Bina Desa

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Pernyataan Sikap, Publikasi, Siaran Pers /

Dengan dalih mendapatkan jalan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income country trap), penyederhanaan regulasi, penyediaan lapangan kerja, efisiensi birokrasi dan mendongkrak investasi, pemerintah mendorong lahirnya sebuah Undang-undang “sapujagat” Cipta Kerja dengan menggunakan metode penyusunan peraturan perundangan Omnibus Law. Sedikitnya terdapat 79 Undang-undang serta kurang lebih 1.229 pasal yang telah disesuaikan. Selain mengandung banyak […]

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Read More »

Kekerasan terhadap petani di tengah Covid-19

Pernyataan Sikap, Publikasi, Siaran Pers /

Dua Petani Tewas, Dua Kritis Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi. Ditengah ancaman krisis pangan akibat wabah Covid19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan sawit. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur

Kekerasan terhadap petani di tengah Covid-19 Read More »

Pernyataan Sikap JKSP Region Sumatera Terhadap Omnibus Law

Pernyataan Sikap, Publikasi, Siaran Pers /

Deli Serdang, 12 Maret 2020 – Kami organisasi rakyat yang tergabung dalam Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan (JKSP) region Sumatera yang terdiri dari: SIMAB Aceh Barat, SHK Lestari Lampung, Koperasi Bangun Ekonomi Sedulur Sumatera Utara, KPMD Deli Serdang, Koperasi Mitra Sejati Simalungun, KPA Agam Sumatera Barat, SNSU Serdang Berdagai, Komunitas Mandiri Pangan Jambi, SPI Bengkulu, Ibnu

Pernyataan Sikap JKSP Region Sumatera Terhadap Omnibus Law Read More »

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

Berita, Publikasi, Siaran Pers /

Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan Read More »

Pernyataan Sikap Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan dan Bina Desa Terkait RUU Pertanahan

Pernyataan Sikap, Siaran Pers /

Dalam rangka Hari Tani Nasional Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan dan Bina Desa mengambil sikap politik untuk menolak upaya perubahan dengan alasan melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) melalui RUU Pertanahan karena RUU Pertanahan seharusnya melaksanakan UUPA 1960. Sikap penolakan ini adalah sebagai salah satu upaya menolak privatisasi dan liberalisasi pertanahan yang akan memberikan

Pernyataan Sikap Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan dan Bina Desa Terkait RUU Pertanahan Read More »

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama

Siaran Pers /

JAKARTA, BINADESA.ORG – Nelayan tradisional dan rakyat di pesisir dan pulau kecil mendapat ancaman global berupa upaya menjual lautan sebagai finansialisasi dan privatisasi lautan dengan selubung menjaga laut. Upaya tersebut secara campur aduk disebut sebagai ekonomi biru yang hari ini mulai didiskusikan tanpa partisipasi penuh rakyat nelayan dalam “Our Ocean Conference.” Acara tersebut dihadiri oleh pemerintah

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama Read More »

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ?

Siaran Pers /

JAKARTA, BINADESA.ORG – Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi bertajuk “Our Ocean Conference” (OOC 2018) pada 29-30 oktober 2018 di Bali. Konferensi tersebut diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah, bersama dengan perusahaan dan lembaga internasional. Mereka berkumpul untuk mendorong berbagai macam agenda eksploitasi terhadap laut seperti Ekonomi Biru, Revolusi Biru, Pertumbuhan Biru,  … atau dalam istilah lain finansialisasi

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ? Read More »

Dunia Tanpa IMF-Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

Siaran Pers /

BALI, BINADESA.ORG – Gerak Lawan sebagai aliansi strategis kelompok masyarakat sipil memanggil Rakyat Indonesia untuk Menggugat : Kehidupan tanpa Bank Dunia, wujudkan kedaulatan pangan dan tegakkan keadilan sosial. Gugatan rakyat adalah respon terhadap agenda pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF dimana Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan tersebut yang dimulai hari ini 10 sampai

Dunia Tanpa IMF-Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial Read More »

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal : Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Siaran Pers /

JAKARTA, BINADESA.ORG – Sejak lama kawasan desa dihisap dan digulung pemodal dan program-program percepatan pembangunan ekonomi yang tak mengenal batas kedaulatan negara. Sudah lama desa tak memiliki hak dan kedaulatan atas ruang hidupnya. Dalam kondisi demikian, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bak oase yang memberikan harapan akan adanya perubahan di desa. Harapan ini disandarkan

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal : Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa Read More »

Kasus Kendeng : Darurat NAWACITA JOKOWI-JK

Siaran Pers /

JAKARTA, BINADESA.ORG–Hari ke-7 Aksi Tenda Kartini Kendeng Depan Istana. Jokowi-JK menawarkan nawacita dalam visi-misinya sebagai calon Presiden – calon Wakil Presiden. Komitmen dan janji pemimpin bangsa, dokumen resmi yang didaftarkan ke KPU dan hutang kepada seluruh warga negara. Dokumen yang kemudian diturunkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan nawacita tersebut setelah

Kasus Kendeng : Darurat NAWACITA JOKOWI-JK Read More »