Indonesia menjadi negara terbesar keempat dunia di bawah Cina, India, dan Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 255 juta jiwa. Penduduk sebanyak itu memerlukan asupakan makanan, khususnya beras dengan produksi setara padi 68,47 ton gabah kering giling. Dengan jumlah penduduk sebesar itu otomatis para korporat tak ada yang tidak tergiur menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar. Semuanya

Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) mengamanatkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan

 Peringati Hari Pangan Sedunia, BINA DESA : “Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan  Jokowi-JK telah memilih jalan Kedaulatan Pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangannya. Berbeda dengan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono. Hal itu patut di apresiasi. Namun demikian Bina Desa berpandangan bahwa kedaulatan pangan hanya

Mahkamah Konstitusi, JAKARTA–Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) tidak berpihak pada petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori ketika menjadi ahli pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XII/2013 yang menguji UU Pangan. “Tidak ada pasal-pasal dalam UU Pangan yang mengatur tentang petani kecil termasuk mengecualikan mereka dengan korporasi,” ujarnya di hadapan