Pergeseran kepentingan.  Penguasa eksekutif, birokrat dan elite politik dalam parlemen (maupun partai2 politik) masa kini tidak memahami apapun tentang reforma agraria. Tidak heran karena generasi yang terlibat dalam politik praktis masa kini merupakan produk didikan pemerintahan Orde Baru yang langsung ataupun tidak langsung telah membutakan mereka dari realitas ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di negeri ini.

Penjabaran undang-undang agraria 1960:5.  Dari judulnya saja, yakni “Peraturan dasar pokok-pokok agraria” jelas bahwa undang-undang ini baru memuat prinsip-prinsip dasar keagrariaan. Oleh sebab itu berbagai ketentuan di dalamnya masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang lebih khusus lagi.  Salah satu penjabaran itu adalah undang-undang 1960:56 perihal penetapan luas maksimum tanah pertanian (yang salah-kaprah disebut

Cita-cita pendiri negara. Sejak awal para pendiri negara ini bercita-cita mengubah struktur sosial warisan feodalisme dan kolonialisme yang menindas menjadi struktur sosial yang lebih merata, demokratis, sejahtera dan berkeadilan. Kemerdekaan politik adalah langkah pertama supaya bisa mewujudkan suatu pemerintahan oleh bangsa sendiri. Secara teoritis mustahil pengubahan struktur sosial itu bisa terselenggara tanpa kemerdekaan politik lebih

Reforma agraria bertujuan terbangunnya struktur masyarakat yang lebih berkeadilan.  Pada awalnya kebijakan land reform adalah suatu kebijakan sosial, yaitu pemerataan penguasaan tanah, bukan sebuah kebijakan ekonomi (produksi); namun kemudian orang sadar bahwa dibutuhkan suatu economic rationale yang mampu memberi alasan dari segi ekonomi mengapa suatu reforma agraria perlu dilakukan. Itulah sebabnya selepas perang dunia kedua