Barakuda satuan Brimob Polri. Gelombang kekerasan aparat telah memicu kemarahan publik dan

PERNYATAAN SIKAP “NAVA ARUTALA” Read More »

“Temu Masyarakat Pesisir Jeneponto: Hentikan Perampasan Ruang Masyarakat Pesisir dan Nelayan”

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya pesisir melimpah. Kita dapat menemukan berbagai jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir. Misalnya, ikan laut dan rumput laut. Kekayaan alam tersebut memiliki nilai tinggi bagi masyarakat pesisir karena dapat menunjang berbagai segi kehidupannya, mulai dari

“Temu Masyarakat Pesisir Jeneponto: Hentikan Perampasan Ruang Masyarakat Pesisir dan Nelayan” Read More »

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN

Potensi kerawanan pangan khususnya pangan pokok beras yang harganya melonjak beberapa bulan terakhir menjadi alasan pemerintah melakukan pengadaan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) melalui jalur importasi dengan volume penugasan impor yang terbilang sangat besar, yakni mencapai 3,5 juta ton. Jika penambahan impor sejumlah 1,5 juta setelah sebelumnya Bulog telah ditugaskan melakukan impor sejumlah 2

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN Read More »

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Atas Penindasan Terhadap Warga Wadas Melawan

Bina Desa – Pada Selasa, 8 Februari 2022, sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo ditangkap oleh aparat kepolisian. Tindakan kekerasan dan penangkapan terjadi bersamaan dengan masuknya ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas untuk membackup BPN yang hendak melakukan pengukuran lokasi rencana penambangan material bagi Bendungan Bener. Sejak 2013, warga Desa Wadas merasa dirugikan dan

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Atas Penindasan Terhadap Warga Wadas Melawan Read More »

Press Release: Gugatan terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja Dikabulkan MK

Pada hari Kamis, 24 November 2021 lalu, gugatan tim KEPAL terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja dikabulkan Mahkamah Konstitusi.  MK telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak luas, termasuk menerbitkan peraturan

Press Release: Gugatan terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja Dikabulkan MK Read More »

Dialog Publik dan Diskusi Media

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pengujian formil UU Omnibus law Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh PEMOHON yang terdiri dari gabungan 15 organisasi masyarakat yaitu Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sajadiwa, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Serikat Petani Kelapa Sawit, Perkumpulan Pemantau Sawit

Dialog Publik dan Diskusi Media Read More »

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan Juli 2021: MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN MELALUI GERAKAN RAKYAT

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan Juli 2021 “MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN” MELALUI GERAKAN RAKYAT Pandangan Masyarakat Sipil Indonesia terhadap KTT Sistem Pangan Dunia PBB PENDAHULUAN Dinamika sistem pangan nasional takkan terlepas dari adanya pengaturan pangan tingkat dunia yang aktor-aktornya saling berkaitan. Selama ini pengaturan pangan global yang sudah berada dalam

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan Juli 2021: MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN MELALUI GERAKAN RAKYAT Read More »

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 10 Juni 2021 – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejak masuk dalam Prolegnas pada 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020, hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Proses cepat

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Read More »