Jeneponto, Sulawesi Selatan – “Dulu laut memberi hidup, sekarang laut berubah. Airnya seperti kecap, rumput laut kami memutih, membusuk, dan gagal panen. Tapi siapa peduli?” ujar Syamsiah, seorang petani rumput laut dari Desa Arungkeke, dengan mata berkaca-kaca. Pernyataan itu bukan keluhan biasa. Itu adalah jeritan dari perempuan pesisir yang merasa diabaikan oleh negara dan dijepit […]
BULUKUMBA – Sebanyak tiga puluh orang anggota Jaringan Advokasi Petani Bulukumba berkumpul di Balai KSPS, Desa Salassae, dalam kegiatan bertajuk Finalisasi Kertas Kebijakan dan Pendidikan Advokasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KSPS bersama Jaringan Advokasi Petani Bulukumba atas dukungan Bina Desa ini berlangsung selama tiga hari (23-26/5). Kegiatan dibuka dengan sesi finalisasi kertas kebijakan yang berlangsung
Finalisasi Kertas Kebijakan dan Pendidikan Advokasi Bulukumba Read More »
Setelah melewati rangkaian kegiatan konsolidasi dan penggalian persoalan-persoalan pertanian di Kabupaten Klaten, serta penguatan kapasitas dan penyusunan kertas kebijakan, Sanggar Kebangsaan bersama Jaringan Advokasi Petani Klaten kembali melangkah lebih jauh. Pada tanggal 13 Mei, mereka menggelar forum bertajuk “Review Kertas Kebijakan dan Konsolidasi Advokasi” di Balai Sanggar Kebangsaan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk. Kegiatan ini bertujuan
Memperkuat Suara Petani: Konsolidasi Advokasi dan Pendalaman Kertas Kebijakan di Klaten Read More »
Unduh Kertas Kebijakan disini
Kertas Kebijakan Advokasi Pertanian Alami Klaten Read More »
Unduh Kertas Kebijakan disini
Kertas Kebijakan Advokasi Pertanian Alami Karanganyar Read More »
Jakarta – Di tengah krisis iklim, dominasi korporasi pangan global, dan semakin terkikisnya ruang hidup petani, Bina Desa menggelar seminar “Pengayaan Kedaulatan Pangan bagi Kaum Muda Pedesaan”. Kegiatan ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan panggilan pulang bagi generasi muda untuk kembali mengakar pada tanah, komunitas, dan nilai-nilai kedaulatan atas hidup mereka sendiri. (20/03/2025). Seminar ini menghadirkan
Channel9.id, Jakarta – Komite Rakyat untuk Transformasi Sistem Pangan (TERASI Pangan) mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor komoditas pangan. Sebab, secara konstitusionalitas pandangan ini bertentangan dengan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur pembatasan impor pangan dan komoditas agar tidak merugikan petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha pangan skala kecil
Pembebasan Kuota Impor Pangan oleh Prabowo Disebut Bakal ‘Bunuh’ Petani Read More »
