Bina Desa, Yogyakarta: UU Desa harus dikawal dalam pelaksanaannya termasuk memberikan kritikan, karena ditemukan cukup banyak tantangan dalam pelaksanaanya. Secara prinsip pelaksanaan UU desa belum ditunjang dengan kesiapan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelembgaan masyarakat desa. Belum lagi situasi desa sedang mengalami penyakit kronis, akibat dr kebijakan sebelumnya baik di sektor kehutanan, penananam modal dan […]

Selasa, 27 oktober 2015, bertempat di Aerotel Smile Hotel Makassar, Bina Desa dan Federasi Petani Sulawesi Selatan (FPSS) melakukan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penguatan organisasi tani, pengembangan pendidikan pertanian alami dan pemasaran produksi petani. Armin Salassa selaku Sekjend FPSS dan Khadafi Badjerey sebagai penanggung jawab Program Wilayah Bina Desa untuk Sulawesi sebagai peanda

Selain diskriminatif terhadap petani kecil, UU ini pun dijadikan celah perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan Bina Desa, Jakarta – Pada Selasa (27/10), sekitar jam 11.00 WIB koalisi Tim Advokasi Keadilan Perkebunan secara resmi mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi. Tergabung dalam advokasi ini Bina Desa bersama Indonesian

Sebanyak 42 Lembaga Swadaya Masyarakat dan penggiat Desa meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan urusan desa sepenuhnya berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga diminta agar tidak menjadikan urusan desa sebagai proyek semata. “Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena  urusan desa tak

  Hidup Petani Indonesia! [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta: Gerakan Petani memenangi gugatan Judicial Review atas UU Perlintan (Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dalam amar putusan yang dibacakan Rabu (5/11), Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 59 (hak sewa), Pasal 70 (kelembagaan petani), dan Pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani). Bina Desa berharap putusan MK ini

Betapa luas perkebunan sawit di indonesia dan di dunia, namun seberapa besar kesejahteraan rakyat yang diberikan oleh sektor ini? Sangat sedikit kalau tak boleh dikatakan sebaliknya, bisnis industri minyak sawit kerap memperparah kemiskinan yang ada. [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta:  Industri sawit telah menghambat kemungkinan reforma agraria. Negara di mana ekspansi sawit memasuki wilayah mereka, di sana pula

Agraria sering ditafsirkan sebatas pertanian bahkan lebih sempit lagi tanah pertanian; salah tafsir (fallacy) mana kemudian berkembang menjadi salah-kaprah sejak pemerintah Orde Baru berkuasa di Indonesia.  Secara etimologi (ilmu asal usul kata) istilah agraria berasal dari bahasa Latin “ager” (lapangan, pedusunan, wilayah, tanah negara).  Mirip dengan kata itu adalah “agger” (tanggul penahan, pematang, tanggul sungai,

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kaku belum menciptakan pemerataan kesejahteraan akibat haluan kebijakan yang didikte kekuatan pasar. Pembangunan industri manufaktur dan pertanian yang stagnan membuat kesenjangan pendapatan melebar. (Kompas; 03/4) Secara faktual, ada dua hal yang bisa dicermati. Pertama: dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa. Penduduk

Monopoli Bisnis di Sektor Air JAKARTA, – Air merupakan milik publik. Oleh karena itu, air tidak bisa dikomersilkan dan upaya mengkomersialkannya bertentangan dengan konstitusi. tapi toh kasus di jakarta menunjukan betapa kuatnya monopoli bisnis di sektor air publik. Muhammad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) di Jakarta, hari Kamis (20/3) menegaskan bahwa