Pada mulanya 28 Agustus 1932 delapan puluh tahun yang lalu. Delapan puluh tahun yang berjalan menuju kini, ia sebagai manusia pun pernah mengelami guncangan mental dan batin. Sebagai manusia ia juga memiliki tangisan, tetapi dia menahannya. Atau jika menangis, ia menangis sendirian saja. “Laugh! And the world laughs with you. Weep! And you weep alone!” […]

Mohamad Shohibuddin* Dalam satu kesempatan, Kepala BPN RI Joyo Winoto pernah menyatakan bahwa 56% aset negeri ini yang terkait dengan sumbersumber agraria dikuasai oleh hanya 0,2% penduduk. Di pihak lain, sementara rata-rata penguasaan tanah oleh petani kian merosot.Saat ini tercatat 7,3 juta ha tanah yang diindikasikan telantar, di mana 1,3 juta ha di antaranya berupa

Data Buku: ♦ Judul:Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870 ♦ Penulis: Jan Breman ♦ Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014 ♦ Tebal: xvi + 400 halaman ♦ ISBN: 978-979-461-874-5 Globalisasi di tanah Priangan hadir melalui budidaya kopi. Pada level paling bawah atas rantai komoditas global yang menyuplai

Sampai sekarang setidaknya ada 120 perusahaan benih nasional. Sepuluh di antaranya perusahaan besar atau multinasional. Bisnis benih hortikultura terus tumbuh, dengan nilai bisnis Rp 1 triliun per tahun. Tidak besar! Namun, dari nilai bisnis benih yang Rp 1 triliun itu mampu menggerakkan bisnis hortikultura secara keseluruhan dari hulu ke hilir dengan nilai perdagangan Rp 100

Reorientasi Pembangunan PEMBANGUNAN Indonesia harus lebih inklusif melalui pengembangan industrialisasi dan pertanian untuk keluar dari pertumbuhan ekonomi rendah. Hasil kajian sejumlah lembaga penelitian memperlihatkan, pilihan strategi pembangunan pasca reformasi ternyata tidak menjawab permasalahan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen tidak cukup menyerap tenaga kerja muda yang setiap tahun masuk ke pasar kerja. Produktivitas tenaga kerja

Mantan Hakim Konstitusi RI Tahun 2008 s/d Tahun 2013 Prof.Dr. H.Achmad Sodiki , SH., dalam pernyataanya sebagai ahli dalam sidang gugatan (judcial review) Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) mengatakan betapa negara ini masih tak juga berpihak pada petani. Petani menunggu janji-janji, tapi tak pernah dipenuhi. Petani jadi kuli—kini bahkan jadi kuli di

“Malaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia.” (Pidato Presiden Sukarno, Agustus 1960) Sukarno telah lama berujar dengan sepenuh kesadarannya atas kondisi sosio kultural dan geo politik republik kepulauan ini; ”Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang. Sama saja dengan omong

Oleh: Kurtubi RENCANA mengerahkan atau mengundang investor asing untuk membangun kilang bahan bakar minyak bertentangan dengan konstitusi dan, oleh karena itu, harus dibatalkan. Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tak ayal lagi, bahan bakar minyak (BBM) merupakan cabang

Lahan Produktif di Sumsel Beralih Jadi Kebun Sawit PALEMBANG — Alih fungsi lahan pertanian di Sumatera Selatan berdampak serius terhadap kemandirian pangan provinsi tersebut. Kini, Sumsel tak lagi jadi lumbung pangan nasional karena gagal mencapai swasembada pangan. ”Luas dan produktivitas lahan pertanian di Sumsel tidak sebanding dengan jumlah penduduk sehingga provinsi ini gagal swasembada pangan,” kata

Konflik Agraria sepanjang 2011 tak kunjung reda, di beberapa dairah konflik laten yang seringkali melibatkan aparat keamaan memakan korban yang tidak sedikit. Di Kebumen dan Ogan hilir adalah yang terbaru. Kriminalisasi terhadap kelompok petani terus berlangsung. Di Sumatera Utara, Sebuah bentrokan maut antara warga dengan petugas keamanan atau satpam PT Sumber Wangi Alam (SWA) di