Harian Kompas sejak minggu pertama bulan April 2014 secara berkala mengangkat isu Reforma Agraria (Pembaruan Agraria) sebagai wacana dan berita penting. Seolah ingin menegaskan inilah saatnya pembaruan agraria di indonesia menjadi agenda bangsa jika tak ingin kondisi ketimpangan dan kemiskinan bangsa ini kian terpuruk di masa-masa mendatang. Reforma agraria mendesak! Dimulai dengan Tajuk Rencana Kompas

Pada mulanya 28 Agustus 1932 delapan puluh tahun yang lalu. Delapan puluh tahun yang berjalan menuju kini, ia sebagai manusia pun pernah mengelami guncangan mental dan batin. Sebagai manusia ia juga memiliki tangisan, tetapi dia menahannya. Atau jika menangis, ia menangis sendirian saja. “Laugh! And the world laughs with you. Weep! And you weep alone!”

Mohamad Shohibuddin* Dalam satu kesempatan, Kepala BPN RI Joyo Winoto pernah menyatakan bahwa 56% aset negeri ini yang terkait dengan sumbersumber agraria dikuasai oleh hanya 0,2% penduduk. Di pihak lain, sementara rata-rata penguasaan tanah oleh petani kian merosot.Saat ini tercatat 7,3 juta ha tanah yang diindikasikan telantar, di mana 1,3 juta ha di antaranya berupa

Data Buku: ♦ Judul:Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870 ♦ Penulis: Jan Breman ♦ Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 ♦ Tebal: xvi + 400 halaman ♦ ISBN: 978-979-461-874-5 Globalisasi di tanah Priangan hadir melalui budidaya kopi. Pada level paling bawah atas rantai komoditas global yang menyuplai

Sampai sekarang setidaknya ada 120 perusahaan benih nasional. Sepuluh di antaranya perusahaan besar atau multinasional. Bisnis benih hortikultura terus tumbuh, dengan nilai bisnis Rp 1 triliun per tahun. Tidak besar! Namun, dari nilai bisnis benih yang Rp 1 triliun itu mampu menggerakkan bisnis hortikultura secara keseluruhan dari hulu ke hilir dengan nilai perdagangan Rp 100

Reorientasi Pembangunan PEMBANGUNAN Indonesia harus lebih inklusif melalui pengembangan industrialisasi dan pertanian untuk keluar dari pertumbuhan ekonomi rendah. Hasil kajian sejumlah lembaga penelitian memperlihatkan, pilihan strategi pembangunan pasca reformasi ternyata tidak menjawab permasalahan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen tidak cukup menyerap tenaga kerja muda yang setiap tahun masuk ke pasar kerja. Produktivitas tenaga kerja