Pemerintah sudah balik badan dari agenda nawacita pertanian. Mengaggap kedaulatan pangan hanya sebagai peningkatan produksi. Tandanya, redistribusi tanah sebebsar 9 juta ha yang direncankan Presiden Jokowi-JK sampai sekarang belum ada kejelasan.  Di sisi lain, justru sektor pasar yang aktif dan seolah memiliki jatah memperluas areal kuasa atas tanah baik di Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Henry

Yogyakarta, Bina Desa: Para pendamping dari Bina Desa berkumpul di Yogyakarta, persisnya di Wisma Semedi (19/1), pertemuan masih akan berlanjut dua hari ke depan. Baik pendamping yang masih aktif mendampingi masyarakat desa bersama Bina Desa mau secara mandiri dan swadaya, sepaham untuk berkumpul dan merefleksikan situasi pedesaan terkini dan tantangannya ke depan. “Situasinya telah banyak

Bina Desa, Sulawesi (13/1) Bina Desa memfasilitasi Pendidikan Paralegal dan advokasi rakyat untuk petani dan mahasiswa di Sulawesi Barat. Kegiatan pelatihan paralegal dan advokasi rakyat tersebut berlangsung 13-15 januari 2016. Acara tersebut dihadiri 30 peserta baik dari kalangan aktivis mahasiswa mau pun petani. Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Suci Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.

“Pemerintah lupa bahwa pertanian Indonesia basisnya adalah pertanian keluarga dan bukan industri. Lebih-lebih kalau kita hitung penyedia pangan non beras, jagung dan kedelai,” ujar Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Menurut Gus Din, panggilan akrabnya, setahun Pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan sektor pertanian dibangun lewat cara-cara industrialisasi pertanian seperti di eranya Rezim Suharto. “Yang itu

Rakyat atau komunitas desa yang kuat adalah syarat mutlak untuk membangun Komunitas Swabina Pedesaan (KSP). Oleh: Kartjono WS* Gagasan pengembangan Komunitas Desa Swabina (KDSB) yang diajukan dalam makalah ini merupakan serangkaian pemikiran teman-teman Bina Desa yang sudah lama menjadi topik pembicaraan dilingkungan Bina Desa. Pemikiran KDSB belum menjadi sebuah konsep baku, tapi baru sebatas gagasan

Pemerintah sudah balik badan dari agenda nawacita pertanian. Mengaggap kedaulatan pangan hanya sebagai peningkatan produksi. Tandanya, redistribusi tanah sebebsar 9 juta ha yang direncankan Presiden Jokowi-JK sampai sekarang belum ada kejelasan.  Di sisi lain, justru sektor pasar yang aktif dan seolah memiliki jatah memperluas areal kuasa atas tanah baik di Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Henry

“Pemerintah lupa bahwa pertanian Indonesia basisnya adalah pertanian keluarga dan bukan industri. Lebih-lebih kalau kita hitung penyedia pangan non beras, jagung dan kedelai,” ujar Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Menurut Gus Din, panggilan akrabnya, setahun Pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan sektor pertanian dibangun lewat cara-cara industrialisasi pertanian seperti di eranya Rezim Suharto. “Yang itu