Perjanjian Internasional Yang Relevan Dengan Varietas Tanaman, Benih dan Perlindungan Hak Petani

Keterkaitan petani dengan benih dan keragaman tanaman tidak diragukan lagi. Selama ribuan tahun para petani dan masyarakat adat di seluruh dunia telah memilih benih terbaik dari panennya, menyimpannya, menanamnya kembali dan melakukan pemuliaan. Upaya tersebut telah melahirkan ribuan jenis tanaman, yang sekarang telah menyebar dan digunakan secara luas.

Misalnya, tanaman jagung yang kita kenal sekarang adalah upaya pengembangan varietas yang dilakukan masyarakat lokal di Meksiko sejakr 10 ribu tahun lalu. Kentang adalah tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat di Peru dan pegunungan Andes 1800 tahun lalu. Demikian juga dengan masyarakat di Indonesia. Relief atau ukiran pada batu di candi Borobudur menunjukkan bagaimana masyarakat di sekitarnya telah mengenal sistim pertanian. Tanaman padi, sukun, aren, pisang, mangga dan ratusan tanaman lain telah dikenal dan dikembangkan pada abad 8 dan 9.

Tanaman di pertanian seperti padi yang kita kenal sekarang ini mungkin berasal dari China, Jepang atau India. Namun telah melewati proses domestikasi dan seleksi yang berulang-ulang, serta proses pemuliaan oleh petani lokal selama berabad-abad. Penemuan sekam padi yang berusia 500 SM di Gua Maros, atau penemuan jejak sekam padi berusia sekitar 800 SM menunjukkan bahwa tanaman itu telah dikenal ribuan tahun lalu di Indonesia. Sehingga menghasilkan keragaman hayati yang luar biasa. Untuk tanaman padi misalnya, lebih dari 10 ribu jenis telah berkembang di Indonesia, dan sebagian besar belum dikarakterisasi.

Dengan demikian apa yang telah dilakukan petani di seluruh dunia dengan adapatasi berbagai jenis tanaman terutama di pertanian, menanam ulang, menseleksi benih terbaik dan melakukan pemuliaan adalah sumbangan besar yang terbukti telah menciptakan keragaman yang luar biasa. Dan pola tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Inovasi yang dilakukan petani dalam bidang pertanian tidak berhenti, dan terus berlangsung untuk menjawab kebutuhan di saat ini dan masa depan.

Apa yang dilakukan oleh petani di seluruh dunia dalam pengembangan keragaman hayati telah diakui oleh beberapa perjanjian internasional.  Namun pada saat yang sama, juga terdapat perjanjian internasional yang bisa menjadi tantangan besar dalam pemenuhan hak-hak petani.

Tulisan ini akan membahas beberapa perjanjian tersebut yang relevan untuk dibahas terkait dengan pencapaian atau mungkin menjadi penghalang dalam hak hak petani. Beberapa di antaranya, Indonesia terlibat di dalamnya

Konvensi Keragaman Hayati/KKH (Convention on Biodiversity – CBD).

Perjanjian ini ditandatangani  dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi oleh 150 pemeimpin pemerintahan di Rio De Janeiro Brazil pada 1992. KKH mempunya tiga tujuan utama yaitu Konservasi keanekaragaman hayati, kedua,  pemanfaatan keragaman secara berkelanjutan, dan ketiga adalah pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik secara adil dan merata.

Salah satu pasal dalam KKH menyebutkan tentang penghormatan, pelestarian dan serta mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan lokal yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Juga mendorong penerapannya secara lebih luas dengan meminta persetujuan dan keterlibatan dari pemegangnya, yaitu masyarakat adat. Dan tentu mendorong pembagian manfaat dari penggunaan sumberdaya genetik serta pengetahuan dan inovasimilik masyarakat lokal dan adat.

Indonesia meratifikasi KKH melalui undang-undang no 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah berkewajiban melaksanakan dengan menyusun regulasi terkait dengan pencapaian tujuan dari KKH.

International Treaty on Plant Genetic Resourcesfor Food and Agriculture (Traktat atau Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian). Perjanjian ini diselesaikan pada tahun 2001, dan mulai berlaku pada 2004. Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui UU no 4 tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian).

ITPGRFA adalah perjanjian internasional yang spesifik memberikan pengakuan atas hak-hak petani. Pengakuan ini merupakan bukti sumbangan besar kelompok petani dari seluruh dunia dalam memelihara dan mengembangakan keragaman hayati di pertanian dan pangan untuk ketahanan pangan lokal dan global. Dalam situs khusus yang menjelaskan mengnai hak-hak petani dalam traktat tersebut, disebutkan bahwa dengan mewujudkan hak-hak petani berarti memberdayakan petani untuk memelihara dan mengembangkan keanekaragaman genetik tanaman.

Pasal 9 dari ITPGRFA secara khusus menyebutkan beberapa hak-hak petani seperti :

  • perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman
  • hak untuk berpartisipasi secara adil dalam pembagian keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman
  • hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, di tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman
  • hak yang dimiliki petani untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual benih/bahan perbanyakan yang disimpan dari pertanian.

