Bina Desa

Temu Petani Kediri, Tegaskan Kedaulatan Benih Sebagai Fondasi Kedaulatan Pangan Nasional

Pertemuan bertema Temu Petani Untuk Kedaulatan Benih berlangsung sebagai ruang dialog kritis yang mengangkat kemandirian benih sebagai kunci utama terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Kegiatan ini mempertemukan para pelaku tani untuk membahas bagaimana ketergantungan pada benih komersial dari perusahaan besar sering kali mematikan kreativitas lokal serta mengancam kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Kegiatan berlangsung di gedung serbaguna Desa Kwadungan, Kab. Kediri (offline) dan secara dalam jaringan (daring). Temu Petani Kediri ini merupakan kegiatan kolaborasi bersama Bina Desa, Kibar Kediri, UIN SATU Tulungagung, Pemdes Kwadungan, KR53 Broadcast Jombang dan Insani Bumi Lestari. (29/09/2026).

Para peserta menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak akan pernah tercipta jika petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri. Tanpa penguasaan benih yang mandiri dan berakar pada kekayaan hayati lokal, para petani akan terus terjebak dalam ketergantungan pada pihak luar yang dapat mengatur ketersediaan serta harga tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat tani maupun kesesuaian dengan kondisi lingkungan setempat. Pertemuan ini juga mengangkat sejarah kelam yang pernah dialami petani jagung di Kediri pada rentang tahun 2004 hingga 2010, di mana para petani justru dikriminalisasi karena memuliakan benih hasil usaha mereka sendiri. Peristiwa tersebut dinilai muncul akibat regulasi yang terlalu condong memihak kepentingan korporasi besar alih-alih melindungi serta mendorong inovasi yang tumbuh dari kalangan petani kecil.

Para peserta berbagi pula praktik nyata yang dapat diterapkan langsung di lapangan guna membangun kemandirian benih mulai dari cara penyimpanan benih organik menggunakan bahan alami seperti daun sambiloto maupun tembakau hingga teknik persilangan benih yang memungkinkan setiap petani menciptakan varietas unggul sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lahan yang mereka kelola. Pengetahuan ini dinilai penting karena memberikan jalan bagi petani untuk tidak sekadar mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, melainkan memperkaya keragaman hayati pertanian yang makin menyusut akibat dominasi jenis tanaman yang terbatas. Salah satu hambatan yang paling sering dirasakan petani adalah sistem sertifikasi yang memerlukan biaya tinggi serta prosedur birokrasi yang rumit. Aturan tersebut sejatinya dirancang untuk skala industri besar sehingga ketika diterapkan pada praktik tradisional atau penangkaran benih berbasis komunitas justru membebani bahkan menghambat upaya pengembangan benih lokal yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan jangka panjang.

Slamet Nurhadi dari Bina Desa memaparkan bahwa perlindungan hukum yang selama ini diharapkan sering kali justru menjadi benteng yang membatasi ruang gerak petani. Dua Undang-Undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, kerap menjadi dasar pemberian hak eksklusif kepada perusahaan pemulia benih, sementara di sisi lain membatasi hak petani untuk mengedarkan, menukar, atau menjual benih hasil pemuliaan mereka sendiri. Ketimpangan penerapan aturan ini pun kerap disalahgunakan hingga menjerumuskan petani ke dalam jerat pidana.

“Merujuk pada Deklarasi Hak Petani Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal sebagai UNDROP merupakan landasan hukum yang diakui secara dunia. Dokumen tersebut mengakui hak setiap petani untuk melestarikan, menggunakan, mempertukarkan, serta menjual benih hasil karya mereka sendiri dan hal ini menjadi dasar yang diperjuangkan oleh lembaga seperti LBH, Lokataru, serta berbagai jaringan advokasi rakyat guna membela petani dari tindakan kriminalisasi yang tidak seharusnya terjadi,” ujar pria yang akrab disapa Lodji ini.

Forum ini pun menyuarakan desakan agar perbaikan menyeluruh dilakukan terhadap kerangka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbenihan di Indonesia. Benih lokal harus diakui sebagai aset biodiversitas milik bangsa yang patut dijaga dan dikembangkan, bukan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak paten industri. Perlindungan hukum yang benar-benar berpihak pada rakyat seharusnya tidak membatasi ruang gerak petani melainkan memberikan jaminan agar setiap inovasi yang lahir dari ladang petani dapat berkembang tanpa rasa takut terhadap ancaman penjara atau hukuman. Pesan yang disampaikan dalam penutup kegiatan menegaskan bahwa benih adalah warisan hidup bangsa dan ketika petani bebas mengelola benihnya sendiri maka seluruh bangsa pun memperoleh jaminan pangan yang berdaulat dan berkelanjutan. (DR)

Saksikan kembali diskusinya melalui Youtube Bina Desa TV

Artikel terkait