Bentrok di Sumsel, Tujuh Orang Tewas

Jakarta – Sebuah bentrokan maut antara warga dengan petugas keamanan atau satpam PT Sumber Wangi Alam (SWA) di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, menyebabkan tujuh orang tewas. (Kamis, 21/11)

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, peristiwa tersebut terjadi Kamis (21/04/2011). Tujuh orang tewas terdiri tiga orang warga dan empat orang satpam perusahaan. Korban yang tewas itu Syafei (18) dan Matchan bin Sulaiman (21). Sedangkan satu warga lainnya belum diketahui identitasnya. Sedangkan pihak satpam perusahaan pun hingga kini belum diketahui identitas korban yang tewas.

Bentrokan ini kemungkinan besar dipicu oleh konflik lahan antara warga dengan pihak perusahaan. Sebab di akhir tahun 2010 lalu, warga Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan panen di perkebunan sawit milik PT Sumber Wangi Alam (PT SWA). Bahkan, saat itu, panen yang dilakukan warga di kebun inti PT SWA seluas 298 hektar, diawasi satu pleton anggota Brimob.Pihak perusahaan pernah menangkap warga yang mencuri sawit, tapi warga kemudian menyandera karyawan perusahaan dan meminta teman-teman yang ditangkap dibebaskan.

Bupati Lamban Antisipasi

Sementara itu Komnas HAM sangat menyesalkan sikap Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ishak Mekki yang lamban mendeteksi benih kekerasan dari konflik lahan di Mesuji, OKI, Sumatra Selatan. Konflik itu akhirnya berujung pada bentrokan dan mengakibatkan tujuh orang tewas.

“Kami mendengar kasus lahan antara PT SWA dengan warga Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, OKI, sudah lama berlangsung. Bahkan sebelumnya ada panen massal terhadap kebun sawit yang dilakukan warga di atas lahan yang tengah disengketakan,” kata anggota Komnas HAM Nurkholis seperti dilansir  detikcom, Jumat (22/2011).

“Itu artinya sejak awal sudah dapat dideteksi kemungkinan adanya kasus kekerasan. Kami sangat menyesalkan lambannya sikap Bupati OKI terhadap kasus tersebut,” imbuh Nurkholis. Nurkholis mendesak Bupati OKI bertanggungjawab dengan segera menyelesaikan bentrokan tersebut. Komnas HAM juga meminta pihak kepolisian semaksimal mungkin mencegah meluasnya bentrokan.

“Polisi harus mampu mencegah konflik jangan sampai meluas, sehingga harus hati-hati dalam mengambil tindakan atau tidak terkesan diskriminatif dalam penegakan hukum,” ujar Nurkholis.

Menurut Nurkholis, Komnas HAM dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke lokasi konflik. “Saat ini kami mengumpulkan data awal, dan secepatnya akan turun ke lapangan. Kami menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus ini,” ujar mantan Direktur LBH Palembang ini.***

 

ARTIKEL TERKAIT

HTNM Gelar Pendidikan Advokasi Bagi Petani

Inisiatif Komunitas Swabina Pedesaan Sallasae Dalam Menyelenggarakan Kemah Pemuda

Belajar dari Laos: Menjaga, Mengelola Kesuburan Tanah dan Mengelola Hama Secara Alternatif

FPAR: Pentingnya Dokumentasi Pengetahuan Bagi Perempuan Pejuang Kedaulatan Pangan

Belajar Bersama AsiaDHRRA: Memahami Agroekologi, Advokasi Kebijakan dan Keterlibatan Konstruktif

Perluas Komunitas, KSP Lungkong Berganti Nama Menjadi PIDATO