JAKARTA, BINADESA.ORG– Hak atas air, yang telah ditetapkan sebagai Hak Asasi Manusia bersama dengan sanitasi melalui resolusi PBB pada bulan Juli tahun 2010, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Indonesia, sebagai negara yang turut menandatangani resolusi Majelis Umum PBB tersebut, selama ini juga belum secara konsisten menjalankan kewajiban HAM. Yakni dalam bentuk menghormati

JAKARTA, BINADESA.ORG–Petani di kawasan bentang alam karst Kendeng sejak Senin minggu lalu tepatnya 13 Maret 2017, memulai aksi kolektif untuk memprotes pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan petani untuk menolak rencana pendirian dan pengoperasian pabrik Semen milik PT Semen Indonesia di Rembang dan semen lainnya di pegunungan Kendeng. Termasuk meminta Presiden menindak Gubernur

JAKARTA, BINADESA.ORG–Upaya Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan dan pengggunaan sumber-sumber agraria khususnya dalam hal penguaasan, pemilikan dan penggunaan tanah, adalah melalui progam reforma agraria dan perhutananan sosial sebagai jalan redistribusi tanah kepada petani. Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

LAMPUNG, BINA DESA.ORG—“Akhirnya panggung pengadilan kriminalisasi perjuangan petani untuk mempertahankan hak atas tanahnya di Pengadilan Negeri Menggala sudah selesai. Sujarno dan Hasanudin di Vonis 2 tahun. Sukirman dan Sukirji di vonis 2 tahun 4 bulan. Pendeta Sugianto di vonis 1 tahun 6 bulan. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua, yang membuat kami tetap semangat dan

JAKARTA, BINA DESA.ORG– Konflik agraria tak pernah surut di Republik ini, ratusan terjadi tiap tahunnya. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik agraria menyisakan banyak persoalan, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.