Bina Desa

Siaran Pers

MEMBELA HAK PETANI, NELAYAN, DAN MASYARAKAT ADAT : KEPAL AJUKAN UJI MATERIL UU CIPTA KERJA

Siaran Pers Bersama Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 19 September 2025. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) sejak 2020 lalu konsisten melakukan serangkaian tindakan advokasi mengawal UU Cipta Kerja. Setelah sebelumnya melakukan permohonan uji formil UU Cipta Kerja, melakukan pemantauan dan pengaduan konstitusional atas pelanggaran putusan melakukan pemantauan pelanggaran putusan MK dalam perkara pengujian formil […]

MEMBELA HAK PETANI, NELAYAN, DAN MASYARAKAT ADAT : KEPAL AJUKAN UJI MATERIL UU CIPTA KERJA Read More »

PERNYATAAN SIKAP KOMITE NASIONAL PEMBARUAN AGRARIA (KNPA)

Mendesak Tanggung Jawab dan Komitmen Politik Presiden dan DPR RI MembenahiPersoalan Struktural Agraria yang Menyebabkan Ketimpangan Sosial dan EkonomiJakarta, 08 September 2025 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyatakan keprihatinan pada situasi krisis politik dan demokrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir, yang mengakibatkan ribuan orang ditangkap dan 10 orang warga-massa aksi meninggal. Tindakan anarkis dan brutal

PERNYATAAN SIKAP KOMITE NASIONAL PEMBARUAN AGRARIA (KNPA) Read More »

PERNYATAAN SIKAP “NAVA ARUTALA”

Menyikapi situasi politik nasional akhir-akhir ini, terutama atas masifnya gerakan pro-demokrasi yang disuarakan rakyat dan direspons secara berlebihan oleh aparat, kami menyampaikan keprihatinan mendalam. Respons represif ini telah menimbulkan korban jiwa, termasuk seorang warga pengemudi ojol yang meninggal secara tragis setelah dilindas mobil Barakuda satuan Brimob Polri. Gelombang kekerasan aparat telah memicu kemarahan publik dan

PERNYATAAN SIKAP “NAVA ARUTALA” Read More »

“Temu Masyarakat Pesisir Jeneponto: Hentikan Perampasan Ruang Masyarakat Pesisir dan Nelayan”

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya pesisir melimpah. Kita dapat menemukan berbagai jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir. Misalnya, ikan laut dan rumput laut. Kekayaan alam tersebut memiliki nilai tinggi bagi masyarakat pesisir karena dapat menunjang berbagai segi kehidupannya, mulai dari

“Temu Masyarakat Pesisir Jeneponto: Hentikan Perampasan Ruang Masyarakat Pesisir dan Nelayan” Read More »

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN

Potensi kerawanan pangan khususnya pangan pokok beras yang harganya melonjak beberapa bulan terakhir menjadi alasan pemerintah melakukan pengadaan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) melalui jalur importasi dengan volume penugasan impor yang terbilang sangat besar, yakni mencapai 3,5 juta ton. Jika penambahan impor sejumlah 1,5 juta setelah sebelumnya Bulog telah ditugaskan melakukan impor sejumlah 2

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN Read More »

Dialog Publik dan Diskusi Media

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pengujian formil UU Omnibus law Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh PEMOHON yang terdiri dari gabungan 15 organisasi masyarakat yaitu Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sajadiwa, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Serikat Petani Kelapa Sawit, Perkumpulan Pemantau Sawit

Dialog Publik dan Diskusi Media Read More »

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 10 Juni 2021 – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejak masuk dalam Prolegnas pada 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020, hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Proses cepat

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Read More »

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan Read More »

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama

JAKARTA, BINADESA.ORG – Nelayan tradisional dan rakyat di pesisir dan pulau kecil mendapat ancaman global berupa upaya menjual lautan sebagai finansialisasi dan privatisasi lautan dengan selubung menjaga laut. Upaya tersebut secara campur aduk disebut sebagai ekonomi biru yang hari ini mulai didiskusikan tanpa partisipasi penuh rakyat nelayan dalam “Our Ocean Conference.” Acara tersebut dihadiri oleh pemerintah

Deklarasi Rembug Rakyat Laut: Rakyat Berdaulat Menjaga Laut Bersama Read More »

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ?

JAKARTA, BINADESA.ORG – Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi bertajuk “Our Ocean Conference” (OOC 2018) pada 29-30 oktober 2018 di Bali. Konferensi tersebut diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah, bersama dengan perusahaan dan lembaga internasional. Mereka berkumpul untuk mendorong berbagai macam agenda eksploitasi terhadap laut seperti Ekonomi Biru, Revolusi Biru, Pertumbuhan Biru,  … atau dalam istilah lain finansialisasi

Our Ocean Conference: Menyelamatkan Laut Dengan Menjual ? Read More »

Scroll to Top