Pasca proklamasi 1945, Hatta menggagas tanah bekas perkebunan Belanda harus diambil alih oleh rakyat. Ironisnya, ia pun yang menjadi ketua delegasi perjanjian KMB yang membuat rakyat harus mengembalikan tanahnya kepada Belanda. Reforma agrarian terutama memang soal politk? Pasca Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia punya semangat kuat melakukan reforma agraria sejati. Bersamaan dengan itu, Indonesia terjebak pada […]

Analisis J Kristiadi di harian ini empat hari lalu menempatkan pemilahan dua paradigma sebagai pangkal kisruh desa dalam dua tahun terakhir: desa membangun dan (pemerintah) membangun desa. Kesimpulan Kris berguna untuk memusatkan penyelesaian persoalan pada pemupukan pertemanan paradigma. Tujuannya, memantik implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui soliditas antarpemimpin, antarkelembagaan, dan pola perilaku

Gagasan perombakan penguasaan atas sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan umum di negara-negara yang baru saja bebas dari kolonialisme. Di negara-negara Asia maupun Timur Jauh, tuntutan ini menjadi isu politik utama dalam gerakan antikolonialisme dan periode kemerdekaan. Perlawanan terhadap praktik agraria yang kapitalistis di Indonesia telah berlangsung sejak

Pembangunan tanpa didahuli pembaruan agraria (Agrarian Reform) apa jadinya? Apa kata dunia? Sementara dunia telah berusaha keras mengupayakan pembaruan agararia sebagai landasan pembangunan—bahkan itu oleh negara-negara yang pada akhirnya berhaluan kapitalisme dalam transformasi pembangunannya—Indonesia sebaliknya, justeru meninggalkan agenda pembaruan agraria yang merupakan landasan bagi pembangunan masyarakat adil-makmur. Salah satu pemikir yang mengkaji secara holistik pembangunan

Politik Pertanian/Agraria di Indonesia, berprinsip, “Pemilikan tanah yang sangat luas oleh seseorang di mana terdapat jumlah penggarap yang besar, adalah bertentangan dengan dasar perekonomian yang adil. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.” “Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan

Perpangkalan Perlu kita ingat bersama bahwa apapun yang hendak dibangun diatas bumi suatu negeri harus mengakar secara sosial-kultural. Harus membumi. Harus mempunyai perpangkalan atau mempunyai akar sosial kultural. Semua manusia yang berada dalam bangunan, sistem yang dibangunya harus merasa “krasan” (at home). Mereka tidak  merasa asing didalam lingkungannya sendiri. Betapapun modernnya sistem yang hendak dibangun

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa), khususnya melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) telah menggunakan kata “Pendamping” sebagai bahasa ungkap untuk mereka yang diasumsikan akan bekerja dengan tenaganya mendampingi pembangunan di desa. Salah satu yang paling riil disebutkan adalah para tenaga pendamping desa akan membantu mengawasi dan mendampingi tiap

Saat ini menurut FAO sekitar 870 juta warga di seluruh dunia mengalami kekurangan pangan alias kelaparan. Hal ini menurut Berstein sangat ironis, karena sesungguhnya produksi pertanian masih bisa mencukupi kebutuhan pangan populusi di dunia ini. Tetapi di sisi lain mengapa kelaparan masih saja meningkat? “Hal ini ditengarai oleh pertumbuhan kapitalisme yang masif dan karena ekonomi

“Eksklusi (red-penyingkiran) bukanlah proses acak, ia distrukturasi oleh relasi kekuasaan atau atas nama orang yang berkuasa” Indonesia dikenal dengan negara yang agraris atau kaya akan sumber pangan karena tanahnya yang subur. Namun, sangat ironis bahwa hingga saat ini Indonesia masih memberlakukan impor pangan. Tidak hanya impor gandum yang notabene tak subur ditanam di tanah Indonesia,