Bina Desa

Keadilan Agraria tak terfasilitasi, RUU Pertanahan ditolak?

“Wajah agraria Indonesia diwarnai ketimpangan yang memiskinkan, mengerasnya konflik, dan rusaknya lingkungan yang membuahkan bencana. Masalah agraria yang kronis meliputi seluruh sektor dan semua wilayah.“ Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Usep Setiawan. Menurutnya, buruknya rupa agraria Indonesia dibentuk akibat kelakuan instansi/aparat pemerintah, serta bisnis dan preman dari skala global sampai lokal. […]

Keadilan Agraria tak terfasilitasi, RUU Pertanahan ditolak? Read More »

Menyoal Impor Pangan

Rumusan kebijakan sosial sejatinya adalah soal politik; dalam arti tak melulu berdasarkan pada apa yang berlangsung dari kondisi sosial; karena sifatnya tak pernah “benar-benar”; kondisi sosial dan kebijakan sosial berlangsung selalu dengan ambivalensi dan paradoks; tak jarang kebijakan publik kerap justeru berlaku karena ada kepentingan dari cara pandang kelompok-kelompok yang “jinak-jinak merpati” di kekuasaan; kerap

Menyoal Impor Pangan Read More »

Paket Bali: Kemenangan Negara Berkembang?*

Di luar dugaan, Konferensi Tingkat Menteri IX WTO di Bali akhirnya berhasil menyepakati Paket Bali. Dirjen WTO Roberto Azevedo dan Ketua Konferensi WTO yang juga Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bungah. Setelah macet 12 tahun tanpa hasil, sebagian agenda Putaran Doha bisa diselesaikan. Roberto dan Gita yakin hasil ini akan mengembalikan kepercayaan 160 anggota WTO

Paket Bali: Kemenangan Negara Berkembang?* Read More »

WTO Minus Kepentingan Nasional Kita

Sebagai negara yang ikut mendirikan WTO (World Trade Organization) Indonesia hari ini justeru menjadi negara dengan kemiskinan parah, ketimpangan yang melampaui ambang batas, ancaman krisis pangan dan kelaparan yang terus menghantui, juga korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Jadi apa keuntungan yang kita peroleh selama ini dari WTO? “Paket Bali” yang akhirnya disepekati (07/12)—berisi proposal

WTO Minus Kepentingan Nasional Kita Read More »

Pernyataan Sikap PERLINTAN

Pernyataan Sikap Tim Advokasi Hak Asasi Petani tentang: “Uji Material (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Mahkamah Konstitusi” Lembaga Pemohon: Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD),  Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Konsorsium Pembaharuan Agraria(KPA), Koalisi

Pernyataan Sikap PERLINTAN Read More »

Masa Depan Kedaulatan Pangan

Oleh: Sabiq Carebesth** Persoalan pangan dan agraria beberapa dekade terakhir tampak diabaikan oleh elit pengambil kebijakan. Kedaulatan bangsa yang salah satunya bisa dilihat dari kedaulatan pangan kini jauh panggang dari api. Kedaulatan yang berarti juga hak eksklusif atas kemandirian negara dalam menghormati, memenuhi dan menjaga keamanan dan ketahanan pasokan pangan rakyatnya. Kini diserahkan dengan brutal

Masa Depan Kedaulatan Pangan Read More »

Jungkir Balik Penguasaan SDA di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memperoleh devisa dari ekspor minyaknya, meskipun bukan satu-satunya. Krisis bahan bakar dunia bermula pada 1973 ketika harga minyak mentah melonjak dari US$ 2 menjadi US$ 12 per barel. Pemerintah ketika itu memandang periode 1973 sampai 1979 sebagai masa kejayaan sektor minyak, walaupun produksinya hanya 2,13 persen dari total produksi minyak dunia.

Jungkir Balik Penguasaan SDA di Indonesia Read More »

Prof. Sajogyo, Pedesaan dan Generasi Zaman Kita

Masyarakat desa tidak pernah berubah, kondisi sosiologi dalam gerak perubahan idiologi dan idiografi lah yang berbuah. Namun manusia-manusia konkrit di pedesaan tetap saja merupakan sekelompok populasi dengan suatu coak produksi yang khas yang terus-menerus sejak ratusan tahun lalu menjadi penjaga bangsa dan Negara ini, walau pun mereka, masyarakat pedesaan, selalu di abaikan. Masyarakat desa adalah

Prof. Sajogyo, Pedesaan dan Generasi Zaman Kita Read More »

Petani Kecil di Tengah Kebijakan Industrialisasi Pangan

Inilah negeri ironi. Tempat di mana kebijakan paling penting atas nama kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat jungkir balik dan salah kaprah. Konstitusi dihianati oleh tabiat ‘munafik’ kaum elit pengambil kebijakan yang mengabaikan amanah dan khittah konstitusi bangsa. Inilah negeri yang dikepung laut, tapi mengimpor garam. Inilah pula negara agraris yang mengimpor beras. Bahkan, tahun ini

Petani Kecil di Tengah Kebijakan Industrialisasi Pangan Read More »

Reforma Agraria dan Masyarakat Adat

[anti-both] [ezcol_2third id=”” class=”” style=””] Maria Rita Roewiastoeti, SH   Abstract Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat (baca: suku-suku pribumi setempat) melalui pemberian recognitie telah lama menjadi tradisi dalam praktik pemerintahan di daerah sebagai jalan tengah untuk mengatasi keterbatasan dalam budaya suku-suku pribumi setempat yang tidak mengenal konsep menjual tanah. Dalam Undang-undang Agraria 1960:5 ternyata

Reforma Agraria dan Masyarakat Adat Read More »