Peluncuran Program Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Pedesaan Asia

Pimpinan jaringan AsiaDHRRA dan peserta peluncuran RecoERDO sessat setalah pembukaan (photo: AsiaDHRRA)

Pimpinan jaringan AsiaDHRRA dan peserta peluncuran RecoERDO  (photo: AsiaDHRRA)

YOGYAKARTA, BINADESA.ORG- Perwakilan DHRRA, organisasi pengembangan SDM pedesaan di Asia, dari 8 negara dan organisasi mitra regional dan global berkumpul di Yogyakarta pada 18 mei 2016 untuk menyaksikan peluncuran program regional yang berjudul ReCoERDO Asia.

ReCoERDO Asia merupakan kerjasama dengan Komisi Uni Eropa dan ditujukan untuk penguatan aspek social-ekonomi organisasi komunitas pedesaan di Asia Tenggara dan juga sebagai respon terhadap isu-isu pembangunan pedesaan. Program ini juga sejalan dengan visi organisasi-organisasi DHRRA di 8 negara yaitu perwujudan komunitas pedesaan yang terorganisir dan mandiri yang mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan solidaritas diantara masyarakat desa.

Menurut Soetrisno Kusumohadi, Pembina InDHRRA (Bina Desa Jakarta) “Bertahun-tahun suara masyarakat pedesaan di Asia selalu disisihkan oleh pemerintah. Program ini diharapkan dapat memperkuat masyarakat pedesaan dalam menyuarakan persoalan yang dihadapinya, lebih dari itu, program juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan di negaranya”.

Dwi Astuti, Direktur Bina Desa/InDHRRA, menyampaikan sambutan pembukaan (photo; Achmad Yakub)

Dwi Astuti, Direktur Bina Desa/InDHRRA, beri pidato penutupan (photo; Achmad Yakub)

“Dengan launching program regional ini, banyak potensi dari organisasi masyarakat pedesaan di Asia dapat dikeluarkan,” menurut Marlene Ramirez, Sekjen AsiaDHRRA.

ReCoERDO Asia akan dilaksanakan di 8 negara; Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand bersama dengan DHRRA di masing-masing negara dan para mitranya.

Bagi Dwi Astuti, Direktur Eksekutif Bina Desa dan Ketua AsiaDHRRA “Pada akhirnya ReCoERDO Asia lebih dari sekedar kerjasama antara Komisi Uni Eropa dan AsiaDHRRA, ini adalah upaya kami untuk membangun kembali hubungan diantara masyarakat pedesaan.” (###)

ARTIKEL TERKAIT

Potret Praktik Demokratisasi Desa

Undang-Undang Desa Bukan Solusi Tunggal : Jelang Refleksi 3 Tahun Pelaksanaan UU Desa

Menteri Desa PDDT, Percepat Bentuk Holding BUMDes

Sanggar Bumi Menoreh, Pentaskan Lakon Geger Genjik Udan Kirik

Apa Kabar Demokratisasi Desa?

Alih Fungsi Sawah Memprihatinkan

Alih Fungsi Sawah Memprihatinkan