Bina Desa

Konsep umum, istilah dan sejarah reforma agraria

Agraria sering ditafsirkan sebatas pertanian bahkan lebih sempit lagi tanah pertanian; salah tafsir (fallacy) mana kemudian berkembang menjadi salah-kaprah sejak pemerintah Orde Baru berkuasa di Indonesia.  Secara etimologi (ilmu asal usul kata) istilah agraria berasal dari bahasa Latin “ager” (lapangan, pedusunan, wilayah, tanah negara).  Mirip dengan kata itu adalah “agger” (tanggul penahan, pematang, tanggul sungai, […]

Konsep umum, istilah dan sejarah reforma agraria Read More »

Kesenjangan Kian Melebar; Rakyat Kian Terabaikan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kaku belum menciptakan pemerataan kesejahteraan akibat haluan kebijakan yang didikte kekuatan pasar. Pembangunan industri manufaktur dan pertanian yang stagnan membuat kesenjangan pendapatan melebar. (Kompas; 03/4) Secara faktual, ada dua hal yang bisa dicermati. Pertama: dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa. Penduduk

Kesenjangan Kian Melebar; Rakyat Kian Terabaikan Read More »

Sekilas Globalisasi-Neo Liberalisme

  Jakarta, Bina Desa–Campur tangan negara terhadap pasar akan membuat ekonomi nasional justeru melambat dan bobrok. Rezim-rezim proteksionis dituding telah membuat rakyatnya sendiri sengsara dan kekurangan pangan. Untuk itu globalisasi melalui liberalisasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk tata perekonomian dunia. Benarkah? India dan Cina yang dulu menolak paket globalisasi dan memilih pembangunan berdasarkan artikulasi nasionalnya sendiri,

Sekilas Globalisasi-Neo Liberalisme Read More »

UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani

Melalui Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) pemerintah menilai pemberian hak sewa pada petani lebih berkelanjutan ketimbang hak milik. Hak milik membuat tanah rentan dijual lagi oleh petani. Adanya 4 model kelembagaan petani yang dinaungi pemerintah akan memudahkan menjamin tidak terjadi alih fungsi lahan. Namun demkian petani menilai hal itu sebagai korporatisme negara.

UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani Read More »

Krisis dan Konsolidasi Agraria

“Perjuangan Melawan Penguasa adalah perjuangan melawan lupa.” Milan Kundera. Ekspansi kapitalisme internasional segera saja mengakibatkan hilangnya petani atas tanahnya dan perubahan fungsi tanah, dari tanah dalam kerangka hubungan produksi yang feodalistis – yang oleh Maurice Dobb disebutnya sebagai bentuk-bentuk ekstra ekonomi, yaitu perhambaan/serfdom dan Paul Sweezy yang menekankan pada pertumbuhan produksi untuk pertukaran/exchange – berubah

Krisis dan Konsolidasi Agraria Read More »

Sedikit tentang Revolusi Hijau

Dari sejarah dunia kita dapat menelusuri bahwa program pembaruan agraria itu umurnya sudah lebih dari 2500 tahun dari sejak zaman Revolusi Neolithic sampai Green Revolution (akhir dasa-warsa 1960-an dan awal 1970-an). Terkait Green Revolution (revolusi hijau) kita bisa mencatat bahwa sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah meninggalkan niat politik untuk melakukan pembaruan

Sedikit tentang Revolusi Hijau Read More »

Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia

Pada bulan April ini, paling tidak, terdapat dua momen penting bagi perjuangan pembaruan agraria, yaitu, Hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh pada tanggal 17 April, dan Hari Hak Asasi Petani (HAP) Indonesia pada tanggal 20 April. Sejarahnya, tanggal 17 April 1996 merupakan salah satu hari yang kelam bagi kaum tani di seluruh dunia. Saat itu

Memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional & Hari Hak Asasi Petani Indonesia Read More »

Pembangunan desa berorientasi “kota”

Apakah UU Desa dapat mentransformasikan masyarakat desa ke dalam susunan masyarakat yang lebih sejahtera? Berdaya secara ekonomi dan otonom dalam mengatur wilayah kekuasaan dan kebudayaanya sendiri seperti substansi yang diharapkan? Banyak kalangan menilai UU Desa akan mengakhiri “diskoneksi” dalam proses pembangunan dan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat desa. UU Desa diklaim memberi ruang yang lebih otonom

Pembangunan desa berorientasi “kota” Read More »