Bina Desa

UNDROP: Harapan Teguh atau Kenangan Lalu?

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

Images by https://viacampesina.org/en/video-the-un-declaration-on-peasants-rights-undrop-explained/ Pada tanggal 24 Mei 2023 lalu, lima organisasi masyarakat sipil melakukan Seminar Nasional dengan tema “Menyeleraskan UNDROP ke dalam Kebijakan: Upaya Perlindungan Hak Asasi Petani dan Masyarakat Pedesaan di Indonesia”. United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) atau Deklarasi PBB tentang Hak Asasi […]

UNDROP: Harapan Teguh atau Kenangan Lalu? Read More »

Bincang Syukuran 48th Bina Desa: Kiprah Bina Desa Dalam Pembangunan Pedesaan

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

[Img: keceriaan perayaan Bincang Syukuran 48th Bina Desa] Berdiri sejak 20 Juni 1975 Bina Desa merayakan hari jadinya yang ke-48 tahun. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Bina Desa bertekad untuk tetap konsisten melakukan pemberdayaan kepada Insan Pedesaan demi mendorong benih-benih kemandirian, kedaya-mampuan dan terlindunginya hak-hak wong cilik pedesaan, perempuan dan kaum marginal pedesaan lainnya.

Bincang Syukuran 48th Bina Desa: Kiprah Bina Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Read More »

Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara: Gerakan Solidaritas Perempuan Dari Desa Untuk Dunia

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara (JPP Nusantara) merupakan jaringan atau perkumpulan perempuan pertama di Indonesia yang lahir dari gerakan perempuan pedesaan, yang didalamnya termasuk perempuan petani dan nelayan. Setelah melalui proses panjang membangun kesadaran kritis perempuan pedesaan terhadap banyak bentuk ketidakadilan gender akibat patriarki, budaya yang mengakar kuat dalam setiap aspek kehidupan pedesaan. Proses panjang yang

Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara: Gerakan Solidaritas Perempuan Dari Desa Untuk Dunia Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Aturan Bank Tanah ke Mahkamah Agung

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

Sebanyak sebelas organisasi masyarakat sipil melakukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64/2021 tentang Badan Bank Tanah ke Mahkamah Agung di Jakarta. Mereka menilai, aturan ini rawan menciptakan persoalan agraria dan bertentangan dengan UU Pokok Agraria Senin (13/2/23). Kesebelas organisasi tersebut diantaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch Bina Desa, Indonesia Human Right Committee

Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Aturan Bank Tanah ke Mahkamah Agung Read More »

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Atas Penindasan Terhadap Warga Wadas Melawan

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita, Siaran Pers /

Bina Desa – Pada Selasa, 8 Februari 2022, sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo ditangkap oleh aparat kepolisian. Tindakan kekerasan dan penangkapan terjadi bersamaan dengan masuknya ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas untuk membackup BPN yang hendak melakukan pengukuran lokasi rencana penambangan material bagi Bendungan Bener. Sejak 2013, warga Desa Wadas merasa dirugikan dan

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Atas Penindasan Terhadap Warga Wadas Melawan Read More »

JKSP Sulteng Gelar Pemetaan Partisipatif

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

BINADESA – Jaringan komunitas Swabina Pedesaan (JKSP) region Sulawesi Tengah memulai hari pertama Pendidikan Pametaan Partisipatif bertempat di balai pertemuan KSP Sangurara, desa Pombewe, Sigi Biromaru, kabupaten Sigi (22/1). Kegiatan yang sedianya akan berlangsung selama empat hari tersebut diikuti oleh 30 kader dari empat Komunitas Swabina Pedesaan (KSP) di region Sulawesi Tengah seperti Bansr, SoPank,

JKSP Sulteng Gelar Pemetaan Partisipatif Read More »

Press Release: Gugatan terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja Dikabulkan MK

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita, Siaran Pers /

Pada hari Kamis, 24 November 2021 lalu, gugatan tim KEPAL terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja dikabulkan Mahkamah Konstitusi.  MK telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak luas, termasuk menerbitkan peraturan

Press Release: Gugatan terhadap Uji Formil UU Cipta Kerja Dikabulkan MK Read More »

Menagih Janji Pemerintah, Penyintas Loli Raya Ditangkap dan Direpresif Aparat Donggala

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

Dok: mediasulawesi.id Binadesa.org – Donggala. Penyintas Gempa Bumi dan Tsunami Loli Raya diberitakan ditangkap Aparat Polres Donggala saat sedang melakukan aksi di sepanjang jalan Loli Tasiburi, Donggala, Sulawesi Tengah pada hari Senin, 27 September 2021 lalu. Mereka ditangkap dalam kegiatan aksi untuk menagih janji Bupati Donggala untuk bertanggungjawab terhadap penyintas gempa bumi dan tsunami Palu

Menagih Janji Pemerintah, Penyintas Loli Raya Ditangkap dan Direpresif Aparat Donggala Read More »

Sidang MK Lanjutan: Presiden Ingkari Pernyataannya Sendiri, Minta Hakim Konstitusi Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja

Advokasi, Riset & Jaringan, Berita /

Setelah aksi penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) berlangsung luas di wilayah Indonesia setahun yang lalu. Presiden Jokowi memberi pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan Bogor itu dengan disiarkan secara langsung lewat akun youtube Sekretariat Presiden per tanggal 09 Oktober 2020. Dalam pernyataannya Jokowi menyebut demonstrasi penolakan omnibus law UU Ciptaker berlangsung luas di wilayah

Sidang MK Lanjutan: Presiden Ingkari Pernyataannya Sendiri, Minta Hakim Konstitusi Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja Read More »

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Publikasi, Siaran Pers /

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 10 Juni 2021 – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejak masuk dalam Prolegnas pada 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020, hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Proses cepat

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Read More »