Bina Desa

Penderitaan Masyarakat Pesisir Semarang Dan Karawang

Leave a Comment / Uncategorized /

Karyono, nelayan dari Karawang, Jawa Barat, dan Masnun, nelayan Semarang, Jawa Tengah menyebut bahwa keberadaan perusahaan mengahcurkan ekologi laut dan pesisir. Pencemaran dan eksploitasi yang dilakukan perusahaan di pesisir menimbulkan kerusakan dan merugikan penghidupan ekonomi masyarakat setempat. Hal itu terungkap dalam kesaksian mereka di Mahkamah Konstitusi ketika sidang gugatan uji materi UU 27/2007 Undang-Undang No. […]

Penderitaan Masyarakat Pesisir Semarang Dan Karawang Read More »

ADB: Indonesia Tak Perlu Risaukan Beban Hutang Luar Negeri

Leave a Comment / Berita /

(Jakarta, BINA DESA,10/08/010) ADB melalui ekonomnya Edimon Ginting menyatakan agar Indonesia tidak perlua menghawatirkan beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp. 1.625 trilyun. Hal tersebut karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 trilyun. Namun demikian, INFID menilai pernyataan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB terkait posisi

ADB: Indonesia Tak Perlu Risaukan Beban Hutang Luar Negeri Read More »

270 Hektar Tanah HGU Kodam Diponegoro Akan Diserahkan ke Masyarakat

Leave a Comment / Uncategorized /

Pada Agustus depan, Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah akan membagikan tanah seluas 270 hektar tanah di Cilacap kepada 5.014 kepala keluarga di wilayah itu. Tanah tersebut secara hak guna usaha dimiiki PT Rumpun Sari Antan (Kodam IV Diponegoro) tapi masuk sengketa dengan masyarakat. Perusahaan tersebut memegang hak guna usaha seluas 1300 hektar tapi seluas 270

270 Hektar Tanah HGU Kodam Diponegoro Akan Diserahkan ke Masyarakat Read More »

62 Persen Kasus Pelanggaran HAM Terjadi di Wilayah Konflik Agraria

Leave a Comment / Berita /

(Jakarta/BINADESA) Sekretaris Jenderal Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHSC) Gunawan mengatakan bahwa tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap petani dalam sengketa pertanahan cukup tinggi. Dari 4.000 kasus pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM sejak 2009, sebanyak 62 persen atau 3.000 di antaranya terjadi pada konflik agraria dan lingkungan hidup. “Beberapa aktivis petani

62 Persen Kasus Pelanggaran HAM Terjadi di Wilayah Konflik Agraria Read More »

35 Tahun Bina Desa: Mempertahankan Pluralitas dan Musyawarah, Mendorong Kemandirian

Leave a Comment / Berita /

Dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-35 tahun banyak kalangan berharap agar Bina Desa tetap konsisten membangun kemandirian dan kedaulatan perdesaan demi kedaulatan bangsa dengan tetap mempertahankan pluralitas dan musyawarah. Secara khusus  Gunawan Wiradi menyatakan harapannya;  “Yang harus dipertahankan oleh BINA DESA  adalah pluralitas dan musyawarah yang memang menjadi ciri BINA DESA.” Ujar Gunawan Wiradi. Namun

35 Tahun Bina Desa: Mempertahankan Pluralitas dan Musyawarah, Mendorong Kemandirian Read More »

Pelatihan Pendidikan Pertanian

Leave a Comment / Berita /

“Dalam pertanian alami menjaga harmoni dan organisme kehidupan itu prinsip” Bersama 40 petani laki-laki dan perempuan yang datang dari Sulawesi, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bina Desa kembali melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan pertanian alami bersama “resi” pertanian alami dari Korea, Dr. Cho. “Pesertanya kali ini adalah para petani pendidik dari daerah dampingan

Pelatihan Pendidikan Pertanian Read More »

Tanpa Perlindungan, Petani Makin Tergilas Kepentingan Industri

Leave a Comment / Uncategorized /

Kebijakan pangan nasional yang diambil pemerintah saat ini dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap petani. Kebijakan yang ada juga tidak mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional, tetapi lebih ke arah politik pencitraan dengan adanya kebijakan bebas bea masuk pangan impor, konversi lahan berorientasi industri, dan tiadanya perlindungan pada petani kecil. Petani kecil pun bisa dipastikan makin

Tanpa Perlindungan, Petani Makin Tergilas Kepentingan Industri Read More »

Bunga KUR Tinggi

Leave a Comment / Berita /

  Tingkat suku bunga kredit usaha rakyat terlalu tinggi bagi petani. Akibatnya, tidak banyak petani yang memanfaatkan fasilitas tersebut sekalipun ada kemudahan dalam akses kredit karena bisa mendapat pinjaman tanpa agunan. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Hortikultura Nasional Karen Tambayong, Senin (7/5), di Jakarta, tingginya bunga kredit usaha rakyat (KUR) menunjukkan pemerintah belum menganggap penting sektor

Bunga KUR Tinggi Read More »

Harapan dan jalan terjal PP Reforma Agraria

Leave a Comment / Uncategorized /

Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto menyatakan pembahasan RPP Reforma Agraria sudah selesai. Bahan RPP tinggal dibicarakan di Sidang Kabinet. “Dengan terbitnya payung hukum ini bakal memberikan jaminan keadilan atas tanah terhadap rakyat. Peraturan ini memungkinkan memberikan akses kepada masyarakat untuk menguasai atau memiliki tanah,” ujarnya kepada media ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa

Harapan dan jalan terjal PP Reforma Agraria Read More »