BANTEN, BINADESA.ORG–Kebijakan privatisasi di sektor agraria terus memakan korban. Minggu lalu dibulan Februari 2017, Enam orang warga Cadas Sari – Baros, Serang – Pandeglang, Banten H. Ahmad Buseri, Ustadz Dayat, Ustadz Hasan, H. Nurhadi, Ustadz Uci ditangkap tanpa proses yang jelas. Ke-6 (enam) warga ini dikriminalisasi dengan tuduhan tuduhan penggerakan massa dan pengerusakan. Bahkan tiga […]
CIREBON, BINADESA.ORG–Sejak Oktober tahun lalu hingga Maret nanti, Indonesia sedang dilalui angin muson barat, yakni angin yang berhembus dari barat laut-utara (kawasan Asia) menuju selatan akibat adanya perbedaan tekanan udara karena posisi matahari berada di selatan. Angin yang berhembus dari utara melalui lautan dan samudera membawa banyak uap air bersamanya sehingga berimbas pada datangnya musim
Nelayan Cirebon Sulit Melaut Akibat Gelombang Tinggi Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG—Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, Solidaritas Perempuan, KPA, BINA DESA, CREATA, SHI, HuMA, JATAM, IGJ, KPRI, SPRI, debtWatch Indonesia dan Kontras mengingatkan agar pemerintah melaksanakan amanat konstitusi dan memenuhi hak atas air rakyat. Hal ini terkait dengan dibatalkannya Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air
Mengawal Negara Laksanakan Amanat Konstitusi, Penuhi Hak Atas Air Rakyat (1) Read More »
MAJENE, BINADESA.ORG–Sulit dipungkiri, dengan tergerusnya pengetahuan lokal (local knowledge) para petani terkait budidaya pertanian, serta banyaknya bantuan input kimia bagi petani yang juga banyak menimbulkan masalah, menjadikan petani kian kelimpungan dalam mengatasi masalahnya. Efek yang paling kentara ialah petani tak berdaya menangani serangan hama. Selain itu, petani tidak bisa berpikir aktif dalam menemukan solusi terhadap
Kembali ke Kearifan Lokal, Kunci Pertanian Berkelanjutan Read More »
TANGERANG, BINADESA.ORG–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo saat ini serius mempercepat pembentukan Holding Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut mengantisipasi jumlah yang kian menjamur hingga lebih dari 22.000 BUMDes. “Pentingnya holding BUMDes adalah untuk memastikan bahwa setiap BUMDes tidak hanya papan nama saja. BUMDes payung hukumnya sudah ada, dan
Menteri Desa PDDT, Percepat Bentuk Holding BUMDes Read More »
PATI, BINADESA.ORG- Perjuangan warga Pati dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo tak seperti anggapan beberapa pihak, bahwa penolakan pabrik semen yang dilakukan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) hanya terhadap PT. Semen Indonesia. Kamis, 26 Januari 2016, pukul 08.00 pagi, ratusan petani akan turun ke sawah di Desa Brati,Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Panen
Buktikan Kesuburan Lereng Pegunungan Karst Pati, Petani Panen Padi Bersama Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG- Perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat pasca putusan MK 35 terus meningkat dibandingkan sebelum adanya putusan MK 35. Data Epistema Institute seperti yang tercantum dalam Outlook Epistema 2017 menunjukkan bahwa terdapat 69 produk hukum
Ada 69 Produk Hukum Daerah Baru tentang Masyarakat Adat Pasca Putusan MK 35 Tahun 2012 Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG– Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap Indonesia-European Union- Comprehensive Economic Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang sedang dirundingkan saat ini. Hal ini karena Pemerintah Indonesia belum pernah melakukan analisis dampak terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan dari kerjasama yang akan dibangun tersebut. Desakan ini disampaikan
Indonesia harus berani Bekukan Perundingan dengan EU CEPA Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG–Organisasi masyarakat sipil sebanyak 67 seperti WALHI, KPA, Bina Desa, LBH, Kontras, API, IHCS dan lainnya, serta 52 individu dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pencinta lingkungan, pengacara yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng, dalam konferensi persnya di EKNAS WALHI di Jakarta pada 16 Januari lalu, mengingatkan kepada pemerintah Daerah Jawa Tengah
Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (1) Read More »
KENDAL, BINADESA.ORG—Persoalan pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah ternyata menjalar kemana-mana, yang kemudian menyebabkan keresahan warga bahkan sampai ada yang di penjara, dikriminalkan. Masyarakat desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah beberapa tahun ini direpotkan dengan masalah serius sejak lahan garapannya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat yang merupakan petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan lahannya. Cerita
Kriminalisasi: Petani Kendal di Hukum 8 tahun dan Denda 10 Milyar Rupiah Read More »