Aksi koalisi masyarakat menolak swastanisasi air jakarta (FPPI, KRUHA, Walhi, JRMK, SBMI, Solidaritas Perempuan, SP PDAM), diterima oleh pemerintah provinsi jakarta, kami diterima oleh biro umum (Bpk Yusda), biro sarana dan prasarana (Bpk Djatnaka dan Bpk Larry Daniel). Kami kecewa karena kami gagal menemui Foke, sebab Foke ada rapat paripurna di DPRD jakarta, kekecewaan kami […]
Pemda Jakarta Diminta Menghentikan Swastanisasi Air Read More »
Budayawan sekaligus Novelis kenamaan Ahmad Tohari menyatakan prihatin dengan kondisi kaum tani di Indonesia. Thohari menyatakan memang Negara tidak pernah berpihak kepada petani. Disamping itu ada masalah kebudayaan dimana dalam strata sosial yang dilanggengkan petani selalu di imagekan dalam strata sosial terendah sehingga kebudayaan yang semacam itu makin menyudutkan kaum tani dan dunia pertanian di
Ahmad Tohari : Petani Tidak Pernah Dianggap Read More »
(Jakarta, BINA DESA,10/08/010) ADB melalui ekonomnya Edimon Ginting menyatakan agar Indonesia tidak perlua menghawatirkan beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp. 1.625 trilyun. Hal tersebut karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 trilyun. Namun demikian, INFID menilai pernyataan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB terkait posisi
ADB: Indonesia Tak Perlu Risaukan Beban Hutang Luar Negeri Read More »
(Jakarta/BINADESA) Sekretaris Jenderal Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHSC) Gunawan mengatakan bahwa tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap petani dalam sengketa pertanahan cukup tinggi. Dari 4.000 kasus pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM sejak 2009, sebanyak 62 persen atau 3.000 di antaranya terjadi pada konflik agraria dan lingkungan hidup. “Beberapa aktivis petani
62 Persen Kasus Pelanggaran HAM Terjadi di Wilayah Konflik Agraria Read More »
Dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-35 tahun banyak kalangan berharap agar Bina Desa tetap konsisten membangun kemandirian dan kedaulatan perdesaan demi kedaulatan bangsa dengan tetap mempertahankan pluralitas dan musyawarah. Secara khusus Gunawan Wiradi menyatakan harapannya; “Yang harus dipertahankan oleh BINA DESA adalah pluralitas dan musyawarah yang memang menjadi ciri BINA DESA.” Ujar Gunawan Wiradi. Namun
35 Tahun Bina Desa: Mempertahankan Pluralitas dan Musyawarah, Mendorong Kemandirian Read More »
“Dalam pertanian alami menjaga harmoni dan organisme kehidupan itu prinsip” Bersama 40 petani laki-laki dan perempuan yang datang dari Sulawesi, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bina Desa kembali melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan pertanian alami bersama “resi” pertanian alami dari Korea, Dr. Cho. “Pesertanya kali ini adalah para petani pendidik dari daerah dampingan
Pelatihan Pendidikan Pertanian Read More »
Tingkat suku bunga kredit usaha rakyat terlalu tinggi bagi petani. Akibatnya, tidak banyak petani yang memanfaatkan fasilitas tersebut sekalipun ada kemudahan dalam akses kredit karena bisa mendapat pinjaman tanpa agunan. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Hortikultura Nasional Karen Tambayong, Senin (7/5), di Jakarta, tingginya bunga kredit usaha rakyat (KUR) menunjukkan pemerintah belum menganggap penting sektor
”Akibat maraknya pencurian ikan kapal asing, Natuna ditaksir rugi Rp30 triliun per tahun. Secara keseluruhan, Indonesia telah mengalami kerugian Rp 80 triliun akibat illegal fishing. Sayangnya, Pemerintah sendiri nyaris tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah pencurian ikan (illegal fishing) karena umumnya kapal asing beraksi dengan memanfaatkan musim Utara di mana kapal-kapal patroli Indonesia tidak mampu
Ironi Negeri Bahari Makin Menjadi Read More »
Warga harus rela antre melewati jalan sempit, berkelok, dan berdesakan. Tujuannya, sebungkus nasi, penuh berkah dan doa. Pemandangan spiritual yang di jaman kapitalis sekarang makin sulit di dapatkan karena dalam era modern soal makanan didangkalkan menjadi hanya soal pemenuhan konsumsi dan potret keserakahan pola hidup manusia modern. Sungguh tradisi itu mengajarkan, soal pangan adalah juga
Berkah Keberagaman Nasi Jangkrik Read More »
Proyek rekalamasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya dinilai rawan korupsi, dampak negative yang paling nyata adalah terampasnya hak kelola nelayan tradisional; hilangnya asset dan kontrol sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan yang selama ini sudah terpuruk. Dari data yang berhasil dihimpun gerakan Gerakan Rakyat Anti Reklamasi Pesisir Pantai Indonesia menunjukan, di Jakarta misalnya, kegiatan reklamasi
Reklamasi Pesisir Dinilai Merampas Ruang Kelola Rakyat Read More »