Gagasan perombakan penguasaan atas sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan umum di negara-negara yang baru saja bebas dari kolonialisme. Di negara-negara Asia maupun Timur Jauh, tuntutan ini menjadi isu politik utama dalam gerakan antikolonialisme dan periode kemerdekaan. Perlawanan terhadap praktik agraria yang kapitalistis di Indonesia telah berlangsung sejak

Pembangunan tanpa didahuli pembaruan agraria (Agrarian Reform) apa jadinya? Apa kata dunia? Sementara dunia telah berusaha keras mengupayakan pembaruan agararia sebagai landasan pembangunan—bahkan itu oleh negara-negara yang pada akhirnya berhaluan kapitalisme dalam transformasi pembangunannya—Indonesia sebaliknya, justeru meninggalkan agenda pembaruan agraria yang merupakan landasan bagi pembangunan masyarakat adil-makmur. Salah satu pemikir yang mengkaji secara holistik pembangunan

Politik Pertanian/Agraria di Indonesia, berprinsip, “Pemilikan tanah yang sangat luas oleh seseorang di mana terdapat jumlah penggarap yang besar, adalah bertentangan dengan dasar perekonomian yang adil. Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.” “Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan