Mari kita bicara tentang kedaulatan pangan. Istilah ini terdengar gagah dan menjanjikan: rakyat makan dari hasil tanahnya sendiri, petani berdaulat atas benih dan lahannya, dan negara tidak gamang setiap kali harga pangan global bergejolak. Namun dalam praktiknya, kedaulatan pangan justru lebih sering hidup di ruang rapat kementerian daripada di sawah yang becek dan penuh lumpur.
Ironinya, wacana kedaulatan pangan kerap dibicarakan sambil menikmati hasil impor: kopi dari Brasil, gandum dari Australia, kedelai dari Amerika. Pemandangan ini seperti lelucon yang berulang—kita bicara tentang berdikari sambil mengunyah hasil bumi orang lain. Entah ini bentuk lupa diri atau sekadar kebiasaan yang sudah terlalu lama dinormalisasi.
Jika kita jujur, konsep kedaulatan pangan hari ini telah dipreteli habis. Petani sering dielu-elukan sebagai “pahlawan pangan”, tetapi pahlawan itu justru dipaksa bergantung pada benih, pupuk, dan pestisida dari perusahaan besar yang bahkan tak tahu letak desa mereka di peta. Dalam situasi seperti ini, kedaulatan terasa lebih mirip slogan di brosur kebijakan ketimbang kenyataan hidup di lapangan.
Kita juga gemar mengklaim negeri ini sebagai “lumbung pangan dunia”. Namun, realitasnya, petani kerap menjual gabah dengan harga yang lebih murah dari ongkos parkir mal di kota. Tak sedikit dari mereka yang justru kesulitan membeli beras dari hasil panennya sendiri. Sebuah ironi pahit: mereka yang menanam padi sering kali menjadi kelompok yang paling dekat dengan ancaman lapar.
Kemudian datang jargon “modernisasi pertanian”. Biasanya ini diterjemahkan menjadi traktor mahal yang lebih sering menjadi pajangan proyek daripada alat produksi. Atau aplikasi pertanian canggih yang membutuhkan sinyal 5G, sementara listrik di desa masih sering byar-pet. Teknologi memang penting, tetapi dalam banyak kasus, yang paling diuntungkan justru importir, kontraktor, dan konsultan proyek—bukan petani kecil yang setiap hari bergelut dengan cuaca dan utang.
Padahal, jika dipahami secara jujur dan sederhana, kedaulatan pangan seharusnya tidak rumit: tanah digarap oleh petani, hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga, dan sisanya dijual dengan harga yang adil. Namun, kenyataan berjalan berlawanan. Sawah-sawah terus menyusut, berubah menjadi perumahan dan kawasan industri, sementara negara sibuk mengumumkan impor beras atas nama “stabilisasi harga”.
Apa yang kita saksikan hari ini lebih menyerupai komedi tragis. Kita bernyanyi tentang kemandirian, tetapi kenyang berkat kapal kontainer dari negeri jauh. Kita mengaku melindungi petani, namun yang benar-benar dilindungi justru perusahaan raksasa pemegang kontrak dagang dan lisensi impor.
Jika David Graeber masih hidup, mungkin ia akan tersenyum miris. Bisa jadi ia berkata bahwa kedaulatan pangan kini bukan lagi soal siapa yang menanam dan merawat tanah, melainkan siapa yang menandatangani perjanjian perdagangan. Sementara kita—rakyat biasa—hanya menjadi penonton yang dipaksa bertepuk tangan di sebuah festival sarkas bernama “pembangunan”.
Penulis: Dzaky Riyadi Hakim – STaM
