Reforma Agraria

JAKARTA, BINADESA.ORG – Perwakilan Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan melaporkan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia pada pertengahan Agustus 2017 lalu. Pengaduan diterima secara hangat oleh Cut Silvana Desia Dewi yang mencatatat secara terperinci penjelasan dari perwakilan masyarakat Desa Mulya Jaya. Desa Mulya Jaya mengalami konflik pertanahan dengan PT. […]

JAKARTA, BINADESA.ORG–Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ketiga diantara negara-negara anggota G-20. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan distribusi ekonomi secara merata? Karena banyak hal yang menunjukkan bahwa masih terjadinya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Indonesia berada pada urutan keempat soal ketimpangan, berdasarkan data dari Credit Suisse, pada tahun 2016 tercatat

JAKARTA, BINADESA.ORG—Reforma Agraria (RA) sebagai program prioritas nasional sedang giat-giatnya dilaksanakan. Percepatan pelaksanaan kegiatan redistribusi dan legalisasi tanah obyek reforma agrarian, dan penyerahan ijin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial kepada rakyat terus dilakukan. Dengan dilaksanakannya reforma agrarian, diharapkan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, kemiskinan bisa diatasi, dan pembangkitan ekonomi rakyat dapat dilakukan. Melalui penataan pemilikan dan

DENPASAR, BINADESA.ORG- Salah satu agenda yang tercantum dalam Nawacita adalah pelaksanaan reforma agraria. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kemudian mengeluarkan Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 (ditetapkan Mei 2016). Setidaknya ada 5 program prioritas terkait Reforma Agraria; Pertama, Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; Kedua,  Penataan penguasaan dan pemilikan tanah

JAKARTA, BINADESA.ORG—Pertengahan Juli 2017, wakil masyarakat Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan bersama dengan Sekretariat Bina Desa dan Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan pengaduan atas kasus konflik penyerobotan lahan dan kekerasan yang telah dilakukan oleh  PT.Laju Perdana Indah, anak usaha Salim Ivomas Pratama, Indofood. Konflik yang telah berlangsung selama

Ogan Komering Ulu Timur, BINADESA.ORG–Perampasan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan selama 12 tahun ini telah menyebabkan konflik, memakan korban nyawa, kriminalisasi dan tindak  kekerasan yang dialami petani dan warga desa Seperti yang dilaporkan warga kepada Bina Desa,

JAKARTA, BINADESA.ORG- Pengajuan pengujian  (Judicial Review) UU NO. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 41/1999 tentang Kehutanan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 oleh kalangan pengusaha besar yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasa hukumnya Refly Harun dan M. Salman Darwis mencabut

JAKARTA, BINADESA.ORG – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diketahui telah melakukan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Pemohon, keberadaan Pasal 69 ayat (1) tidak konsisten dan

YOGYAKARTA, BINADESA.ORG—Reforma Agraria dan strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran, dimulai daerah dan desa tercantum jelas dalam NAWACITA. Dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Jokowi menargetkan pelaksanaan reforma agraria 9 juta hektar dan perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Secara umum, tujuan program ini yaitu mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan penguasaan