Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementrian Desa (Puslibangdes Kemendesa) menyelenggarakan diskusi meja bundar dengan topik “Membangun Desa dan Desa Membangun”. Diskusi tersebut melipatkan 24 perwakilan dari aktivis pedesaan, ormas, NGO, pemerintah dan akademisi. Anharudin, ketua penyelenggara diskusi dalam pengantarnya menyampaikan  bahwa forum tersebut digelar sebagai awal dialog kritis antara pemerintah dengan masyarakat sipil untuk memberikan koreksi terhadap konsep dan implementasi pembangunan pedesaan […]

Oleh: Gunawan* Rabu  5 November 2014, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. Putusan ini mengakibatkan dihapuskannya pengaturan hak sewa atas tanah negara yang digarap petani. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga

Kekurangan energi artinya kekurangan konsumsi karbohidrat dan sebagai penggantinya lemak akan terpakai dan protein akan digunakan sebagai sumber energi. Apabila hal ini terus berlanjut, akan terjadi Kurang Energi Protein (KEP) yang ditandai dengan marasmus dan kwaksiorkor. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Energi disebut juga tenaga. Orang yang energik adalah orang yang penuh tenaga sehingga dapat

Putusnya semangat kemandirian dan kedaulatan petani adalah akibat jangka panjangnya dari politik pertanian yang terintegrasi dengan skema ekonomi kapitalistik dalam beberapa dekade terakhir. Belum lagi, lemahnya kuasa petani dalam menembus akses pasar yang adil bagi petani yang diperparah minimnya dukungan pemerintah terkait permodalan, infrastruktur pertanian dan informasi pertanian membuat kondisi pertanian dan petani menjadi kronis

Bina Desa, Yogyakarta: UU Desa harus dikawal dalam pelaksanaannya termasuk memberikan kritikan, karena ditemukan cukup banyak tantangan dalam pelaksanaanya. Secara prinsip pelaksanaan UU desa belum ditunjang dengan kesiapan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelembgaan masyarakat desa. Belum lagi situasi desa sedang mengalami penyakit kronis, akibat dr kebijakan sebelumnya baik di sektor kehutanan, penananam modal dan