JAMBI, Kompas.com – Alih fungsi sawah di Provinsi Jambi sudah sangat masif hingga mencapai lebih dari 75.000 hektar, dari total luas sawah 191.774 hektar. Banyak petani mengubah sawahnya menjadi kebun sawit dan karet, serta menjualnya ke perusahaan-perusahaan perkebunan. Berdasarkan data Yayasan Setara, lembaga yang bergerak pada bidang advokasi petani, perubahan peruntukan lahan sawah pada tiga […]
Alih Fungsi Sawah Memprihatinkan Read More »
Aksi koalisi masyarakat menolak swastanisasi air jakarta (FPPI, KRUHA, Walhi, JRMK, SBMI, Solidaritas Perempuan, SP PDAM), diterima oleh pemerintah provinsi jakarta, kami diterima oleh biro umum (Bpk Yusda), biro sarana dan prasarana (Bpk Djatnaka dan Bpk Larry Daniel). Kami kecewa karena kami gagal menemui Foke, sebab Foke ada rapat paripurna di DPRD jakarta, kekecewaan kami
Pemda Jakarta Diminta Menghentikan Swastanisasi Air Read More »
Budayawan sekaligus Novelis kenamaan Ahmad Tohari menyatakan prihatin dengan kondisi kaum tani di Indonesia. Thohari menyatakan memang Negara tidak pernah berpihak kepada petani. Disamping itu ada masalah kebudayaan dimana dalam strata sosial yang dilanggengkan petani selalu di imagekan dalam strata sosial terendah sehingga kebudayaan yang semacam itu makin menyudutkan kaum tani dan dunia pertanian di
Ahmad Tohari : Petani Tidak Pernah Dianggap Read More »
Karyono, nelayan dari Karawang, Jawa Barat, dan Masnun, nelayan Semarang, Jawa Tengah menyebut bahwa keberadaan perusahaan mengahcurkan ekologi laut dan pesisir. Pencemaran dan eksploitasi yang dilakukan perusahaan di pesisir menimbulkan kerusakan dan merugikan penghidupan ekonomi masyarakat setempat. Hal itu terungkap dalam kesaksian mereka di Mahkamah Konstitusi ketika sidang gugatan uji materi UU 27/2007 Undang-Undang No.
Penderitaan Masyarakat Pesisir Semarang Dan Karawang Read More »
(Jakarta, BINA DESA,10/08/010) ADB melalui ekonomnya Edimon Ginting menyatakan agar Indonesia tidak perlua menghawatirkan beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp. 1.625 trilyun. Hal tersebut karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 trilyun. Namun demikian, INFID menilai pernyataan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB terkait posisi
ADB: Indonesia Tak Perlu Risaukan Beban Hutang Luar Negeri Read More »
Pada Agustus depan, Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah akan membagikan tanah seluas 270 hektar tanah di Cilacap kepada 5.014 kepala keluarga di wilayah itu. Tanah tersebut secara hak guna usaha dimiiki PT Rumpun Sari Antan (Kodam IV Diponegoro) tapi masuk sengketa dengan masyarakat. Perusahaan tersebut memegang hak guna usaha seluas 1300 hektar tapi seluas 270
270 Hektar Tanah HGU Kodam Diponegoro Akan Diserahkan ke Masyarakat Read More »
(Jakarta/BINADESA) Sekretaris Jenderal Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHSC) Gunawan mengatakan bahwa tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap petani dalam sengketa pertanahan cukup tinggi. Dari 4.000 kasus pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM sejak 2009, sebanyak 62 persen atau 3.000 di antaranya terjadi pada konflik agraria dan lingkungan hidup. “Beberapa aktivis petani
62 Persen Kasus Pelanggaran HAM Terjadi di Wilayah Konflik Agraria Read More »
Dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-35 tahun banyak kalangan berharap agar Bina Desa tetap konsisten membangun kemandirian dan kedaulatan perdesaan demi kedaulatan bangsa dengan tetap mempertahankan pluralitas dan musyawarah. Secara khusus Gunawan Wiradi menyatakan harapannya; “Yang harus dipertahankan oleh BINA DESA adalah pluralitas dan musyawarah yang memang menjadi ciri BINA DESA.” Ujar Gunawan Wiradi. Namun
35 Tahun Bina Desa: Mempertahankan Pluralitas dan Musyawarah, Mendorong Kemandirian Read More »
“Dalam pertanian alami menjaga harmoni dan organisme kehidupan itu prinsip” Bersama 40 petani laki-laki dan perempuan yang datang dari Sulawesi, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bina Desa kembali melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan pertanian alami bersama “resi” pertanian alami dari Korea, Dr. Cho. “Pesertanya kali ini adalah para petani pendidik dari daerah dampingan
Pelatihan Pendidikan Pertanian Read More »
Kebijakan pangan nasional yang diambil pemerintah saat ini dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap petani. Kebijakan yang ada juga tidak mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional, tetapi lebih ke arah politik pencitraan dengan adanya kebijakan bebas bea masuk pangan impor, konversi lahan berorientasi industri, dan tiadanya perlindungan pada petani kecil. Petani kecil pun bisa dipastikan makin
Tanpa Perlindungan, Petani Makin Tergilas Kepentingan Industri Read More »