• Jl. Saleh Abud 18-19 Otista, Jakarta Timur Indonesia 13330
Instagram Facebook X-twitter Youtube
Bina Desa

Bina Desa

Publikasi

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN

Publikasi, Siaran Pers /

Potensi kerawanan pangan khususnya pangan pokok beras yang harganya melonjak beberapa bulan terakhir menjadi alasan pemerintah melakukan pengadaan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) melalui jalur importasi dengan volume penugasan impor yang terbilang sangat besar, yakni mencapai 3,5 juta ton. Jika penambahan impor sejumlah 1,5 juta setelah sebelumnya Bulog telah ditugaskan melakukan impor sejumlah 2 […]

HARI PANGAN SEDUNIA: IMPOR BERAS 2023 BUKTI NYATA INDONESIA GAGAL SISTEM PANGAN Read More »

Dialog Publik dan Diskusi Media

Publikasi, Siaran Pers /

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pengujian formil UU Omnibus law Cipta Kerja dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh PEMOHON yang terdiri dari gabungan 15 organisasi masyarakat yaitu Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sajadiwa, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Serikat Petani Kelapa Sawit, Perkumpulan Pemantau Sawit

Dialog Publik dan Diskusi Media Read More »

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law!

Publikasi, Siaran Pers /

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) Jakarta, 10 Juni 2021 – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejak masuk dalam Prolegnas pada 22 Januari 2020 sampai dengan pengundangannya pada tanggal 2 November 2020, hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Proses cepat

Release Pers: Mengawal Demokrasi, Mengawal Konstitusi. Batalkan Omnibus Law! Read More »

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Pernyataan Sikap, Publikasi /

Dengan dalih mendapatkan jalan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income country trap), penyederhanaan regulasi, penyediaan lapangan kerja, efisiensi birokrasi dan mendongkrak investasi, pemerintah mendorong lahirnya sebuah Undang-undang “sapujagat” Cipta Kerja dengan menggunakan metode penyusunan peraturan perundangan Omnibus Law. Sedikitnya terdapat 79 Undang-undang serta kurang lebih 1.229 pasal yang telah disesuaikan. Selain mengandung banyak

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Read More »

Kekerasan terhadap petani di tengah Covid-19

Pernyataan Sikap, Publikasi /

Dua Petani Tewas, Dua Kritis Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi. Ditengah ancaman krisis pangan akibat wabah Covid19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan sawit. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur

Kekerasan terhadap petani di tengah Covid-19 Read More »

Pernyataan Sikap JKSP Region Sumatera Terhadap Omnibus Law

Pernyataan Sikap, Publikasi /

Deli Serdang, 12 Maret 2020 – Kami organisasi rakyat yang tergabung dalam Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan (JKSP) region Sumatera yang terdiri dari: SIMAB Aceh Barat, SHK Lestari Lampung, Koperasi Bangun Ekonomi Sedulur Sumatera Utara, KPMD Deli Serdang, Koperasi Mitra Sejati Simalungun, KPA Agam Sumatera Barat, SNSU Serdang Berdagai, Komunitas Mandiri Pangan Jambi, SPI Bengkulu, Ibnu

Pernyataan Sikap JKSP Region Sumatera Terhadap Omnibus Law Read More »

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

Berita, Publikasi, Siaran Pers /

Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan Read More »

Scroll to Top