Bina Desa

October 2015

Bina Desa Bangun Kerjasama Pertanian dengan Federasi Petani Sulawesi Selatan

Selasa, 27 oktober 2015, bertempat di Aerotel Smile Hotel Makassar, Bina Desa dan Federasi Petani Sulawesi Selatan (FPSS) melakukan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penguatan organisasi tani, pengembangan pendidikan pertanian alami dan pemasaran produksi petani. Armin Salassa selaku Sekjend FPSS dan Khadafi Badjerey sebagai penanggung jawab Program Wilayah Bina Desa untuk Sulawesi sebagai peanda […]

Bina Desa Bangun Kerjasama Pertanian dengan Federasi Petani Sulawesi Selatan Read More »

Deklarasi Perempuan Pada Konferensi Internasional Pertanian Keluarga Ke-5

Perempuan ambil bagian dalam Konferensi Internasional Pertanian Keluarga ke-5 yang diadakan di Derio pada 21 – 23 September 2015, adalah tindak lanjut dari Seminar Perempuan tentang pertanian keluarga berdasarkan tantangan dan tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh perempuan dari seluruh benua. Kami ingin menunjukkan bahwa: Kami adalah para pemimpin dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional

Deklarasi Perempuan Pada Konferensi Internasional Pertanian Keluarga Ke-5 Read More »

UU Perkebunan digugat

Selain diskriminatif terhadap petani kecil, UU ini pun dijadikan celah perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan Bina Desa, Jakarta – Pada Selasa (27/10), sekitar jam 11.00 WIB koalisi Tim Advokasi Keadilan Perkebunan secara resmi mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi. Tergabung dalam advokasi ini Bina Desa bersama Indonesian

UU Perkebunan digugat Read More »

Menggugat UU Perkebunan

[dropcap]J[/dropcap]akarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang berarti beberapa hari menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR Periode 2009-2014 lalu. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut menjadi korban pasal

Menggugat UU Perkebunan Read More »

Scroll to Top