[dropcap]J[/dropcap]akarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang berarti beberapa hari menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR Periode 2009-2014 lalu. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut menjadi korban pasal […]
Menggugat UU Perkebunan Read More »
Sebanyak 42 Lembaga Swadaya Masyarakat dan penggiat Desa meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan urusan desa sepenuhnya berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga diminta agar tidak menjadikan urusan desa sebagai proyek semata. “Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena urusan desa tak
Pemerintah Diminta Tidak “Memutilasi” Urusan Desa ke Berbagai Kementerian Read More »
Hidup Petani Indonesia! [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta: Gerakan Petani memenangi gugatan Judicial Review atas UU Perlintan (Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dalam amar putusan yang dibacakan Rabu (5/11), Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 59 (hak sewa), Pasal 70 (kelembagaan petani), dan Pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani). Bina Desa berharap putusan MK ini
Negara harus sepenuhnya hadir lindungi Petani Read More »
Jokowi-JK dinilai telah memunggungi Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman yang digagasnya sendiri. Apa pasalnya? Menteri yang ditempatkan di dua pos tersebut dinilai hanya akan mengurusi bisnis dan tidak memahami batin petani kecil dan nelayan tradisonal. Petani kecil dan nelayan tradisional pun terancam dipinggirkan korporasi. Bina Desa—Jakarta: Aliansi untuk Kedaulatan Pangan menyatakan penunjukan Menteri
Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Jokowi diragukan konsistensinya Read More »
Peringati Hari Pangan Sedunia, BINA DESA : “Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan Jokowi-JK telah memilih jalan Kedaulatan Pangan (food sovereignty) sebagai pilihan politik pangannya. Berbeda dengan mazhab ketahanan pangan (food security) di era SBY-Boediono. Hal itu patut di apresiasi. Namun demikian Bina Desa berpandangan bahwa kedaulatan pangan hanya
Wujudkan Kedaulatan Pangan: Kembali ke Basis Penuhi Hak Petani atas Pengelolaan Lahan Read More »
Betapa luas perkebunan sawit di indonesia dan di dunia, namun seberapa besar kesejahteraan rakyat yang diberikan oleh sektor ini? Sangat sedikit kalau tak boleh dikatakan sebaliknya, bisnis industri minyak sawit kerap memperparah kemiskinan yang ada. [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta: Industri sawit telah menghambat kemungkinan reforma agraria. Negara di mana ekspansi sawit memasuki wilayah mereka, di sana pula
“Sebelanga Sawit, Sedikit Kesejahteraan” Read More »
Makalah ini disarikan dari makalah Pidato Ketua Panitia Pengarah Konferensi Nasional Reforma Agraria 2014 “Mengidamkan Reforma Agraria, Mewujudkan Kemandirian Bangsa” oleh Noer Fauzi Rachman, PhD.* Rakyat Indonesia secara keseluruhan selayaknya menyambut abad XXI dengan penuh kegembiraan dan optimisme, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Banyak kelompok rakyat miskin di seantero desa, pinggir kota, di pedalaman maupun
Mewujudkan Kedaulatan Bangsa Dengan Reforma Agraria Read More »
Oleh: Acmad Miftah,–Sekretaris Lembaga Bina Desa [dropcap]P[/dropcap]ertanian Alami adalah sistem budidaya pertanian yang menempatkan semua unsur makhluk di alam raya berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Di mana masing-masing akan saling bekerjasama untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Sistem bertani tersebut memang sudah dipraktekkan oleh moyang kita dulu, dan sebagian dari petani-petani sepuh sekarang masih
Pertanian Alami: Mereka Tahu Tapi Belum Mau Read More »
(Oleh: Indonesia for Global Justice dan Sekretariat Bina Desa) Jakarta, 14 Agustus 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Sekretariat Bina Desa mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan proposal subsidi pertanian di WTO. Desakan ini dilakukan atas langkah India yang menolak untuk menandatangani Perjanjian Trade Facilitation akibat proposal subsidi pertanian yang diajukan oleh negara berkembang tidak
Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Read More »
Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang [Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA] Jakarta (30/06/2014): Perampasan tanah oleh korporasi yaitu PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land terhadap tanah petani di Tiga Desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang melahirkan konflik
Prahara Perampasan Tanah Petani Karawang Read More »