Bina Desa

Indonesia harus berani Bekukan Perundingan dengan EU CEPA

JAKARTA, BINADESA.ORG– Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap Indonesia-European Union- Comprehensive Economic Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang sedang dirundingkan saat ini. Hal ini karena Pemerintah Indonesia belum pernah melakukan analisis dampak terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan dari kerjasama yang akan dibangun tersebut. Desakan ini disampaikan […]

Indonesia harus berani Bekukan Perundingan dengan EU CEPA Read More »

Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (1)

JAKARTA, BINADESA.ORG–Organisasi masyarakat sipil sebanyak 67 seperti WALHI, KPA, Bina Desa, LBH, Kontras, API, IHCS dan lainnya, serta 52  individu dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pencinta lingkungan, pengacara yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng, dalam konferensi persnya di EKNAS WALHI di Jakarta pada 16 Januari lalu, mengingatkan kepada pemerintah Daerah Jawa Tengah

Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (1) Read More »

Kriminalisasi: Petani Kendal di Hukum 8 tahun dan Denda 10 Milyar Rupiah

KENDAL, BINADESA.ORG—Persoalan pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah ternyata menjalar kemana-mana, yang kemudian menyebabkan keresahan warga bahkan sampai ada yang di penjara, dikriminalkan. Masyarakat desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah beberapa tahun ini direpotkan dengan masalah serius sejak lahan garapannya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat yang merupakan petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan lahannya. Cerita

Kriminalisasi: Petani Kendal di Hukum 8 tahun dan Denda 10 Milyar Rupiah Read More »

MUSRENA ajang partisipasi perempuan dalam pembangunan Gampong di Aceh Barat

  MEULABOH, BINADESA.ORG—Selama ini dalam menjaring aspirasi dan peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), dengan berbagai tingkatan dari desa, kecamatan,  kabupaten, hingga nasional. Namun dalam pelaksanaannya musrenbang masih banyak terdapat kekurangan, seperti minimnya aspirasi perempuan, anak dan disabilitas. Pandangan atas musrenbang yang hanya dianggap formalitas, karena dalam prosesnya keterlibatan

MUSRENA ajang partisipasi perempuan dalam pembangunan Gampong di Aceh Barat Read More »

Ibu-Ibu Jamaah Majelis Taklim di Agam Mulai Mengenal Pertanian Alami

AGAM, BINADESA.ORG-Tidak hanya petani yang mendapatkan pendidikan mengenai pertanian. Pada Rabu, 4 Januari 2017, ibu-ibu jamaah majelis taklim di Desa Lubuk Aua, Kecamatan Agam, Sumatera Barat pun mendapatkan materi mengenai pertanian, khususnya pertanian alami. Tidak ketinggalan, beberapa mahasiswa sekolah tinggi kesehatan di Bukttinggi pun turut mengikuti pelatihan ini. Kegiatan yang menjadi bagian dari peningkatan kualitas

Ibu-Ibu Jamaah Majelis Taklim di Agam Mulai Mengenal Pertanian Alami Read More »

Peluang dan Tantangan UU Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis

Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian dari Saudara  Mohamad Shohibuddin , beliau merupakan pemikir muda dari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) dan Pusat Studi Agraria (PSA), Institut Pertanian Bogor (IPB). BINADESA.ORG merasa perlu untuk mempublikasikan tulisan ini, karena setelah dua tahun sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) di sahkan, membawa berbagai konsekuensi politik, ekonomi,

Peluang dan Tantangan UU Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis Read More »

Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Presiden yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat Miskin (1)

JAKARTA, BINADESA.ORG—Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama anggota Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyelenggarakan peluncuran Jaringan Bantuan Hukum Agraria dan Laporan Akhir Tahun 2016 mengenai situasi keagrarian di Indonesia pada minggu pertama Januari 2017. Laporan akhir tahun itu  berjudul “Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan” disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika. Hadir sebagai panelis ahli

Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Presiden yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat Miskin (1) Read More »

Dana Desa Di Dorong Untuk Mendukung Pertanian Alami

AGAM, BINADESA.ORG—Komunitas Petani Alami (KPA) Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada akhir tahun 2016, yakni tanggal 13-19 Desember menggelar dua kegiatan penting bagi keberlanjutan pertanian alami. Kegiatan tersebut adalah Musyawarah Besar I (pertama) dan pelatihan kader untuk pengurus dan anggota kelompok tani. Pertanian alami menjadi salah satu aktivitas yang dapat mengubah sistem sosial, budaya, ekonomi dan

Dana Desa Di Dorong Untuk Mendukung Pertanian Alami Read More »

Rakyat Kecil Penjaga Pangan Keluarga, Basis Kedaulatan Pangan

BANTUL, BINADESA.ORG—Hingga saat ini kedaulatan pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam Nawa Cita sesungguhnya hanya menyentuh kebijakan luaran saja, tanpa ada aksi pemberdayaan petani  dan memperkuat sektor pertanian. Karena kedaulatan pangan harus juga dimaknai sebagai politik pertanian yang lebih memihak kepada petani, perempuan dan laki-laki tidak semata pada soal ketersediaan pangan, impor maupun ekspor pangan,

Rakyat Kecil Penjaga Pangan Keluarga, Basis Kedaulatan Pangan Read More »

Penguatan Kolaborasi Ekonomi Dibahas pada ASEAN Cooperative Business Forum 2016

MANILA, BINADESA.ORG–Acara 6th ASEAN+2 Cooperative Business Forum 2016 (ACBF 2016) berhasil dilaksanakan pada tanggal 29-30 November 2016 lalu di Manila, Filipina. Kegiatan yang terlaksana atas kerja sama berbagai lembaga pemerintah, organisasi tani, koperasi, serta LSM internasional ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 15 negara. Ini merupakan ACBF pertama kalinya yang melibatkan organisasi tani. Perwakilan

Penguatan Kolaborasi Ekonomi Dibahas pada ASEAN Cooperative Business Forum 2016 Read More »