Pada tanggal 20-23 November 2023 yang lalu, berlokasi di Maryhill Retreat Center, Taytay, Rizal, Philippines telah berlangsung Asian Peoples’ Exchange on Food Sovereginty and Agroecology (APEX) Regional Conference.
Isu transformasi pangan dan krisis iklim sedang menjadi topik yang penting dalam berbagai forum-forum diskusi global dan pengambilan kebijakan di belahan dunia. Namun banyak dari forum-forum tersebut kecenderungannya berpihak kepada kepentingan-kepentingan korporasi-korporasi besar yang sebenarnya berada di balik kelaparan dan krisis iklim. Perubahan system pangan dan aksi-aksi iklim yang telah telah dirancang justru memberikan peluang untuk mendapatkan benefit bagi korporasi besar dan global terutama di bidang agribisnis, agrokimia, keuangan dan teknologi.
Menurut catatan FAO, Asia merupakan tempat dimana hampir 402 juta orang di dunia yang terdampak dari kelaparan. Selain itu catatan lain menyebutkan bahwa enam dari sepuluh negara yang paling terkena dampak perubahan iklim dalam 20 tahun terakhir ini berada di Asia. FAO kemudian menyebutkan bahwa bencana iklim telah menyumbang kurang lebih US$ 49 Miliar kerugian pada tanaman dan ternak di Asia.
Di tengah tantangan yang berat, berbagai masyarakat sipil, kelompok advokasi dan gerakan masyarakat pedesaan di Asia yang dipandu dengan prinsip-prinsip People Led Development (PLD), memulai perjalanannya dengan pembentukan Asian Peoples\’ Exchange on Food Sovereignty and Agroecology (APEX) sebagai platform bersama. Dengan platform ini masyarakat sipil dan masyarakat pedesaan di kawasan ini dapat saling belajar untuk membangun solidaritas dan memperkuat gerakan rakyat.
Dalam tiga tahun terakhir, terlepas dari kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, APEX membangun komunitas aktif yang terdiri dari para pendukung dan praktisi kedaulatan pangan, agroekologi, dan PLD untuk memfasilitasi pembelajaran kolektif dan mendukung advokasi transformasi sistem pangan dan keadilan iklim.
Dengan semakin mendesaknya transformasi sistem pangan global dan mengatasi krisis iklim, APEX akan berusaha menjadi platform yang lebih efektif untuk pertukaran dan mendukung advokasi mengenai kedaulatan pangan, agroekologi, dan PLD. Untuk melanjutkan pencapaiannya pada tahun 2021 hingga 2023, APEX, pada fase berikutnya (2023 hingga 2026), akan memperkuat peran uniknya di kawasan ini sebagai platform pertukaran yang memperkuat upaya membangun gerakan masyarakat yang kuat untuk kedaulatan pangan dan agroekologi.
Untuk memulai APEX fase berikutnya, diselenggarakan Regional Conference dengan thema \”Strengthen Food Sovereignty Movements, Transform Food Systems, Assert Climate Justice.\” (memperkuat gerakan kedaulatan pangan, mengubah sistem pangan, Menegaskan Keadilan Iklim). Regional Conference ini mempertemukan mitra-mitra APEX dan merefleksikan apa yang telah tercapai tiga tahun terakhir. Mengamati dan memberikan focus pada tantangan global yang dihadapi saat ini terkait tentang kedaulatan pangan, agroekologi dan PLD dan sekaligus juga memetakan perjalanan platform ini tiga tahun ke depan.
Peserta dari kegiatan Regional Conference ini berasal dari Regional Asia Selatan, yaitu Nepal (Caritas Nepal dan Social Worker Institute – SWI), Sri Lanka (Vikalpani dan Lanka Organic Agriculture Movement – LOAM), Bangladesh (Bangladesh Resource Center for Indegenous Knowledge – BARCIK dan Shikka Shastha Unnayan Karzakram – SHISUK), dan India (Orissa dan Keystone Foundation – mengikuti via online). Sedangkan dari Regional Asia Tenggara, antara lain; Vietnam (Caritas Dalat), Cambodia (Cambodia Coalition of Farmers Community – CCFC), Philipina (Masipag, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas – KMP, Igorota Foundation, Unyon ng mga Manggagawa sa Agricultura – UMA), Indonesia (Bina Desa, AGRA, Seruni, Setara Jambi, JPIC Kalimantan – mengikuti via online). Selain itu ikut terlibat jugan Pesticide Action Network Asia Pasicif (PAN AP) dan People Coalition Food Soverignty (PCFS). John Pluto Sinulingga mewakili dari Bina Desa pada acara tersebut.
Pada forum ini, pernyataan Arnod Paddila tentang Climate crisis and the rural peoples’ demands for food, land, and climate justice (krisis iklim dan tuntutan komunitas pedesaan terhadap pangan, tanah dan keadilan iklim) sangat menarik. Dalam paparannya Arnold menyebutkan ada beberapa penyebab sehingga membutuhkan aksi iklim, diantaranya, dekade terakhir ini merupakan periode terpanas terjadi di bumi dan jumlah kandungan CO2 tertinggi di atmosfer. Dunia akan melampaui target kenaikan suhu 1.5 C menuju 3 C apabila tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Maka perlu diturunkan emisi GRK sebesar 60% sampai dengan tahun 2035. Produksi bahan bakar fossil yang semakin meningkat prosentase-nya. Harapannya dapat turun dari 6 % namun diproyeksikan produksi akan meningkat 2%. Bencana yang tekait cuaca, iklim dan air pada tahun 2022 berdampak pada 50 juta+ orang dan kematian 50.000+ kematian. Serta enam negara di Asia masuk dalam 10 negara yang berdampak pada bencana cuaca eksterm, yakni Myanmar, Philipines, Bangladesh, Pakistan, Thailand dan Nepal. (JPS)