Berikutnya adalah Deklarasi PBB untuk hak atas petani dan orang lain yang bekerja di pedesaan atau United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas/UNDROP. Deklarasi ini diadopsi pada 2018, dengan 121 negara mendukung, termasuk Indonesia, hanya 8 menolak, serta 54 negara abstain.  Deklarasi ini menegaskan pentingnya pengakuan hak hak petani dan pemenuhan hak hak tersebut.

Selain KKH, ITPGRFA dan UNDROP yang menyebutkan pentingnya inovasi yang dilakukan oleh petani, masyarakat adat dan orang yang bekerja di pedesaan, upaya pemenuhan hak-hak petani. Ada beberapa perjanjian internasional yang justru memberikan tantangan dan bahkan tidak sejalan dengan pencapaian hak petani.

Berikut adalah dua di antaranya:

UPOV dan WTO.  UPOV adalah perjanjian Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman International Union for the Protection of New Varieties of Plants or UPOV (dalam Bahasa Perancis: Union internationale pour la protection des obtentions végétales). Angka 1991 adalah mengacu pada versi kesepakatan tersebut.

UPOV didorong oleh asosiasi-asosiasi Perusahaan benih di Eropa pada tahun akhir tahun 1950-an, yang kemudian 12 negara Eropa bersepakat untuk mendirikannya pada tahun 1961. Ada beberapa versi perjanjian UPOV yaitu 1961, 1972, 1978, dan versi terakhir adalah 1991. Pada saat versi 1991 disusun, UPOV beranggotakan 19 negara maju, dan satu negara berkembang yaitu Afrika Selatan yang dipimpin rezim kulit putih (rezim apartheid).

UPOV mendorong pemuliaan tanaman di negara anggotnya dengan memberikan hak kekayaan intelektual kepada pemulia varietas tanaman baru: hak pemulia atau breeders right. Untuk mendapatkan perlindungan, peneliti, pemulia, atau perusahaan perlu mengajukan permohonan individu kepada negara jika telah menjadi anggota UPOV. Berdasarkan Konvensi UPOV, hak pemulia hanya diberikan jika varietas tersebut baru, berbeda, seragam, dan stabil dan memiliki denominasi yang sesuai.

Sampai Mei 2023, anggota UPOV berjumlah 78 negara. Walaupun versi 1991 adalah versi terbaru dari konvensi UPOV, namun tidak semua negara memilih versi 1991. Banyak negara anggota tetap mempertahankan dengan versi UPOV 1978, termasuk negara maju seperti Selandia Baru, Norwegia dan Portugal.

Karine Peschard, peneliti di Graduate Institute Geneve menyebutkan banyak negara yang tetap mempertahankan versi 1978 dan belum meratifikasi UPOV 1991 karena berbagai alasan. Beberapa diantaranya adalah karena fleksibilitas yang ditawarkan dalam UPOV 1978 lebih besar. Peschard menyebutkan bahwa dalam upaya memperkuat perlindungan hak PVT adalah hal yang kontroversial. Karena memperkuat PVT berarti membatasi hak-hak petani dan juga memperkuat sangsi atas pelanggaran hak tersebut.

Namun untuk anggota baru UPOV hanya ada satu versi yang harus diikuti yaitu UPOV 1991. Untuk menjadi anggota UPOV, negara perlu meminta nasihat dari sekretariat UPOV agar peraturan dan  undang-undangnya sesuai dengan ketentuan Konvensi UPOV. Prosedur ini akan memungkinkan UPOV  melakukan pengecekan atas perubahan undang-undang di calon negara anggota baru.

Indonesia tidak menjadi anggota UPOV.

Organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut merundingkan terbentuknya WTO dari 1986 – 1994. Salah satu perjanjian di bawah WTO adalah Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS). Perjanjian ini mewajibkan negara untuk menyusun undang-undang di bidang HKI pada standar minimal yang ditentukan oleh TRIPS.

Dalam pasal 27.3b TRIPS menyebutkan bahwa negara anggota WTO wajib melindungi varietas tanaman dengan paten atau dengan sistim sui generis (yang unik) atau dengan kombinasi keduanya.

Dalam pasal tersebut, kewajiban negara adalah menyusun aturan nasional untuk melindungi varietas tanaman. Tidak ada referensi untuk merujuk pada perjanjian lain tentang varietas tanaman tertentu yang sudah ada saat itu yaitu UPOV 1991. Namun beberapa negara berpikir bahwa UPOV adalah referens dari peraturan PVT untuk implementasi WTO. Sehingga anggota UPOV bertambah signifikan setelah WTO disahkan pada 1994.

Demikian juga dengan beberapa negara berkembang yang menjadikan UPOV sebagai referensi utama dalam implementasi pasal 27.3B. Karena belum mengetahui bagaimana membuat undang-undang PVT pada saat batas akhir implementasi bagi negara berkembang pada tahun 2000. Sehingga walaupun negara tersebut tidak menjadi anggota UPOV, namun melakukan perubahan undang-undangnya sesuai dengan beberapa pasal utama UPOV. Sementara beberapa negara berkembang lainnya, berada dalam tekanan untuk menjadi anggota UPOV 1991 dari negara-negara maju melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral atau Free Trade agreement (FTA).

