Bina Desa

Pemerintah Diminta Tidak “Memutilasi” Urusan Desa ke Berbagai Kementerian

Sebanyak 42 Lembaga Swadaya Masyarakat dan penggiat Desa meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan urusan desa sepenuhnya berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga diminta agar tidak menjadikan urusan desa sebagai proyek semata. “Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena  urusan desa tak […]

Pemerintah Diminta Tidak “Memutilasi” Urusan Desa ke Berbagai Kementerian Read More »

Negara harus sepenuhnya hadir lindungi Petani

  Hidup Petani Indonesia! [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta: Gerakan Petani memenangi gugatan Judicial Review atas UU Perlintan (Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dalam amar putusan yang dibacakan Rabu (5/11), Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 59 (hak sewa), Pasal 70 (kelembagaan petani), dan Pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani). Bina Desa berharap putusan MK ini

Negara harus sepenuhnya hadir lindungi Petani Read More »

Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Jokowi diragukan konsistensinya

Jokowi-JK dinilai telah memunggungi Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman yang digagasnya sendiri. Apa pasalnya? Menteri yang ditempatkan di dua pos tersebut dinilai hanya akan mengurusi bisnis dan tidak memahami batin petani kecil dan nelayan tradisonal. Petani kecil dan nelayan tradisional pun terancam dipinggirkan korporasi. Bina Desa—Jakarta: Aliansi untuk Kedaulatan Pangan menyatakan penunjukan Menteri

Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Jokowi diragukan konsistensinya Read More »

Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan

 Peringati Hari Pangan Sedunia, BINA DESA : “Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan  Jokowi-JK telah memilih jalan Kedaulatan Pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangannya. Berbeda dengan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono. Hal itu patut di apresiasi. Namun demikian Bina Desa berpandangan bahwa kedaulatan pangan hanya

Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan Read More »

“Sebelanga Sawit, Sedikit Kesejahteraan”

Betapa luas perkebunan sawit di indonesia dan di dunia, namun seberapa besar kesejahteraan rakyat yang diberikan oleh sektor ini? Sangat sedikit kalau tak boleh dikatakan sebaliknya, bisnis industri minyak sawit kerap memperparah kemiskinan yang ada. [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta:  Industri sawit telah menghambat kemungkinan reforma agraria. Negara di mana ekspansi sawit memasuki wilayah mereka, di sana pula

“Sebelanga Sawit, Sedikit Kesejahteraan” Read More »

Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Dengan Reforma Agraria

Makalah ini disarikan dari makalah Pidato Ketua Panitia Pengarah Konferensi Nasional Reforma Agraria 2014 “Mengidamkan Reforma Agraria, Mewujudkan Kemandirian Bangsa” oleh Noer Fauzi Rachman, PhD.* Rakyat Indonesia secara keseluruhan selayaknya menyambut abad XXI dengan penuh kegembiraan dan optimisme, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Banyak kelompok rakyat miskin di seantero desa, pinggir kota, di pedalaman maupun

Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Dengan Reforma Agraria Read More »

Pertanian Alami: Mereka Tahu Tapi Belum Mau

Oleh: Acmad Miftah,–Sekretaris Lembaga Bina Desa [dropcap]P[/dropcap]ertanian Alami adalah sistem budidaya pertanian yang menempatkan semua unsur makhluk di alam raya berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Di mana masing-masing akan saling bekerjasama untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Sistem bertani tersebut memang sudah dipraktekkan oleh moyang kita dulu, dan sebagian dari petani-petani sepuh sekarang masih

Pertanian Alami: Mereka Tahu Tapi Belum Mau Read More »

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia

(Oleh: Indonesia for Global Justice dan Sekretariat Bina Desa) Jakarta, 14 Agustus 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Sekretariat Bina Desa mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan proposal subsidi pertanian di WTO. Desakan ini dilakukan atas langkah India yang menolak untuk menandatangani Perjanjian Trade Facilitation akibat proposal subsidi pertanian yang diajukan oleh negara berkembang tidak

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Read More »

Prahara Perampasan Tanah Petani Karawang

Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang [Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA]   Jakarta (30/06/2014): Perampasan tanah oleh korporasi yaitu PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land terhadap tanah petani di Tiga Desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang melahirkan konflik

Prahara Perampasan Tanah Petani Karawang Read More »

Paradigma Kedaulatan Pangan

Paradigma Kedaulatan Pangan (Untuk Komunitas Dampingan Pedesaan) Gagasan kedaulatan pangan sebagai bagian paradigma pembangunan pedesaan persisnya diluncurkan pada World Food Summit 1996 di Roma. Tidak seperti ketahanan dan keamanan pangan yang terbatas pada pendefinisian kepastian kecukupan pangan untuk masyarakat—namun mengabaikan cara dan perolehan pangannya, kedaulatan pangan memastikan hak ekslusif pangan di tangan para produsen pangan

Paradigma Kedaulatan Pangan Read More »