Sampai sekarang setidaknya ada 120 perusahaan benih nasional. Sepuluh di antaranya perusahaan besar atau multinasional. Bisnis benih hortikultura terus tumbuh, dengan nilai bisnis Rp 1 triliun per tahun. Tidak besar! Namun, dari nilai bisnis benih yang Rp 1 triliun itu mampu menggerakkan bisnis hortikultura secara keseluruhan dari hulu ke hilir dengan nilai perdagangan Rp 100 […]
Simalakama Holtikultura dan Polemik Benih Read More »
Reorientasi Pembangunan PEMBANGUNAN Indonesia harus lebih inklusif melalui pengembangan industrialisasi dan pertanian untuk keluar dari pertumbuhan ekonomi rendah. Hasil kajian sejumlah lembaga penelitian memperlihatkan, pilihan strategi pembangunan pasca reformasi ternyata tidak menjawab permasalahan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen tidak cukup menyerap tenaga kerja muda yang setiap tahun masuk ke pasar kerja. Produktivitas tenaga kerja
Pemilu 2014 akan bergulir, caleg perempuan pun memenuhi kuota, hanya soal kualitasnya bagaimana, itu tak ada jaminan bahwa mereka akan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan dan hak asai manusia. Mereka yang berlatar belakang aktivis sangat kecil, porsinya hanya sekitar 3 persen. Kebanyakan mereka datang dari dinasti atau oligarki kekuasaan. Figur populer lebih mendominasi di 2014 ini.
Caleg Perempuan, lebih baik mana representasi atau kualitas? Read More »
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kaku belum menciptakan pemerataan kesejahteraan akibat haluan kebijakan yang didikte kekuatan pasar. Pembangunan industri manufaktur dan pertanian yang stagnan membuat kesenjangan pendapatan melebar. (Kompas; 03/4) Secara faktual, ada dua hal yang bisa dicermati. Pertama: dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun, pada 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 255 juta jiwa. Penduduk
Kesenjangan Kian Melebar; Rakyat Kian Terabaikan Read More »
Monopoli Bisnis di Sektor Air JAKARTA, – Air merupakan milik publik. Oleh karena itu, air tidak bisa dikomersilkan dan upaya mengkomersialkannya bertentangan dengan konstitusi. tapi toh kasus di jakarta menunjukan betapa kuatnya monopoli bisnis di sektor air publik. Muhammad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KruHA) di Jakarta, hari Kamis (20/3) menegaskan bahwa
Monopoli Bisnis di Sektor Air Read More »
Jakarta, BINADESA–Demi kamanusiaan, mesti ada harapan untuk Satinah. Negara mesti menunjukan sikap membela yang nyata. Dua tajuk rencana media nasional Kompas dan Tempo (27/3) seakan menegaskan betapa pentinganya perkara ini; betapa pentinganya Satinah untuk diselamatkan dari hukuman pancung. Ke depan tak hanya menyelamatkan TKI yang rentan dengan lingkungan kerjanya, tapi penting untuk membenahi struktur ekonomi
Tajuk Rencana untuk Satinah Read More »
Jakarta, Bina Desa–Campur tangan negara terhadap pasar akan membuat ekonomi nasional justeru melambat dan bobrok. Rezim-rezim proteksionis dituding telah membuat rakyatnya sendiri sengsara dan kekurangan pangan. Untuk itu globalisasi melalui liberalisasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk tata perekonomian dunia. Benarkah? India dan Cina yang dulu menolak paket globalisasi dan memilih pembangunan berdasarkan artikulasi nasionalnya sendiri,
Sekilas Globalisasi-Neo Liberalisme Read More »
Mantan Hakim Konstitusi RI Tahun 2008 s/d Tahun 2013 Prof.Dr. H.Achmad Sodiki , SH., dalam pernyataanya sebagai ahli dalam sidang gugatan (judcial review) Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) mengatakan betapa negara ini masih tak juga berpihak pada petani. Petani menunggu janji-janji, tapi tak pernah dipenuhi. Petani jadi kuli—kini bahkan jadi kuli di
Melalui Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) pemerintah menilai pemberian hak sewa pada petani lebih berkelanjutan ketimbang hak milik. Hak milik membuat tanah rentan dijual lagi oleh petani. Adanya 4 model kelembagaan petani yang dinaungi pemerintah akan memudahkan menjamin tidak terjadi alih fungsi lahan. Namun demkian petani menilai hal itu sebagai korporatisme negara.
UU Perlindungan Petani tak Melindungi Petani Read More »
Mahkamah Konstitusi, JAKARTA–Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) tidak berpihak pada petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori ketika menjadi ahli pemohon dalam perkara Nomor 98/PUU-XII/2013 yang menguji UU Pangan. “Tidak ada pasal-pasal dalam UU Pangan yang mengatur tentang petani kecil termasuk mengecualikan mereka dengan korporasi,” ujarnya di hadapan
UU Pangan Tidak Berpihak pada Petani Kecil Read More »