WTO telah gagal, itulah kenyataanya. Tidak ada capaian penting untuk membuat tata dunia menjadi lebih adil dan sejahtera bersama-sama. Negosiasi berlangsung dengan tidak demokratis, Negara-negara maju cenderung memaksakan kepentingan nasional ekonominya, semantara Negara miskin dan berkembang ditempatkan pada posisi membeo saja pada kepentingan Negara maju. Satu contoh factual, subsidi negara miskin dan berkembang dibatasi de […]

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Mereka menggugat UU Kehutanan. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar hakim konstitusi Anwar Usman saat persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (10/12/2015). Dalam pertimbangannya, majelis mengabulkan Pasal 50 ayat 3 huruf e dan huruf i karena masyarakat adat

Dengan bekal yang dimilikinya, manusia tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan realitas, tapi ia juga memiliki kemampuan kritis untuk membuat pilihan dan mengubah realitas. Manusia Kritis Dalam Pendidikan Musyawarah Dalam sebuah pertemuan pendidikan di desa Taraju, kabupaten Tasikmalaya ketika itu, Romo Dijktra – salah seorang sesepuh dan pendiri Bina Desa–   tiba-tiba tertawa takjub melihat peserta

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementrian Desa (Puslibangdes Kemendesa) menyelenggarakan diskusi meja bundar dengan topik “Membangun Desa dan Desa Membangun”. Diskusi tersebut melipatkan 24 perwakilan dari aktivis pedesaan, ormas, NGO, pemerintah dan akademisi. Anharudin, ketua penyelenggara diskusi dalam pengantarnya menyampaikan  bahwa forum tersebut digelar sebagai awal dialog kritis antara pemerintah dengan masyarakat sipil untuk memberikan koreksi terhadap konsep dan implementasi pembangunan pedesaan

Oleh: Gunawan* Rabu  5 November 2014, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi tersebut. Putusan ini mengakibatkan dihapuskannya pengaturan hak sewa atas tanah negara yang digarap petani. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga

Kekurangan energi artinya kekurangan konsumsi karbohidrat dan sebagai penggantinya lemak akan terpakai dan protein akan digunakan sebagai sumber energi. Apabila hal ini terus berlanjut, akan terjadi Kurang Energi Protein (KEP) yang ditandai dengan marasmus dan kwaksiorkor. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Energi disebut juga tenaga. Orang yang energik adalah orang yang penuh tenaga sehingga dapat

Putusnya semangat kemandirian dan kedaulatan petani adalah akibat jangka panjangnya dari politik pertanian yang terintegrasi dengan skema ekonomi kapitalistik dalam beberapa dekade terakhir. Belum lagi, lemahnya kuasa petani dalam menembus akses pasar yang adil bagi petani yang diperparah minimnya dukungan pemerintah terkait permodalan, infrastruktur pertanian dan informasi pertanian membuat kondisi pertanian dan petani menjadi kronis