Bina Desa

Pernyataan Sikap

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan Juli 2021: MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN MELALUI GERAKAN RAKYAT

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan Juli 2021 “MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN” MELALUI GERAKAN RAKYAT Pandangan Masyarakat Sipil Indonesia terhadap KTT Sistem Pangan Dunia PBB PENDAHULUAN Dinamika sistem pangan nasional takkan terlepas dari adanya pengaturan pangan tingkat dunia yang aktor-aktornya saling berkaitan. Selama ini pengaturan pangan global yang sudah berada dalam […]

Kertas Posisi Komite Rakyat Untuk Transformasi Sistem Pangan Juli 2021: MENTRANSFORMASI SISTEM PANGAN BERORIENTASI KEDAULATAN PANGAN MELALUI GERAKAN RAKYAT Read More »

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Dengan dalih mendapatkan jalan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income country trap), penyederhanaan regulasi, penyediaan lapangan kerja, efisiensi birokrasi dan mendongkrak investasi, pemerintah mendorong lahirnya sebuah Undang-undang “sapujagat” Cipta Kerja dengan menggunakan metode penyusunan peraturan perundangan Omnibus Law. Sedikitnya terdapat 79 Undang-undang serta kurang lebih 1.229 pasal yang telah disesuaikan. Selain mengandung banyak

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Read More »

Kekerasan terhadap petani di tengah Covid-19

Dua Petani Tewas, Dua Kritis Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi. Ditengah ancaman krisis pangan akibat wabah Covid19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan sawit. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur

Kekerasan terhadap petani di tengah Covid-19 Read More »

Pernyataan Sikap JKSP Region Sumatera Terhadap Omnibus Law

Deli Serdang, 12 Maret 2020 – Kami organisasi rakyat yang tergabung dalam Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan (JKSP) region Sumatera yang terdiri dari: SIMAB Aceh Barat, SHK Lestari Lampung, Koperasi Bangun Ekonomi Sedulur Sumatera Utara, KPMD Deli Serdang, Koperasi Mitra Sejati Simalungun, KPA Agam Sumatera Barat, SNSU Serdang Berdagai, Komunitas Mandiri Pangan Jambi, SPI Bengkulu, Ibnu

Pernyataan Sikap JKSP Region Sumatera Terhadap Omnibus Law Read More »

Pernyataan Sikap Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan dan Bina Desa Terkait RUU Pertanahan

Dalam rangka Hari Tani Nasional Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan dan Bina Desa mengambil sikap politik untuk menolak upaya perubahan dengan alasan melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) melalui RUU Pertanahan karena RUU Pertanahan seharusnya melaksanakan UUPA 1960. Sikap penolakan ini adalah sebagai salah satu upaya menolak privatisasi dan liberalisasi pertanahan yang akan memberikan

Pernyataan Sikap Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan dan Bina Desa Terkait RUU Pertanahan Read More »

Deklarasi Petani Pekebun Rakyat Indonesia

DEKLARASI PETANI PEKEBUN RAKYAT INDONESIA Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia “Memperkuat Perkebunan Rakyat Menuju Perkebunan Lestari dan Berkeadilan Sosial” Jakarta, 26-27 April 2017   Kami petani pekebun dan pembela hak petani pada tanggal 26-27 April 2017 telah melakukan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia. Konferensi ini diprakarsai oleh Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi

Deklarasi Petani Pekebun Rakyat Indonesia Read More »

Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2016

“Perkuat Persatuan Gerakan Rakyat, Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Lawan Perampasan Tanah Rakyat” Pada 24 September 1960, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan. Tiga tahun sesudahnya, Presiden Sukarno melalui Kepres No. 169 Tahun 1963, menetapkan bahwa 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Simbol bahwa kelahiran UUPA 1960 dimaksudkan untuk merombak nasib kaum tani dengan menyediakan tanah

Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2016 Read More »

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia

(Oleh: Indonesia for Global Justice dan Sekretariat Bina Desa) Jakarta, 14 Agustus 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Sekretariat Bina Desa mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan proposal subsidi pertanian di WTO. Desakan ini dilakukan atas langkah India yang menolak untuk menandatangani Perjanjian Trade Facilitation akibat proposal subsidi pertanian yang diajukan oleh negara berkembang tidak

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Read More »

Pernyataan Sikap PERLINTAN

Pernyataan Sikap Tim Advokasi Hak Asasi Petani tentang: “Uji Material (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Mahkamah Konstitusi” Lembaga Pemohon: Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD),  Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Konsorsium Pembaharuan Agraria(KPA), Koalisi

Pernyataan Sikap PERLINTAN Read More »

Scroll to Top