Bina Desa

UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani

Melalui Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) pemerintah menilai pemberian hak sewa pada petani lebih berkelanjutan ketimbang hak milik. Hak milik membuat tanah rentan dijual lagi oleh petani. Adanya 4 model kelembagaan petani yang dinaungi pemerintah akan memudahkan menjamin tidak terjadi alih fungsi lahan. Namun demkian petani menilai hal itu sebagai korporatisme negara. […]

UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani Read More »

UU Pangan Tidak Berpihak pada Petani Kecil

Mahkamah Konstitusi, JAKARTA–Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) tidak berpihak pada petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori ketika menjadi ahli pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XII/2013 yang menguji UU Pangan. “Tidak ada pasal-pasal dalam UU Pangan yang mengatur tentang petani kecil termasuk mengecualikan mereka dengan korporasi,” ujarnya di hadapan

UU Pangan Tidak Berpihak pada Petani Kecil Read More »

Krisis dan Konsolidasi Agraria

“Perjuangan Melawan Penguasa adalah perjuangan melawan lupa.” Milan Kundera. Ekspansi kapitalisme internasional segera saja mengakibatkan hilangnya petani atas tanahnya dan perubahan fungsi tanah, dari tanah dalam kerangka hubungan produksi yang feodalistis – yang oleh Maurice Dobb disebutnya sebagai bentuk-bentuk ekstra ekonomi, yaitu perhambaan/serfdom dan Paul Sweezy yang menekankan pada pertumbuhan produksi untuk pertukaran/exchange – berubah

Krisis dan Konsolidasi Agraria Read More »

Sedikit tentang Revolusi Hijau

Dari sejarah dunia kita dapat menelusuri bahwa program pembaruan agraria itu umurnya sudah lebih dari 2500 tahun dari sejak zaman Revolusi Neolithic sampai Green Revolution (akhir dasa-warsa 1960-an dan awal 1970-an). Terkait Green Revolution (revolusi hijau) kita bisa mencatat bahwa sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah meninggalkan niat politik untuk melakukan pembaruan

Sedikit tentang Revolusi Hijau Read More »

Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia

Pada bulan April ini, paling tidak, terdapat dua momen penting bagi perjuangan pembaruan agraria, yaitu, Hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh pada tanggal 17 April, dan Hari Hak Asasi Petani (HAP) Indonesia pada tanggal 20 April. Sejarahnya, tanggal 17 April 1996 merupakan salah satu hari yang kelam bagi kaum tani di seluruh dunia. Saat itu

Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia Read More »

Merefleksikan land reform (lagi)

“Malaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia.” (Pidato Presiden Sukarno, Agustus 1960) Sukarno telah lama berujar dengan sepenuh kesadarannya atas kondisi sosio kultural dan geo politik republik kepulauan ini; ”Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang. Sama saja dengan omong

Merefleksikan land reform (lagi) Read More »

Sekilas Sejarah Bina Desa

Bina Desa merupakan Lembaga Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) di bidang pemberdayaan sumber daya manusia pedesaan yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1975 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Lembaga ini dideklarasikan dengan orientasi nirlaba, nonpartisan dan independen. Kelahirannya didasari oleh pemihakan yang kuat terhadap komunitas marjinal pedesaan yang semakin terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan tanpa

Sekilas Sejarah Bina Desa Read More »

Pembangunan desa berorientasi “kota”

Apakah UU Desa dapat mentransformasikan masyarakat desa ke dalam susunan masyarakat yang lebih sejahtera? Berdaya secara ekonomi dan otonom dalam mengatur wilayah kekuasaan dan kebudayaanya sendiri seperti substansi yang diharapkan? Banyak kalangan menilai UU Desa akan mengakhiri “diskoneksi” dalam proses pembangunan dan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat desa. UU Desa diklaim memberi ruang yang lebih otonom

Pembangunan desa berorientasi “kota” Read More »

Kilang Minyak Asing Melanggar Konstitusi

Oleh: Kurtubi RENCANA mengerahkan atau mengundang investor asing untuk membangun kilang bahan bakar minyak bertentangan dengan konstitusi dan, oleh karena itu, harus dibatalkan. Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tak ayal lagi, bahan bakar minyak (BBM) merupakan cabang

Kilang Minyak Asing Melanggar Konstitusi Read More »