Bina Desa

March 2014

Tajuk Rencana untuk Satinah

Jakarta, BINADESA–Demi kamanusiaan, mesti ada harapan untuk Satinah. Negara mesti menunjukan sikap membela yang nyata. Dua tajuk rencana media nasional Kompas dan Tempo (27/3) seakan menegaskan betapa pentinganya perkara ini; betapa pentinganya Satinah untuk diselamatkan dari hukuman pancung. Ke depan tak hanya menyelamatkan TKI yang rentan dengan lingkungan kerjanya, tapi penting untuk membenahi struktur ekonomi […]

Tajuk Rencana untuk Satinah Read More »

Sekilas Globalisasi-Neo Liberalisme

  Jakarta, Bina Desa–Campur tangan negara terhadap pasar akan membuat ekonomi nasional justeru melambat dan bobrok. Rezim-rezim proteksionis dituding telah membuat rakyatnya sendiri sengsara dan kekurangan pangan. Untuk itu globalisasi melalui liberalisasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk tata perekonomian dunia. Benarkah? India dan Cina yang dulu menolak paket globalisasi dan memilih pembangunan berdasarkan artikulasi nasionalnya sendiri,

Sekilas Globalisasi-Neo Liberalisme Read More »

Prof. Achmad Sodiki: “Negara menyewakan tanahnya sendiri pada rakyat. Ini seperti era Raffles.”

Mantan Hakim Konstitusi RI Tahun 2008 s/d Tahun 2013 Prof.Dr. H.Achmad Sodiki , SH., dalam pernyataanya sebagai ahli dalam sidang gugatan (judcial review) Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) mengatakan betapa negara ini masih tak juga berpihak pada petani. Petani menunggu janji-janji, tapi tak pernah dipenuhi. Petani jadi kuli—kini bahkan jadi kuli di

Prof. Achmad Sodiki: “Negara menyewakan tanahnya sendiri pada rakyat. Ini seperti era Raffles.” Read More »

UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani

Melalui Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) pemerintah menilai pemberian hak sewa pada petani lebih berkelanjutan ketimbang hak milik. Hak milik membuat tanah rentan dijual lagi oleh petani. Adanya 4 model kelembagaan petani yang dinaungi pemerintah akan memudahkan menjamin tidak terjadi alih fungsi lahan. Namun demkian petani menilai hal itu sebagai korporatisme negara.

UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani Read More »

UU Pangan Tidak Berpihak pada Petani Kecil

Mahkamah Konstitusi, JAKARTA–Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) tidak berpihak pada petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori ketika menjadi ahli pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XII/2013 yang menguji UU Pangan. “Tidak ada pasal-pasal dalam UU Pangan yang mengatur tentang petani kecil termasuk mengecualikan mereka dengan korporasi,” ujarnya di hadapan

UU Pangan Tidak Berpihak pada Petani Kecil Read More »

Krisis dan Konsolidasi Agraria

“Perjuangan Melawan Penguasa adalah perjuangan melawan lupa.” Milan Kundera. Ekspansi kapitalisme internasional segera saja mengakibatkan hilangnya petani atas tanahnya dan perubahan fungsi tanah, dari tanah dalam kerangka hubungan produksi yang feodalistis – yang oleh Maurice Dobb disebutnya sebagai bentuk-bentuk ekstra ekonomi, yaitu perhambaan/serfdom dan Paul Sweezy yang menekankan pada pertumbuhan produksi untuk pertukaran/exchange – berubah

Krisis dan Konsolidasi Agraria Read More »

Sedikit tentang Revolusi Hijau

Dari sejarah dunia kita dapat menelusuri bahwa program pembaruan agraria itu umurnya sudah lebih dari 2500 tahun dari sejak zaman Revolusi Neolithic sampai Green Revolution (akhir dasa-warsa 1960-an dan awal 1970-an). Terkait Green Revolution (revolusi hijau) kita bisa mencatat bahwa sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah meninggalkan niat politik untuk melakukan pembaruan

Sedikit tentang Revolusi Hijau Read More »

Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia

Pada bulan April ini, paling tidak, terdapat dua momen penting bagi perjuangan pembaruan agraria, yaitu, Hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh pada tanggal 17 April, dan Hari Hak Asasi Petani (HAP) Indonesia pada tanggal 20 April. Sejarahnya, tanggal 17 April 1996 merupakan salah satu hari yang kelam bagi kaum tani di seluruh dunia. Saat itu

Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia Read More »

Merefleksikan land reform (lagi)

“Malaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia.” (Pidato Presiden Sukarno, Agustus 1960) Sukarno telah lama berujar dengan sepenuh kesadarannya atas kondisi sosio kultural dan geo politik republik kepulauan ini; ”Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang. Sama saja dengan omong

Merefleksikan land reform (lagi) Read More »

Scroll to Top