Proyek rekalamasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya dinilai rawan korupsi, dampak negative yang paling nyata adalah terampasnya hak kelola nelayan tradisional; hilangnya asset dan kontrol sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan yang selama ini sudah terpuruk. Dari data yang berhasil dihimpun gerakan Gerakan Rakyat Anti Reklamasi Pesisir Pantai Indonesia menunjukan, di Jakarta misalnya, kegiatan reklamasi […]

Upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah rupanya seperti istilah jauh panggang dari api. Anggaran untuk pengentasan kemiskinan terus naik setiap tahunnya, namun penurunan angka kemiskinan justeru tidak signifikan, kalau tidak boleh di sebut justeru kantong-kantong kemiskinan makin meluas di desa-desa. Sementara ditengah sebagian besar orang miskin di sektor pertanian pedesaan berpendidikan rendah dan juga berketrampilan rendah,

“Indonesia akan mengusung setidaknya dua agenda yang ingin dicapai dalam KTM Ke-9 di Bali, yaitu fasilitas perdagangan dan paket untuk negara-negara kurang berkembang. Ini akan menjadi batu loncatan dalam menyelesaikan isu-isu yang masih tertinggal di bawah agenda WTO, termasuk penyelesaian Putaran Doha,” ujar Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Hal ini dia ungkapkan dalam Pertemuan Kecil Para

Sebuah penelitian yang dilakukan sejak 1960 an menyebutkan, 1,9 juta jenis tanaman diproduksi dan diciptakan oleh petani, berbanding dengan perusahaan benih yang hanya menemukan 720 ribu jenis tanaman. Sementara khusus untuk tanaman pangan, petani bisa menemukan 5000 jenis tanamn pangan, perusahaan hanya 150 jenis saja. Sementara itu bila perusahaan membutuhkan 10 tahun dan sekian juta

Warga Kampung Adat Ciptagelar menikmati nasi bersama seusai bergotong royong menanam padi lokal di areal persawahan Dusun Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (16/11). Benih padi yang ditanam adalah salah satu warisan para leluhur mereka yang hingga kini masih tetap lestari. Ibu pertiwi memberkahi hasil padi melimpah kepada petani Kampung Adat

Persoalan pangan dan agraria beberapa dekade terakhir tampak diabaikan oleh elit pengambil kebijakan. Kedaulatan bangsa yang salah satunya bisa dilihat dari kedaulatan pangan kini jauh panggang dari api. Kedaulatan yang berarti juga hak eksklusif atas kemandirian negara dalam menghormati, memenuhi dan menjaga keamanan dan ketahanan pasokan pangan rakyatnya. Kini diserahkan dengan brutal kepada institusi “anonim”

“Dengan terbitnya PP Reforma agraria nanti diharapkan akan jadi payung guna memberikan jaminan keadilan atas tanah terhadap rakyat. Peraturan ini memungkinkan memberikan akses kepada masyarakat untuk menguasai atau memiliki tanah,” Demikian mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto pernah menyatakan bahwa pembahasan RPP Reforma Agraria sudah selesai. Bahan RPP tinggal dibicarakan di Sidang Kabinet. ujarnya