Putusnya semangat kemandirian dan kedaulatan petani adalah akibat jangka panjangnya dari politik pertanian yang terintegrasi dengan skema ekonomi kapitalistik dalam beberapa dekade terakhir. Belum lagi, lemahnya kuasa petani dalam menembus akses pasar yang adil bagi petani yang diperparah minimnya dukungan pemerintah terkait permodalan, infrastruktur pertanian dan informasi pertanian membuat kondisi pertanian dan petani menjadi kronis

Bina Desa, Yogyakarta: UU Desa harus dikawal dalam pelaksanaannya termasuk memberikan kritikan, karena ditemukan cukup banyak tantangan dalam pelaksanaanya. Secara prinsip pelaksanaan UU desa belum ditunjang dengan kesiapan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelembgaan masyarakat desa. Belum lagi situasi desa sedang mengalami penyakit kronis, akibat dr kebijakan sebelumnya baik di sektor kehutanan, penananam modal dan

Selasa, 27 oktober 2015, bertempat di Aerotel Smile Hotel Makassar, Bina Desa dan Federasi Petani Sulawesi Selatan (FPSS) melakukan pendatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penguatan organisasi tani, pengembangan pendidikan pertanian alami dan pemasaran produksi petani. Armin Salassa selaku Sekjend FPSS dan Khadafi Badjerey sebagai penanggung jawab Program Wilayah Bina Desa untuk Sulawesi sebagai peanda

Selain diskriminatif terhadap petani kecil, UU ini pun dijadikan celah perusahaan untuk melakukan pembakaran hutan Bina Desa, Jakarta – Pada Selasa (27/10), sekitar jam 11.00 WIB koalisi Tim Advokasi Keadilan Perkebunan secara resmi mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi. Tergabung dalam advokasi ini Bina Desa bersama Indonesian

Sebanyak 42 Lembaga Swadaya Masyarakat dan penggiat Desa meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan urusan desa sepenuhnya berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga diminta agar tidak menjadikan urusan desa sebagai proyek semata. “Pada era sebelumnya, tidak ada kementerian yang fokus mengembangkan perdesaan. Karena  urusan desa tak

  Hidup Petani Indonesia! [dropcap]B[/dropcap]ina Desa—Jakarta: Gerakan Petani memenangi gugatan Judicial Review atas UU Perlintan (Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Dalam amar putusan yang dibacakan Rabu (5/11), Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 59 (hak sewa), Pasal 70 (kelembagaan petani), dan Pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani). Bina Desa berharap putusan MK ini