Mantan Hakim Konstitusi RI Tahun 2008 s/d Tahun 2013 Prof.Dr. H.Achmad Sodiki , SH., dalam pernyataanya sebagai ahli dalam sidang gugatan (judcial review) Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) mengatakan betapa negara ini masih tak juga berpihak pada petani. Petani menunggu janji-janji, tapi tak pernah dipenuhi. Petani jadi kuli—kini bahkan jadi kuli di […]
Melalui Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) pemerintah menilai pemberian hak sewa pada petani lebih berkelanjutan ketimbang hak milik. Hak milik membuat tanah rentan dijual lagi oleh petani. Adanya 4 model kelembagaan petani yang dinaungi pemerintah akan memudahkan menjamin tidak terjadi alih fungsi lahan. Namun demkian petani menilai hal itu sebagai korporatisme negara.
UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani Read More »
Mahkamah Konstitusi, JAKARTA–Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) tidak berpihak pada petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori ketika menjadi ahli pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XII/2013 yang menguji UU Pangan. “Tidak ada pasal-pasal dalam UU Pangan yang mengatur tentang petani kecil termasuk mengecualikan mereka dengan korporasi,” ujarnya di hadapan
UU Pangan Tidak Berpihak pada Petani Kecil Read More »
“Perjuangan Melawan Penguasa adalah perjuangan melawan lupa.” Milan Kundera. Ekspansi kapitalisme internasional segera saja mengakibatkan hilangnya petani atas tanahnya dan perubahan fungsi tanah, dari tanah dalam kerangka hubungan produksi yang feodalistis – yang oleh Maurice Dobb disebutnya sebagai bentuk-bentuk ekstra ekonomi, yaitu perhambaan/serfdom dan Paul Sweezy yang menekankan pada pertumbuhan produksi untuk pertukaran/exchange – berubah
Krisis dan Konsolidasi Agraria Read More »
Dari sejarah dunia kita dapat menelusuri bahwa program pembaruan agraria itu umurnya sudah lebih dari 2500 tahun dari sejak zaman Revolusi Neolithic sampai Green Revolution (akhir dasa-warsa 1960-an dan awal 1970-an). Terkait Green Revolution (revolusi hijau) kita bisa mencatat bahwa sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah meninggalkan niat politik untuk melakukan pembaruan
Sedikit tentang Revolusi Hijau Read More »
Pada bulan April ini, paling tidak, terdapat dua momen penting bagi perjuangan pembaruan agraria, yaitu, Hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh pada tanggal 17 April, dan Hari Hak Asasi Petani (HAP) Indonesia pada tanggal 20 April. Sejarahnya, tanggal 17 April 1996 merupakan salah satu hari yang kelam bagi kaum tani di seluruh dunia. Saat itu
Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia Read More »
8 Maret boleh menjadi salah satu hari penting bagi sejarah kaum perempuan. Berawal dari 8 Maret 1917 atau 95 tahun yang lalu, setelah perjuangan panjang yang tidak hanya bercampur peluh dan keluh lelah tetapi juga darah sebelum warga dunia baik laki-laki dan perempuan kemudian mencatatnya sebagai sebuah tonggak yang diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia; saat
Kilas Sejarah Hari Perempuan Sedunia Read More »
“Malaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia.” (Pidato Presiden Sukarno, Agustus 1960) Sukarno telah lama berujar dengan sepenuh kesadarannya atas kondisi sosio kultural dan geo politik republik kepulauan ini; ”Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang. Sama saja dengan omong
Merefleksikan land reform (lagi) Read More »
Bina Desa merupakan Lembaga Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di bidang pemberdayaan sumber daya manusia pedesaan yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1975 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Lembaga ini dideklarasikan dengan orientasi nirlaba, nonpartisan dan independen. Kelahirannya didasari oleh pemihakan yang kuat terhadap komunitas marjinal pedesaan yang semakin terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan tanpa
Sekilas Sejarah Bina Desa Read More »
Apakah UU Desa dapat mentransformasikan masyarakat desa ke dalam susunan masyarakat yang lebih sejahtera? Berdaya secara ekonomi dan otonom dalam mengatur wilayah kekuasaan dan kebudayaanya sendiri seperti substansi yang diharapkan? Banyak kalangan menilai UU Desa akan mengakhiri “diskoneksi” dalam proses pembangunan dan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat desa. UU Desa diklaim memberi ruang yang lebih otonom
Pembangunan desa berorientasi “kota” Read More »