Bina Desa

Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (2)

JAKARTA, BINADESA.ORG–Menurut Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960.  “Hak […]

Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (2) Read More »

Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (1)

JAKARTA, BINADESA.ORG–Organisasi masyarakat sipil sebanyak 67 seperti WALHI, KPA, Bina Desa, LBH, Kontras, API, IHCS dan lainnya, serta 52  individu dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pencinta lingkungan, pengacara yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng, dalam konferensi persnya di EKNAS WALHI di Jakarta pada 16 Januari lalu, mengingatkan kepada pemerintah Daerah Jawa Tengah

Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA (1) Read More »

Kriminalisasi: Petani Kendal di Hukum 8 tahun dan Denda 10 Milyar Rupiah

KENDAL, BINADESA.ORG—Persoalan pertambangan semen di Rembang, Jawa Tengah ternyata menjalar kemana-mana, yang kemudian menyebabkan keresahan warga bahkan sampai ada yang di penjara, dikriminalkan. Masyarakat desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah beberapa tahun ini direpotkan dengan masalah serius sejak lahan garapannya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat yang merupakan petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan lahannya. Cerita

Kriminalisasi: Petani Kendal di Hukum 8 tahun dan Denda 10 Milyar Rupiah Read More »

MUSRENA ajang partisipasi perempuan dalam pembangunan Gampong di Aceh Barat

  MEULABOH, BINADESA.ORG—Selama ini dalam menjaring aspirasi dan peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), dengan berbagai tingkatan dari desa, kecamatan,  kabupaten, hingga nasional. Namun dalam pelaksanaannya musrenbang masih banyak terdapat kekurangan, seperti minimnya aspirasi perempuan, anak dan disabilitas. Pandangan atas musrenbang yang hanya dianggap formalitas, karena dalam prosesnya keterlibatan

MUSRENA ajang partisipasi perempuan dalam pembangunan Gampong di Aceh Barat Read More »

Ibu-Ibu Jamaah Majelis Taklim di Agam Mulai Mengenal Pertanian Alami

AGAM, BINADESA.ORG-Tidak hanya petani yang mendapatkan pendidikan mengenai pertanian. Pada Rabu, 4 Januari 2017, ibu-ibu jamaah majelis taklim di Desa Lubuk Aua, Kecamatan Agam, Sumatera Barat pun mendapatkan materi mengenai pertanian, khususnya pertanian alami. Tidak ketinggalan, beberapa mahasiswa sekolah tinggi kesehatan di Bukttinggi pun turut mengikuti pelatihan ini. Kegiatan yang menjadi bagian dari peningkatan kualitas

Ibu-Ibu Jamaah Majelis Taklim di Agam Mulai Mengenal Pertanian Alami Read More »

Pertanian Keluarga yang Kian Tergerus

Sekitar tiga miliar penduduk dunia tinggal di pedesaan. Mereka adalah keluarga-keluarga yang melakukan kegiatan pertanian atau disebut pertanian keluarga (family farming). Bahkan, pertanian keluarga menghasilkan 70% pangan dunia. Namun, hal tersebut belum dibarengi dengan kebijakan pendukung yang efektif dari pemerintah. Salah satu aksi global untuk mendukung kemajuan Pertanian Keluarga adalah mendirikan komite nasional pertanian keluarga

Pertanian Keluarga yang Kian Tergerus Read More »

Peluang dan Tantangan UU Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis

Tulisan berikut ini merupakan hasil penelitian dari Saudara  Mohamad Shohibuddin , beliau merupakan pemikir muda dari Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) dan Pusat Studi Agraria (PSA), Institut Pertanian Bogor (IPB). BINADESA.ORG merasa perlu untuk mempublikasikan tulisan ini, karena setelah dua tahun sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) di sahkan, membawa berbagai konsekuensi politik, ekonomi,

Peluang dan Tantangan UU Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis Read More »

Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Presiden yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat Miskin (1)

JAKARTA, BINADESA.ORG—Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama anggota Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyelenggarakan peluncuran Jaringan Bantuan Hukum Agraria dan Laporan Akhir Tahun 2016 mengenai situasi keagrarian di Indonesia pada minggu pertama Januari 2017. Laporan akhir tahun itu  berjudul “Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan” disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika. Hadir sebagai panelis ahli

Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Presiden yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat Miskin (1) Read More »

Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Presiden yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat Miskin (2)

Ombudsman : Format kebijakan memang menghendaki Konfilk Agraria JAKARTA, BINADESA.ORG–Sedangkan Alamsyah Saragih mengutarakan banyak terjadinya maladministrasi, terutama untuk selisih batas dan separuh dari maladministrasi tersebut terjadi karena penyelewengan wewenang. Yang paling banyak dilaporkan adalah Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah dan BPN ini paling banyak yang diadukan di daerah berkaitan dengan HGU yang telah habis. Namun dalam

Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Presiden yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat Miskin (2) Read More »

Petani Desa Awo, Sulawesi Barat Mendapatkan Pelatihan Praktik Pertanian Alami

MAJENE, BINADESA.ORG–Puluhan petani Desa Awo, Kecamatan Tammeroddo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat mengikuti pelatihan pertanian alami pada Selasa, 27 Desember 2016. Peningkatan kapasitas petani ini diselenggarakan berkat kerja sama antara Pemerintah Desa Awo dan Lembaga Inspirasi dan Advokasi Rakyat (LIAR) Sulawesi Barat. Samsul Manjurai Kepala Desa Awo dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah

Petani Desa Awo, Sulawesi Barat Mendapatkan Pelatihan Praktik Pertanian Alami Read More »