omnibuslaw - Bina Desa

Eksaminasi Publik Terhadap Putusan MK Uji Formil UU Cipta Kerja

Pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Sesuai putusan, Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam batas waktu dua tahun dengan putusan Inkonstitusional Bersyarat. Jika tidak berhasil diperbaiki, UU ini akan menjadi inkonstitusional permanen. Putusan MK tersebut membuktikan bahwa: (1) omnibus law sebagai metode, tahapan pembentukan UU Cipta […]

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Pernyataan Sikap, Publikasi / admin

Dengan dalih mendapatkan jalan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income country trap), penyederhanaan regulasi, penyediaan lapangan kerja, efisiensi birokrasi dan mendongkrak investasi, pemerintah mendorong lahirnya sebuah Undang-undang “sapujagat” Cipta Kerja dengan menggunakan metode penyusunan peraturan perundangan Omnibus Law. Sedikitnya terdapat 79 Undang-undang serta kurang lebih 1.229 pasal yang telah disesuaikan. Selain mengandung banyak

Pandangan & Pernyataan Sikap Bina Desa Terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Read More »