Tekanan untuk bergabung dengan UPOV 1991 masih terjadi saat ini pada negara-negara berkembang yang belum menjadi anggota UPOV. Tekanan dilakukan melalui perundingan perdagangan bilateral. Misalnya antara Indonesia dengan Uni Eropa. Indonesia tidak menjadi anggota UPOV. Namun dalam proposalnya, UE secara jelas meminta Indonesia menjadi anggota UPOV.

Penutup

Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan periode 2008 – 2014, Olivier De Schutter dalam laporannya menyebutkan bahwa pertanian industrial memisahkan antara pertanian dengan pembenihan memunculkan sistem perbenihan komersial. Sementara pertanian yang dilakukan oleh petani secara tradisional melakukan penyimpanan benih, pertukaran dan menjual benihnya dianggap sebagai sistem infomal. Sistim komersial ini menurutnya memberikan hak monopoli pada pemulia tanaman dan pemegang paten melalui alat kekayaan intelektual sebagai sarana untuk mendorong penelitian dan inovasi dalam pemuliaan tanaman.

Lebih lanjut dituliskan De Schutter, penelitian benih yang dilakukan oleh perusahaan swasta  adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan petani di negara-negara maju dan mungkin mengabaikan kepentingan petani di negara-negara berkembang. Dengan melakukan pemisahan antara kegiatan pertanian dengan penyediaan benih akan membuat petani menjadi tergantung pada kebutuhan benih dari luar. Sementara pendapatan yang diterimanya mungkin tidak stabil, pada akhirnya ada resiko utang.

De Schutter juga menyebutkan sistem perbenihan petani mungkin berada dalam bahaya, meskipun sebagian besar petani di negara-negara berkembang masih mengandalkan sistem tersebut, yang mana, mereka, merupakan sumber kemandirian dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi ancaman seperti hama, penyakit atau perubahan iklim.

Terakhir De Schutter menuliskan,  agrobiodiversitas di pertanian dapat terancam oleh penyeragaman yang didorong oleh penyebaran varietas komersial. Laporan ini juga mengeksplorasi bagaimana negara dapat menerapkan kebijakan benih yang dapat berkontribusi pada realisasi penuh hak petani dan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, keterikatan dengan perjanjian internasional seharusnya dianalis secara mendalam terutama jika perjanjian tersebut secara misi memang bukan untuk model pertanian di Indonesia, seperti UPOV 1991. Dan untuk perjanjian internasional, seperti ITPGRFA dan KKH, penting bagi Indonesia lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan implementasi lebih dari sekedar membuat UU ratifikasi. Karena petani Indonesia yang mengembangkan benih beratus tahun bahkan berabad lamanya dan perannya diakui di dunia internasional, bisa tergerus dan tergusur karena ilusi kosong yang seringkali ditawarkan industri benih komersial.

Penulis: Lutfiyah Hanim, peneliti pada Third World Network

https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/28/asal-usul-dan-evolusi-padi-hingga-ke-nusantara

Teks undang-undang ratifikasi bisa diunduh di https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/4TAHUN2006UU.HTM Diakses pada 10 Desember 2023

https://www.farmersrights.org/what-are-farmers-rights/ diakses pada 10 Desember 2023

Beberapa informasi diambil dari publikasi UPOV/PUB/437 berjudul Overview of UPOV. Diunduh dari https://www.upov.int/about/en/publications.jsp pada 14 Desember 2023

Karine Peschard. 2021. Searching for flexibility Why parties to the 1978 Act of the UPOV Convention have not acceded to the 1991 Act. Diunduh dari https://repository.graduateinstitute.ch/record/299548  pada 6 Oktober 2023

Bisa dilihat dalam Briefing paper yang berjudul The reasons why Indonesia should not (be forced to) join UPOV bisa diunduh pada https://www.bothends.org/en/Whats-new/Publicaties/The-reasons-why-Indonesia-should-not-be-forced-to-join-UPOV/ diakses 14 desember 2023

Lihat laporan Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan, Olivier De Schutter pada Sidang Umum yang berjudul The right to food Seed policies and the right to food: enhancing agrobiodiversity and encouraging innovation. 2009.  Bisa diunduh pada  http://www.srfood.org/en/seeds

ARTIKEL TERKAIT

Ibu Bayyinah: Pertanian Alami Sebagai Perlawanan

Benih Dan Sumber-Sumber Agraria Rakyat

Sejarah Hilangnya Kontrol Benih Dari Perempuan

Merawat Benih Lokal Menjaga Kehidupan

BELAJAR KONSERVASI BENIH DARI DAYAK MERATUS, “PANTANGAN MENJUAL PADI”

Call For Paper Jurnal Agricola Vol 1 No. 1 (September 2024)