Bina Desa

Bina Desa Bangun Kerjasama Pertanian dengan Federasi Petani Sulawesi Selatan

Selasa, 27 oktober 2015, bertempat di Aerotel Smile Hotel Makassar, Bina Desa dan Federasi Petani Sulawesi Selatan (FPSS) melakukan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penguatan organisasi tani, pengembangan pendidikan pertanian alami dan pemasaran produksi petani. Armin Salassa selaku Sekjend FPSS dan Khadafi Badjerey sebagai penanggung jawab Program Wilayah Bina Desa untuk Sulawesi sebagai peanda […]

Bina Desa Bangun Kerjasama Pertanian dengan Federasi Petani Sulawesi Selatan Read More »

Deklarasi Perempuan Pada Konferensi Internasional Pertanian Keluarga Ke-5

Perempuan ambil bagian dalam Konferensi Internasional Pertanian Keluarga ke-5 yang diadakan di Derio pada 21 – 23 September 2015, adalah tindak lanjut dari Seminar Perempuan tentang pertanian keluarga berdasarkan tantangan dan tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh perempuan dari seluruh benua. Kami ingin menunjukkan bahwa: Kami adalah para pemimpin dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional

Deklarasi Perempuan Pada Konferensi Internasional Pertanian Keluarga Ke-5 Read More »

UU Perkebunan digugat

Selain diskriminatif terhadap petani kecil, UU ini pun dijadikan celah perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan Bina Desa, Jakarta – Pada Selasa (27/10), sekitar jam 11.00 WIB koalisi Tim Advokasi Keadilan Perkebunan secara resmi mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi. Tergabung dalam advokasi ini Bina Desa bersama Indonesian

UU Perkebunan digugat Read More »

Menggugat UU Perkebunan

[dropcap]J[/dropcap]akarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang berarti beberapa hari menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR Periode 2009-2014 lalu. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut menjadi korban pasal

Menggugat UU Perkebunan Read More »

Pemerintah Diminta Tidak “Memutilasi” Urusan Desa ke Berbagai Kementerian

Sebanyak 42 Lembaga Swadaya Masyarakat dan penggiat Desa meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan urusan desa sepenuhnya berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga diminta agar tidak menjadikan urusan desa sebagai proyek semata. “Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena  urusan desa tak

Pemerintah Diminta Tidak “Memutilasi” Urusan Desa ke Berbagai Kementerian Read More »

Negara harus sepenuhnya hadir lindungi Petani

  Hidup Petani Indonesia! [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta: Gerakan Petani memenangi gugatan Judicial Review atas UU Perlintan (Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dalam amar putusan yang dibacakan Rabu (5/11), Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 59 (hak sewa), Pasal 70 (kelembagaan petani), dan Pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani). Bina Desa berharap putusan MK ini

Negara harus sepenuhnya hadir lindungi Petani Read More »

Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Jokowi diragukan konsistensinya

Jokowi-JK dinilai telah memunggungi Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman yang digagasnya sendiri. Apa pasalnya? Menteri yang ditempatkan di dua pos tersebut dinilai hanya akan mengurusi bisnis dan tidak memahami batin petani kecil dan nelayan tradisonal. Petani kecil dan nelayan tradisional pun terancam dipinggirkan korporasi. Bina Desa—Jakarta: Aliansi untuk Kedaulatan Pangan menyatakan penunjukan Menteri

Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Jokowi diragukan konsistensinya Read More »

Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan

 Peringati Hari Pangan Sedunia, BINA DESA : “Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan  Jokowi-JK telah memilih jalan Kedaulatan Pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangannya. Berbeda dengan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono. Hal itu patut di apresiasi. Namun demikian Bina Desa berpandangan bahwa kedaulatan pangan hanya

Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan Read More »

“Sebelanga Sawit, Sedikit Kesejahteraan”

Betapa luas perkebunan sawit di indonesia dan di dunia, namun seberapa besar kesejahteraan rakyat yang diberikan oleh sektor ini? Sangat sedikit kalau tak boleh dikatakan sebaliknya, bisnis industri minyak sawit kerap memperparah kemiskinan yang ada. [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta:  Industri sawit telah menghambat kemungkinan reforma agraria. Negara di mana ekspansi sawit memasuki wilayah mereka, di sana pula

“Sebelanga Sawit, Sedikit Kesejahteraan” Read More »

Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Dengan Reforma Agraria

Makalah ini disarikan dari makalah Pidato Ketua Panitia Pengarah Konferensi Nasional Reforma Agraria 2014 “Mengidamkan Reforma Agraria, Mewujudkan Kemandirian Bangsa” oleh Noer Fauzi Rachman, PhD.* Rakyat Indonesia secara keseluruhan selayaknya menyambut abad XXI dengan penuh kegembiraan dan optimisme, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Banyak kelompok rakyat miskin di seantero desa, pinggir kota, di pedalaman maupun

Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Dengan Reforma Agraria Read More »