Bina Desa

SNI Sulawesi Barat Konsisten untuk Perjuangan Hak Nelayan

MAMUJU, BINADESA.ORG– Serikat Nelayan Indonesia (SNI) mengadakan acara konsultasi nelayan Sulawesi Barat yang dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju H. Lukman Sanusi. Ia mengatakan data nelayan Kabupaten Mamuju kurang lebih 12.000 orang. Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mempunyai panjang garis pantai kurang lebih dari 228 kilometer. Prosesi acara ini lebih banyak berdialog langsung dengan […]

SNI Sulawesi Barat Konsisten untuk Perjuangan Hak Nelayan Read More »

Reforma Agraria Yang Holistik

DENPASAR, BINADESA.ORG- Salah satu agenda yang tercantum dalam Nawacita adalah pelaksanaan reforma agraria. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kemudian mengeluarkan Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 (ditetapkan Mei 2016). Setidaknya ada 5 program prioritas terkait Reforma Agraria; Pertama, Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; Kedua,  Penataan penguasaan dan pemilikan tanah

Reforma Agraria Yang Holistik Read More »

Perjanjian RCEP Mengukuhkan Dominasi Korporasi

Hyderabad, INDIA, BINADESA.ORG–Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)  saat ini memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017. Perkembangan yang terjadi dalam perundingan RCEP semakin menunjukkan keberpihakan pada korporasi, dan berpotensi untuk memperburuk situasi kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil seperti petani, nelayan, pasien, buruh, pelaku usaha kecil, dan perempuan, di ke-16 negara anggota RCEP.

Perjanjian RCEP Mengukuhkan Dominasi Korporasi Read More »

Komnas HAM di Desak Untuk Respon Cepat Atasi Konflik di Desa Mulya Jaya

JAKARTA, BINADESA.ORG—Pertengahan Juli 2017, wakil masyarakat Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan bersama dengan Sekretariat Bina Desa dan Konsorsium Pembaruan Agraria melaporkan pengaduan atas kasus konflik penyerobotan lahan dan kekerasan yang telah dilakukan oleh  PT.Laju Perdana Indah, anak usaha Salim Ivomas Pratama, Indofood. Konflik yang telah berlangsung selama

Komnas HAM di Desak Untuk Respon Cepat Atasi Konflik di Desa Mulya Jaya Read More »

Perjanjian Ekonomi RCEP Hanya Untungkan Korporasi Pangan

Hyderabad,INDIA-BINADESA.ORG, Tak sedikit kekhawatiran yang disampaikan berbagai pihak terkait negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang saat ini memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017. Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi terdiri sejumlah Ornop dan organisasi masyarakat mengikuti perkembangan perundingan RCEP semakin menunjukkan keberpihakan pada korporasi. Berpotensi untuk memperburuk situasi kehidupan rakyat, khususnya

Perjanjian Ekonomi RCEP Hanya Untungkan Korporasi Pangan Read More »

Rumah dan Tanah Warga Desa Mulya Jaya di Rampas Menjelang Idul Fitri 1438 H

Ogan Komering Ulu Timur, BINADESA.ORG–Perampasan tanah oleh PT. LPI (Laju Perdana Indah) di Desa Mulya Jaya (Talang Linang), Kec. Semendawai Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan selama 12 tahun ini telah menyebabkan konflik, memakan korban nyawa, kriminalisasi dan tindak  kekerasan yang dialami petani dan warga desa Seperti yang dilaporkan warga kepada Bina Desa,

Rumah dan Tanah Warga Desa Mulya Jaya di Rampas Menjelang Idul Fitri 1438 H Read More »

Meluruskan Pemikiran Bung Hatta

Oleh : Suroto* Banyak orang mengenal Bung Hatta sebagai seorang pejuang dan proklamator kemerdekaan. Tapi yang tidak banyak dikenal oleh anak-anak muda sekarang ini adalah bahwa Bung Hatta itu juga seorang bapak koperasi Indonesia. Sumbangsih Bung Hatta terhadap pemikiran demokrasi mengandung dua inti pemikiran, ialah cita-cita negara hukum yang demokratis dan penolakan terhadap individualisme yang

Meluruskan Pemikiran Bung Hatta Read More »

Diminta Perbaiki Permohonan oleh MK, Pengusaha Sawit malah Cabut Gugatan Atas UU 32/2009

JAKARTA, BINADESA.ORG- Pengajuan pengujian  (Judicial Review) UU NO. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 41/1999 tentang Kehutanan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 oleh kalangan pengusaha besar yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasa hukumnya Refly Harun dan M. Salman Darwis mencabut

Diminta Perbaiki Permohonan oleh MK, Pengusaha Sawit malah Cabut Gugatan Atas UU 32/2009 Read More »

Segerakan Reforma Agraria Kawasan Perhutani di Pulau Jawa

YOGYAKARTA, BINADESA.ORG—Reforma Agraria dan strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran, dimulai daerah dan desa tercantum jelas dalam NAWACITA. Dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Jokowi menargetkan pelaksanaan reforma agraria 9 juta hektar dan perhutanan sosial 12,7 juta hektar. Secara umum, tujuan program ini yaitu mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan penguasaan

Segerakan Reforma Agraria Kawasan Perhutani di Pulau Jawa Read More »