Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade […]
Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan Read More »
JAKARTA, BINADESA.ORG – Kelompok masyarakat sipil (IGJ, Bina Desa, dan SPI) mendesak pemerintah untuk segera mencabut komitmennya terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini merujuk pada kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya. “Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar
Masyarakat Desak Pemerintah Indonesia untuk Segera Mencabut Komitmen Terhadap WTO Read More »
Jakarta, Bina Desa–Campur tangan negara terhadap pasar akan membuat ekonomi nasional justeru melambat dan bobrok. Rezim-rezim proteksionis dituding telah membuat rakyatnya sendiri sengsara dan kekurangan pangan. Untuk itu globalisasi melalui liberalisasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk tata perekonomian dunia. Benarkah? India dan Cina yang dulu menolak paket globalisasi dan memilih pembangunan berdasarkan artikulasi nasionalnya sendiri,
Di luar dugaan, Konferensi Tingkat Menteri IX WTO di Bali akhirnya berhasil menyepakati Paket Bali. Dirjen WTO Roberto Azevedo dan Ketua Konferensi WTO yang juga Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bungah. Setelah macet 12 tahun tanpa hasil, sebagian agenda Putaran Doha bisa diselesaikan. Roberto dan Gita yakin hasil ini akan mengembalikan kepercayaan 160 anggota WTO
Sebagai negara yang ikut mendirikan WTO (World Trade Organization) Indonesia hari ini justeru menjadi negara dengan kemiskinan parah, ketimpangan yang melampaui ambang batas, ancaman krisis pangan dan kelaparan yang terus menghantui, juga korupsi yang merugikan negara dan rakyat. Jadi apa keuntungan yang kita peroleh selama ini dari WTO? “Paket Bali” yang akhirnya disepekati (07/12)—berisi proposal