RUU Perkoperasian yang sudah diproses lebih dari 10 tahun di DPR, akhirnya ditetapkan dalam agenda legislasi tahun ini. Namun sangat disayangkan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian disusun dengan substansi yang kapitalistik. “Koperasi adalah bentuk perlawanan dari kegagalan sistem kapitalisme dan sistem yang ditengarai menjadi jalan tengah bagi ketegangan tarikan sistem dominasi negara dan sistem fundamentalisme pasar. Jadi

“BPN pernah mempublikasikan peta konflik yang terus meningkat. Yang menjadi keperihatinan adalah seluruh data tersebut belum bicara tentang perempuan.”   Hal itu dinyatakan Direktur Ekskutif BINA DESA, Dwi Astuti, dalam diskusi santai di Kantornya, Otitsa Jakarta Timur. “Karena perempuan tidak terlihat, maka perempuan tidak pernah tersentuh oleh kebijakan. Termasuk kita, penggerak agraria bahkan menutup mata