Bina Desa

Deklarasi Petani Pekebun Rakyat Indonesia

DEKLARASI PETANI PEKEBUN RAKYAT INDONESIA Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia “Memperkuat Perkebunan Rakyat Menuju Perkebunan Lestari dan Berkeadilan Sosial” Jakarta, 26-27 April 2017   Kami petani pekebun dan pembela hak petani pada tanggal 26-27 April 2017 telah melakukan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat Indonesia. Konferensi ini diprakarsai oleh Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi […]

Deklarasi Petani Pekebun Rakyat Indonesia Read More »

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri Merespon Pertemuan G20

“Kerjasama Perpajakan dan Reformasi Struktural dalam Perdagangan dan Investasi harus menjadi prioritas Indonesia di G20” Dua hari ini tepatnya tanggal 4-5 September berlangsung pertemuan Puncak G20 di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Presiden Jokowi hadir di pertemuan tersebut. Pertemuan puncak G20 yang mengangkat tema Pembangunan yang inovatif, menyegarkan, terhubung, dan inklusif berlangsung hampir satu tahun

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri Merespon Pertemuan G20 Read More »

Perompakan Merajalela Nelayan Menderita Kerugian Miliaran Rupiah

Nelayan Rajungan Tiga Bulan Tidak Melaut Karena Perompakan Kerugian Mencapai Miliaran dalam Sebulan SERIKAT NELAYAN INDONESIA Nelayan yang merupakan pilar utama sebagai produsen pangan laut dan garda terdepan dalam menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wilayah perairan,  saat ini harus dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang mengancam kesejahteraannya. Persoalan pertama yang mungkin cukup klasik adalah proses produksi

Perompakan Merajalela Nelayan Menderita Kerugian Miliaran Rupiah Read More »

Kronologis Penembakan Terhadap Massa Aksi Hari Ketiadaan Tanah Di Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Pemberitahuan pada hari Senin, Tanggal 28 Maret 2016 kepada Polres Kota Palu untuk memperingati Hari Ketiadaan Tanah Internasional yang akan dilakukan aksi massa sebagai bentuk respon kritis akan ketidakadilan yang dialami oleh petani, buruh dan rakyat penambang dalam pengelolaan sumber daya agraria. Aksi massa ini dilaksanakan oleh Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (FPR

Kronologis Penembakan Terhadap Massa Aksi Hari Ketiadaan Tanah Di Sulawesi Tengah Read More »

US-ASEAN Summit 15-16 Feb: “Jangan Ada Komitmen Tentang TPP”

Jakarta, 15 Februari 2016. Sekelompok organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak membuat komitmen apapun terhadap TPP dalam pertemuan US-ASEAN Summit yang akan dilaksanakan pada 15-16 Februari di California, AS. Mereka juga mengingatkan agar Presiden tidak kembali membuat pernyataan politik yang akan merugikan Indonesia kedepannya. Perjanjian TPP menuai banyak protes dari berbagai

US-ASEAN Summit 15-16 Feb: “Jangan Ada Komitmen Tentang TPP” Read More »

Menggugat UU Perkebunan

[dropcap]J[/dropcap]akarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014, yang berarti beberapa hari menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR Periode 2009-2014 lalu. UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun 2011. Petani tersebut menjadi korban pasal

Menggugat UU Perkebunan Read More »

Prahara Perampasan Tanah Petani Karawang

Usut Tuntas, Tangkap dan Adili Perampasan Tanah Petani di Karawang [Pernyataan Sikap ALIANSI SEPETAK BERSAMA]   Jakarta (30/06/2014): Perampasan tanah oleh korporasi yaitu PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT. Agung Podomoro Land terhadap tanah petani di Tiga Desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang melahirkan konflik

Prahara Perampasan Tanah Petani Karawang Read More »

Petani Kecil Menggugat Takdir

[Siaran Solidaritas] Konflik Agraria masih melanda rakyat desa, rakyat tani, rakyat miskin, rakyat penggarap laki-laki dan perempuan–terus jadi korban dari ekspansi korporasi yang kerap tak bermoral dan anti kemanusiaan. Solidaritas dan empati adalah ruh kebebasan dan keberanian adalah nyawa pergerakan rakyat. Baru hari-hari yang lalu ibu-ibu di Rembang berjibaku dengan aparat menolak kepentingan korporasi di

Petani Kecil Menggugat Takdir Read More »

Permentan Perizinan Food Estate Mendiskriminasikan Petani

Kelompok Kerja Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 15 orang yang mewakili organisasi tani dan organsisasi non-pemerintah, sebagai bagian dari unsur masyarakat yang ada di dalam Dewan Ketahanan meminta agar peremntan perizinanan food astate di tunda. Kelompok Kerja Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui siaran Persnya di Jakarta, 21 April 2010, menilai Rancangan Peraturan Menteri

Permentan Perizinan Food Estate Mendiskriminasikan Petani Read More »

Hentikan Kriminalisasi Petani Dan Jalankan Reforma Agraria Sejati

Petikan SIARAN PERS BERSAMA Aliansi Gerakan Kaum Tani untuk Reforma Agraria “Hentikan Kriminalisasi Petani Dan Jalankan Reforma Agraria Sejati” Kasus Senyerang Jambi, Mesuji Lampung, Takalar Sulawesi, Tasik Jawa Barat dan daerah lainnya semakin meningkat ke arah konflik sosial yang lebih luas. Hal ini terjadi karena tidak ada sama sekali tindakan konkret dari Pemerintah untuk menyelesaikan

Hentikan Kriminalisasi Petani Dan Jalankan Reforma Agraria Sejati Read More »