Konflik Agraria sepanjang 2011 tak kunjung reda, di beberapa dairah konflik laten yang seringkali melibatkan aparat keamaan memakan korban yang tidak sedikit. Di Kebumen dan Ogan hilir adalah yang terbaru. Kriminalisasi terhadap kelompok petani terus berlangsung. Di Sumatera Utara, Sebuah bentrokan maut antara warga dengan petugas keamanan atau satpam PT Sumber Wangi Alam (SWA) di

Kematian tujuh warga Sei Sodong, Ogan Komering Ilir (OKI), akibat konflik agraria menambah daftar panjang korban konflik agraria di tanah air. Padahal, baru sepekan lalu 13 petani Kebumen tertembak saat berhadap-hadapan dengan aparat TNI yang juga dikarenakan konflik agraria. Biasanya, setelah jatuh korban, aspek pidana dari konflik ini segera ditindaklanjuti. Namun, akar masalah utama berupa

Rumusan kebijakan sosial sejatinya adalah soal politik; dalam arti tak melulu berdasarkan pada apa yang berlangsung dari kondisi sosial; karena sifatnya tak pernah “benar-benar”; kondisi sosial dan kebijakan sosial berlangsung selalu dengan ambivalensi dan paradoks; tak jarang kebijakan publik kerap justeru berlaku karena ada kepentingan dari cara pandang kelompok-kelompok yang “jinak-jinak merpati” di kekuasaan; kerap

Masyarakat desa tidak pernah berubah, kondisi sosiologi dalam gerak perubahan idiologi dan idiografi lah yang berbuah. Namun manusia-manusia konkrit di pedesaan tetap saja merupakan sekelompok populasi dengan suatu coak produksi yang khas yang terus-menerus sejak ratusan tahun lalu menjadi penjaga bangsa dan Negara ini, walau pun mereka, masyarakat pedesaan, selalu di abaikan. Masyarakat desa adalah

“Liberalisasi ala MEA akan menjadi boomerang bagi Indonesia. Indonesia akan keteteran lagi sepeti pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).” Hendry Saparini__ekonom. Masyarakat Ekononomi ASEAN (MEA) yang sudah dicanangkan di Singapuran sejak 2007 akhirnya menjadi salah satu agenda dan rekomendasi terpenting yang dihasilkan dalam KTT Asean ke-18 di Jakarta. Negara-negara Asean harus mengupayakan dan taat pada