Kematian tujuh warga Sei Sodong, Ogan Komering Ilir (OKI), akibat konflik agraria menambah daftar panjang korban konflik agraria di tanah air. Padahal, baru sepekan lalu 13 petani Kebumen tertembak saat berhadap-hadapan dengan aparat TNI yang juga dikarenakan konflik agraria. Biasanya, setelah jatuh korban, aspek pidana dari konflik ini segera ditindaklanjuti. Namun, akar masalah utama berupa […]
Korupsi dan Kemelut Konflik Agraria Read More »
“Berbagai jenis rumput laut yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis ternyata bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Kandungan unsur hara mikro dan makronya lebih tinggi dari pupuk urea.” Lautan menyimpan begitu banyak sumber daya hayati yang bernilai jual tinggi. Selain beragam jenis ikan, kekayaan laut lainnya yang bermanfaat bagi manusia ialah rumput laut. Selama
Pupuk Ramah Lingkungan dari Rumput Laut Read More »
Pertumbuhan ekonomi dalam dua periode pemerintahan cenderung mengorbankan pemerataan. Pembaharuan agraria secara konsisten, reformulasi distribusi modal, dan pemihakan sektor pertanian secara luas sebagai landasan pembangunan jangka panjang, secara substansial sama sekali tidak jalan. Akibatnya, bangsa ini harus menanggung beban yang kian berat dalam transformasi masyarakat miskin kepada kesejahteraan sosial yang adil dan modern. Beban yang
Rapuh Sejak Fondasi Read More »
“Wajah agraria Indonesia diwarnai ketimpangan yang memiskinkan, mengerasnya konflik, dan rusaknya lingkungan yang membuahkan bencana. Masalah agraria yang kronis meliputi seluruh sektor dan semua wilayah.“ Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Usep Setiawan. Menurutnya, buruknya rupa agraria Indonesia dibentuk akibat kelakuan instansi/aparat pemerintah, serta bisnis dan preman dari skala global sampai lokal.
Keadilan Agraria tak terfasilitasi, RUU Pertanahan ditolak? Read More »
Rumusan kebijakan sosial sejatinya adalah soal politik; dalam arti tak melulu berdasarkan pada apa yang berlangsung dari kondisi sosial; karena sifatnya tak pernah “benar-benar”; kondisi sosial dan kebijakan sosial berlangsung selalu dengan ambivalensi dan paradoks; tak jarang kebijakan publik kerap justeru berlaku karena ada kepentingan dari cara pandang kelompok-kelompok yang “jinak-jinak merpati” di kekuasaan; kerap
Menyoal Impor Pangan Read More »
Di luar dugaan, Konferensi Tingkat Menteri IX WTO di Bali akhirnya berhasil menyepakati Paket Bali. Dirjen WTO Roberto Azevedo dan Ketua Konferensi WTO yang juga Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bungah. Setelah macet 12 tahun tanpa hasil, sebagian agenda Putaran Doha bisa diselesaikan. Roberto dan Gita yakin hasil ini akan mengembalikan kepercayaan 160 anggota WTO
Paket Bali: Kemenangan Negara Berkembang?* Read More »
Sebagai negara yang ikut mendirikan WTO (World Trade Organization) Indonesia hari ini justeru menjadi negara dengan kemiskinan parah, ketimpangan yang melampaui ambang batas, ancaman krisis pangan dan kelaparan yang terus menghantui, juga korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Jadi apa keuntungan yang kita peroleh selama ini dari WTO? “Paket Bali” yang akhirnya disepekati (07/12)—berisi proposal
WTO Minus Kepentingan Nasional Kita Read More »
Pernyataan Sikap Tim Advokasi Hak Asasi Petani tentang: “Uji Material (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Mahkamah Konstitusi” Lembaga Pemohon: Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Konsorsium Pembaharuan Agraria(KPA), Koalisi
Pernyataan Sikap PERLINTAN Read More »
Oleh: Sabiq Carebesth** Persoalan pangan dan agraria beberapa dekade terakhir tampak diabaikan oleh elit pengambil kebijakan. Kedaulatan bangsa yang salah satunya bisa dilihat dari kedaulatan pangan kini jauh panggang dari api. Kedaulatan yang berarti juga hak eksklusif atas kemandirian negara dalam menghormati, memenuhi dan menjaga keamanan dan ketahanan pasokan pangan rakyatnya. Kini diserahkan dengan brutal
Masa Depan Kedaulatan Pangan Read More »
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memperoleh devisa dari ekspor minyaknya, meskipun bukan satu-satunya. Krisis bahan bakar dunia bermula pada 1973 ketika harga minyak mentah melonjak dari US$ 2 menjadi US$ 12 per barel. Pemerintah ketika itu memandang periode 1973 sampai 1979 sebagai masa kejayaan sektor minyak, walaupun produksinya hanya 2,13 persen dari total produksi minyak dunia.
Jungkir Balik Penguasaan SDA di Indonesia Read More »